Pemerintah membidik Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai lokasi pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan rencana induk pembangunan kawasan swasembada tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
"Pada kesempatan hari ini kami merumuskan langkah percepatan penyusunan rencana induk dalam membangun kawasan swasembada pangan, energi dan air," kata Faisol di Jakarta, Jumat, dalam Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.
Menurut Faisol, pemerintah telah mengundang sejumlah wakil menteri dan wakil kepala badan untuk membahas langkah percepatan pembangunan kawasan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah telah menyepakati langkah untuk mempercepat penyusunan rencana induk bagi empat provinsi yang menjadi lokasi pengembangan kawasan swasembada.
"Harapan kita, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan segera menetapkan rencana induk pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air pada keempat provinsi tersebut," ujarnya.
Namun ia tidak memerinci lokasi mana yang akan dipakai. Akan tetapi, merujuk pada data yang dihimpun Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi+ dari citra satelit NASA MODIS, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan merupakan wilayah dengan banyak titik panas (hotspot), yang menunjukkan anomali perubahan suhu yang berpotensi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Sementara itu, pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia disebut telah mencapai swasembada setidaknya pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai merah besar, telur, daging ayam, dan bawang merah.
Capaian itu didorong oleh kombinasi pembatasan impor dan upaya meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.
Pemerintah juga menjalankan strategi serupa di sektor energi. Melalui program B50 yang mewajibkan campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar diesel, Indonesia disebut telah menghentikan impor bahan bakar diesel.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan penerapan program E20 yang mewajibkan kandungan bioetanol sebesar 20% dalam bensin. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan peningkatan campuran bioetanol tersebut hingga E50.
Pemerintah Pastikan Tak Ada Proyek di Taman Nasional WasurDi tengah rencana pembangunan kawasan swasembada di Papua Selatan, Faisol memastikan tidak ada pencetakan sawah maupun proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Taman Nasional Wasur.
"Tidak ada sama sekali investasi yang masuk di sana (Wasur)," kata Faisol di Jakarta, Jumat (6/11).
Ia menjelaskan, pembukaan lahan tebu yang sedang berlangsung tidak berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, melainkan di sebelah barat taman nasional tersebut.
Menurut Faisol, berdasarkan citra satelit, pondok-pondok kecil yang terlihat di kawasan Wasur merupakan milik masyarakat sekitar. Ia menyebut aktivitas di kawasan tersebut masih berskala kecil dan berkaitan dengan kearifan lokal.
Faisol menegaskan Taman Nasional Wasur merupakan kawasan yang wajib dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pencetakan sawah.
"Tidak boleh ada cetak sawah di sana. Saya rasa ketaatan pada asas tata ruang perlu kita jaga. Kita pastikan untuk Wasur tentu secara legal tidak ada kegiatan pencetakan sawah," ujarnya.
Ia memastikan pembangunan lahan tebu berada di sisi barat Taman Nasional Wasur dan telah dijaga dengan batas yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
Komentar (0)