Apa Kata Partai-partai di Senayan soal Wacana Prabowo Potong Gaji Menteri-Anggota DPR?

kompas.com
9 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai yang lolos ke Senayan angkat bicara perihal Presiden RI Prabowo Subianto yang mewacanakan pemotongan gaji bagi para menteri dan anggota DPR.

Sebab, Prabowo baru-baru ini mengungkit negara lain yang mulai melakukan penghematan di tengah krisis global imbas perang Timur Tengah.

Misalnya, seperti memotong gaji pejabat, menghemat BBM, menerapkan WFH, hingga menyetop belanja negara yang tidak mendesak.

Baca juga: Soal Pemotongan Gaji, Negara Diminta Lebih Dulu Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Prabowo, dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Lantas, apakah partai-partai setuju jika kader mereka yang tengah menjabat gajinya dipotong?

1. Golkar

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap menerima pemotongan gaji jika negara memang membutuhkan langkah tersebut.

Sarmuji mengatakan, kesediaan itu merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi negara sekaligus kesiapan untuk menyesuaikan diri apabila pemerintah mengambil kebijakan penghematan.

“Jika negara membutuhkan (menteri dan anggota DPR Golkar) kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolis bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri,” kata Sarmuji, kepada Kompas.com, Senin (16/3/2026).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan, untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang paling tepat jika tekanan ekonomi global berdampak pada kondisi dalam negeri.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” pungkas Sarmuji.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
OJK Waspadai Risiko Siber hingga Yurisdiksi dalam Pertukaran Data RI-AS
• 1 jam lalubisnis.com
thumb
Hati-hati! Ini Daftar Titik Rawan Macet Saat Mudik Lebaran 2026 yang Pemudik Wajib Tahu
• 23 jam lalugrid.id
thumb
Purbaya Tinjau Teras Malioboro dan Pasar Bringharjo: Masih Ramai
• 1 jam lalumetrotvnews.com
thumb
TNI Buka Suara Soal Video Viral Transaksi Tramadol di Sekitar Markas Satrekon
• 22 jam laluokezone.com
thumb
Kemenhaj Buka Opsi Pembayaran Dam Haji di Indonesia
• 39 menit lalukumparan.com
Berhasil disimpan.