JAKARTA, KOMPAS — Industri makanan dan minuman menghadapi tekanan kenaikan biaya produksi menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026. Pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor, ditambah mahalnya ongkos logistik antarpulau, menjadi tantangan bagi pelaku industri di tengah harapan peningkatan permintaan pada akhir tahun.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, pelaku industri mulai meningkatkan produksi dan distribusi untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Persiapan tersebut juga dilakukan untuk menghadapi rangkaian momentum konsumsi berikutnya, yakni Imlek serta Ramadhan dan Idul Fitri 2027.
Menurut Adhi, peningkatan aktivitas produksi tersebut tecermin dari kenaikan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober 2026. Distributor dan peritel juga mulai mempersiapkan persediaan barang sejak Oktober hingga Desember 2026. Sejumlah anggota Gapmmi bahkan mulai mengirimkan produk ke berbagai daerah.
”Ini satu rangkaian. Setelah Natal dan Tahun Baru, ada Imlek, kemudian puasa dan Lebaran. Jadi, distributor dan peritel sudah mulai mempersiapkan produksi dan distribusi sejak Oktober, November, dan Desember ini,” ujar Adhi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (4/10/2026), di Jakarta.
Meski demikian, Adhi berharap peningkatan produksi dan distribusi tersebut diikuti pemulihan daya beli masyarakat. Dengan demikian, persediaan produk yang telah dikirimkan ke berbagai daerah dapat terserap oleh konsumsi rumah tangga.
“Tantangannya ada apa daya beli masyarakat. Semoga ini semakin membaik agar produk terserap konsumen,” lanjutnya.
Di sisi lain, peningkatan biaya produksi menjadi persoalan yang membayangi pelaku industri. Adhi mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap biaya pengadaan bahan baku karena sebagian kebutuhan industri makanan dan minuman masih bergantung pada impor.
Kondisi tersebut menempatkan pelaku industri dalam situasi dilematis. Di satu sisi, permintaan diperkirakan meningkat menjelang akhir tahun. Namun, di sisi lain, kenaikan harga bahan baku membuat harga pokok produksi semakin tinggi. Pelaku usaha juga tidak leluasa menaikkan harga karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Tekanan tersebut terutama dirasakan industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki kemampuan penyimpanan bahan baku lebih terbatas dibandingkan perusahaan menengah dan besar. Menurut Adhi, sebagian pelaku IKM hanya memiliki persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi selama satu hari hingga satu minggu.
Akibatnya, ketika persediaan habis pelaku IKM harus membeli bahan baku dengan harga yang sudah meningkat. Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, sebagian pelaku terpaksa menyesuaikan harga jual atau mengurangi ukuran produk.
”Kalau perusahaan menengah dan besar rata-rata masih punya daya tahan stok yang memadai sehingga bisa mengelola harga jual agar tidak naik terlalu tinggi atau tetap. Namun, IKM rata-rata daya tahan stoknya rendah. Begitu stok habis, mereka harus membeli dengan harga baru,” kata Adhi.
Selain harga bahan baku, biaya logistik juga menjadi beban bagi industri makanan dan minuman. Adhi menjelaskan, distribusi produk secara umum tidak mengalami kendala berarti. Namun, ongkos pengiriman antarpulau masih relatif tinggi dan belum kembali ke tingkat normal.
Menurut dia, biaya pengiriman menggunakan kapal antarpulau saat ini masih sekitar satu setengah kali lipat dibandingkan kondisi normal. Tingginya ongkos logistik tersebut menambah beban biaya yang harus ditanggung pelaku industri, terutama perusahaan yang memiliki jangkauan distribusi luas.
Menghadapi tekanan tersebut, perusahaan menengah dan besar masih berupaya mempertahankan kinerja melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas. Sementara itu, perusahaan berskala kecil menghadapi ruang penyesuaian yang lebih terbatas sehingga lebih rentan terhadap kenaikan biaya produksi.
Adhi menambahkan, pelaku industri kemungkinan akan melakukan penyesuaian strategi usaha pada 2027 untuk menghadapi perkembangan biaya produksi dan kondisi pasar.
Kenaikan beban biaya itu sejalan dengan perkembangan inflasi produsen yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi produsen pada triwulan III-2026 tercatat sebesar 1,50 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q) dan 6,94 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y).
Pada sektor industri pengolahan, inflasi produsen mencapai 1,55 persen secara kuartalan dan 6,12 persen secara tahunan. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi peningkatan indeks harga produsen (IHP) pada 22 dari 23 subsektor industri pengolahan.
Industri minuman bahkan mencatat inflasi produsen sebesar 2,19 persen secara kuartalan, tertinggi kedua setelah industri karet, barang dari karet dan plastik yang mencapai 2,81 persen. Tingginya inflasi produsen tersebut mengindikasikan tekanan kenaikan harga di tingkat produsen masih membayangi sektor industri pengolahan, termasuk industri makanan dan minuman.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, tekanan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk menjaga kinerja penjualan hingga akhir tahun.
Potensi kenaikan harga jual produk akibat meningkatnya biaya produksi juga membayangi kinerja ritel pada akhir tahun. Namun, produsen dan peritel diperkirakan akan berupaya menahan kenaikan harga semaksimal mungkin agar tidak semakin membebani konsumen dan menghambat penjualan.
"Produsen dan peritel akan berupaya keras untuk menekan kenaikan harga jual seminimal mungkin guna menghindari tekanan terhadap kinerja triwulan IV-2026," ujar Alphonzus.
Alphonzus menilai, pemulihan daya beli kelompok menengah bawah menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki kinerja sektor ritel. Sebagian besar kegiatan usaha ritel di Indonesia bergantung pada konsumsi kelompok masyarakat tersebut.
“Kelas menengah bawah, saat ini daya belinya masih terus mengalami tekanan sehingga menjadi sangat penting pemulihan daya beli ini bagi peningkatan kinerja sektor ritel,” lanjutnya.
Ia menambahkan, kinerja pada triwulan IV-2026 tidak hanya menentukan pencapaian industri ritel sepanjang tahun ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja pada triwulan I-2027. Kinerja awal tahun dinilai penting karena menjadi pijakan bagi pencapaian sektor ritel selama tahun berikutnya.
Oleh karena itu, menurut Alphonzus, pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan kondisi ekonomi dalam negeri yang kondusif untuk memulihkan daya beli masyarakat. Besarnya pasar domestik Indonesia perlu dimanfaatkan sebagai motor penggerak perekonomian sekaligus mengurangi dampak gejolak global.
Lebih lanjut, Alphonzus menjelaskan, dari sisi kinerja terjadi tekanan terhadap industri ritel terutama terasa pada triwulan II dan III-2026. Kedua periode tersebut menjadi musim sepi penjualan (low season) yang relatif panjang setelah Ramadhan dan Idul Fitri berlangsung lebih awal, yakni pada triwulan I-2026.
Kondisi tersebut semakin berat akibat gejolak global dan sejumlah persoalan dalam negeri. Ketidakpastian global memengaruhi nilai tukar mata uang, indeks saham, harga emas, hingga aset kripto. Perubahan kondisi tersebut turut memengaruhi pola belanja masyarakat, khususnya kelompok menengah atas.
Terutama di triwulan III, di dalam negeri, kenaikan biaya energi dan logistik, suku bunga pinjaman, serta penghematan anggaran pemerintah semakin menekan daya beli masyarakat. Tekanan tersebut terutama dirasakan kelompok menengah bawah yang selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan kemampuan belanja.
Memasuki triwulan IV-2026, pelaku usaha ritel memiliki kesempatan terakhir untuk mengoptimalkan penjualan sebelum tahun berganti. Periode Natal dan akhir tahun merupakan puncak penjualan kedua bagi industri ritel setelah Ramadhan dan Idul Fitri.
Meski demikian, Alphonzus mengatakan, masih terlalu dini untuk memastikan kinerja penjualan selama periode Natal dan akhir tahun. Peningkatan aktivitas belanja biasanya baru mulai terlihat pada awal Desember.
Daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan menjelang akhir 2026. Penurunan keyakinan konsumen, terutama pada kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah, mengindikasikan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Peneliti Makroekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan, pelemahan keyakinan konsumen menunjukkan masih adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Meskipun tingkat keyakinan konsumen masih berada di zona optimistis, penurunannya perlu dicermati karena terjadi terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran lebih rendah.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah pelemahan ini lebih terasa pada kelompok masyarakat berpengeluaran rendah, yang ruang konsumsinya memang lebih terbatas," kata Riefky.
Dari kondisi tersebut, menurut Riefky, kerentanan daya beli masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Kenaikan harga produk memberikan tekanan pada konsumen atau warga.
Berdasarkan data LPEM FEB UI, rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan III-2026 tercatat 117,8 atau turun 2,8 poin dibandingkan dengan triwulan II-2026 sebesar 120,6. Angka tersebut juga lebih rendah 7,2 poin dibandingkan dengan rata-rata triwulan I-2026 yang mencapai 125.
IKK sempat turun menjadi 116,8 pada Juli 2026, kemudian meningkat menjadi 118,5 pada Agustus 2026 dan sedikit terkoreksi menjadi 118,1 pada September 2026. Meskipun masih berada di atas ambang optimistis 100, tren tersebut mencerminkan kehati-hatian rumah tangga dalam memandang kondisi perekonomian.
Pelemahan terutama terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Rata-rata IKE pada triwulan III-2026 tercatat 108,3, turun dari 112,6 pada triwulan sebelumnya. Bahkan, pada September 2026, IKE kembali turun menjadi 107,5 atau merupakan posisi terendah sejak September 2025.
Tekanan daya beli juga tidak merata antarkelompok masyarakat. Rumah tangga dengan pengeluaran Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan mencatat penurunan rata-rata IKK sebesar 4,7 poin menjadi 107,4 pada triwulan III-2026. Sementara itu, kelompok dengan pengeluaran Rp 2,1 juta-Rp 3 juta per bulan mengalami penurunan 4,8 poin menjadi 111,1.
Adapun kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp 4,1 juta-Rp 5 juta relatif tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 120,5. Sementara itu, IKK kelompok dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan turun lebih moderat sebesar 1,9 poin menjadi 122,9.
Kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan terakhir juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap kelompok berpengeluaran rendah karena porsi belanja pangan dalam pengeluaran mereka relatif lebih besar.
Komentar (0)