Eropa Tolak Rencana Besar Trump-Putin, Tak Mau Keamanan Diputuskan Sepihak

republika.co.id
8 jam lalu
Cover Berita

 

JAKARTA -- Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merundingkan kesepakatan keamanan besar dengan Rusia mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa. Pemerintah negara-negara tersebut khawatir Washington dan Moskow akan menyusun ulang tatanan keamanan Eropa melalui kesepakatan yang memberi ruang bagi tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung.

Baca Juga
  • Aksi Rakyat Bela Indonesia Digelar 8 November, UBN Ungkap Tuntutan Gerakan
  • Polisi Akhirnya Tangkap Tersangka Pembakar Warung Mi Babi Usai Kontroversi Grebek Pesantren
  • Jihad Finansial Pesantren di Hari Pahlawan

Ketegangan diplomatik itu mencuat setelah Trump mengumumkan pada Kamis (5/11/2026) bahwa Amerika Serikat sedang mendekati sebuah kesepakatan besar dengan Rusia. Menurut Trump, perjanjian tersebut berpotensi mencakup persoalan yang jauh lebih luas daripada penghentian perang di Ukraina, termasuk pengaturan keamanan seluruh benua Eropa.

Pernyataan Trump langsung mendapat respons keras dari pemimpin diplomasi Uni Eropa, Kaja Kallas, serta sejumlah pejabat negara anggota NATO. Mereka menegaskan bahwa masa depan keamanan Eropa tidak dapat ditentukan melalui perundingan sepihak antara Washington dan Moskow.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

Menurut laporan Financial Times dan Bloomberg yang terbit pada 6–7 November 2026, sejumlah pemerintah Eropa menilai pembicaraan mengenai perubahan arsitektur keamanan regional seharusnya tidak dilakukan ketika Rusia masih melanjutkan perang melawan Ukraina.

Para pejabat Eropa juga menolak kemungkinan menghidupkan kembali tuntutan Rusia sebelum invasi pada Februari 2022. Tuntutan tersebut antara lain berkaitan dengan pembatasan penempatan kekuatan NATO di Eropa Timur dan perubahan pengaturan militer yang selama ini menjadi dasar keamanan negara-negara sekutu.

Penolakan ini muncul menjelang perundingan baru yang direncanakan berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan melibatkan perwakilan Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.

Trump Isyaratkan Kesepakatan Besar dengan Putin

Ketegangan terbaru berawal dari pertemuan Trump dengan Kirill Dmitriev, utusan khusus Presiden Putin, di Gedung Putih pada Kamis (5/11/2026). Pertemuan itu berlangsung ketika perwakilan Ukraina juga berada di Washington untuk menghadiri kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan Ibu Negara Melania Trump.

Menurut Associated Press, Trump mengakui telah bertemu dengan Dmitriev, tetapi tidak melakukan pertemuan dengan pejabat Ukraina yang hadir pada kesempatan tersebut. Presiden AS itu tidak mengungkap secara terperinci materi pembicaraannya dengan utusan Kremlin.

Namun, Trump menyampaikan bahwa Washington sedang mengusahakan sebuah perjanjian yang cakupannya lebih luas daripada penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina.

"Kesepakatan itu akan sangat besar. Cakupannya akan melampaui Ukraina, bahkan mungkin melibatkan seluruh Eropa," kata Trump sebagaimana diberitakan Associated Press dan Euronews.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan sekutu Amerika mengenai bentuk perjanjian yang sedang dibicarakan. Selama ini, perang Ukraina memang menjadi persoalan utama dalam hubungan Washington dan Moskow, tetapi pengaturan keamanan seluruh Eropa melibatkan kepentingan puluhan negara yang tergabung dalam NATO maupun Uni Eropa.

Trump belum memublikasikan rancangan perjanjian yang dimaksud. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah pembicaraan tersebut akan menghasilkan perubahan mengenai penempatan pasukan NATO, pembatasan persenjataan, atau bentuk jaminan keamanan baru bagi Rusia.

Meski detailnya belum diungkap, gagasan Trump menunjukkan bahwa pemerintahan Amerika berusaha menghubungkan penyelesaian perang Ukraina dengan kerangka hubungan keamanan Rusia dan negara-negara Barat dalam jangka panjang.

Jared Kushner Dorong Arsitektur Keamanan Baru

Gagasan tersebut diperkuat pernyataan Jared Kushner, menantu sekaligus utusan Trump yang terlibat dalam pembicaraan diplomatik terkait Ukraina. Kushner mengatakan Amerika Serikat sedang mengembangkan pendekatan keamanan yang lebih luas untuk mengurangi risiko konflik baru di Eropa.

Pernyataan Kushner disampaikan setelah delegasi Amerika mengadakan serangkaian konsultasi dengan pejabat NATO, Uni Eropa, dan negara-negara utama Eropa di Brussels, Belgia. Pertemuan berlangsung selama dua hari sebagai persiapan menghadapi pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan Ukraina.

Menurut Kushner, Washington berusaha mengembangkan pengaturan praktis yang dapat memperhatikan kepentingan keamanan seluruh pihak. Tujuannya adalah menciptakan landasan perdamaian yang lebih tahan lama, bukan sekadar penghentian pertempuran sementara.

Rancangan yang sedang dibahas mencakup kemungkinan mekanisme konsultasi keamanan, komunikasi ketika terjadi krisis, peningkatan transparansi aktivitas militer, dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko eskalasi.

Kushner juga menyatakan bahwa setiap negara harus tetap memiliki kewenangan menentukan kebijakan keamanan dan hubungan aliansinya sendiri. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Washington berusaha menyelaraskan kebutuhan diplomasi dengan prinsip kedaulatan negara.

Namun, pejabat Eropa masih mempertanyakan bagaimana pendekatan tersebut akan dijalankan apabila Rusia kembali mengajukan tuntutan pembatasan kehadiran NATO di wilayah timur benua.

Persoalan inilah yang membuat rencana besar Trump menjadi sensitif. Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang Ukraina dapat menimbulkan perselisihan baru apabila menyangkut perubahan hubungan militer antara Rusia dan negara anggota NATO.

 

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;} @font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Potret Buruh Kelas Menengah, Upah Rata-Rata Rp3,42 Juta, Pekerja Perempuan Hanya Rp2,97 Juta
• 14 jam lalu
0
thumb
Jorge Jesus Buka Suara soal Isu Perselisihan, Akui Minta Ronaldo Bertahan
• 18 jam lalu
0
thumb
Trump dan Emir Qatar Bahas Upaya Redakan Ketegangan Timur Tengah
• 14 jam lalu
0
thumb
Persiapan Porprov VII Banten, Pemkot Tangsel: Fasilitas Capai 90 Persen
• 50 menit lalu
0
thumb
Cara melaporkan bansos tidak tepat sasaran lewat cek bansos
• 9 jam lalu
0
Berhasil disimpan.