Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong pimpinan partai politik yang berada di parlemen segera menggelar pertemuan untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi II DPR ini menilai, persoalan tersebut perlu segera disikapi melalui langkah politik setelah sebelumnya menjadi perdebatan di ranah hukum.
“Saya kira ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir itu, ya sudah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya,” kata Doli saat ditemui wartawan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Menurut Doli, langkah selanjutnya perlu dibicarakan oleh pimpinan partai politik yang berada di parlemen. Sebab, ia menilai DPR tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan melihat institusi tersebut secara keseluruhan. Peran partai politik, kata dia, juga perlu dipertimbangkan.
“Nah, tinggal masalahnya berangkat ke menuju ke ranah politik gitu. Seperti yang juga kita ketahui kan semua masyarakat menunggu langkah politik berikutnya di DPR, ya kan?,” ucap Doli.
“Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa DPR ini kan tidak bisa diserahkan kepada DPR-nya saja, karena DPR ini kan juga adalah perwakilan dari partai-partai politik,” lanjutnya.
Karena itu, Doli mendorong para pimpinan partai politik di parlemen segera bertemu untuk menyikapi persoalan tersebut.
Ia berharap keputusan yang nantinya diambil tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Pertama adalah bahwa ya keputusan yang diambil itu memang betul-betul adalah senantiasa selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jadi aspirasi rakyat itu harus betul-betul didengar ya yang genuine,” tuturnya.
Selain itu, Doli mengingatkan pentingnya menjaga martabat bangsa, menjunjung tinggi konstitusi, serta mematuhi etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita ini negara hukum ya, ketaatan kita terhadap konstitusi, ya kepatuhan kita terhadap aturan-aturan gitu, terus kemudian menjunjung tinggi etika berbangsa dan bernegara itu juga harus dijadikan dasar itu dalam pengambilan keputusan ini,” jelas Doli.
Namun, ia menekankan apa pun langkah politik yang diambil tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun memicu perpecahan di masyarakat.
“Apa pun keputusan yang diambil itu harus tetap memastikan ya penyelenggaraan negara tetap berjalan, penyelenggaraan pemerintahan itu tetap juga berlangsung. Kita sebisa mungkin menghindari terjadinya ya polarisasi bahkan ada keterbelahan di masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Doli menegaskan persoalan ini harus segera diselesaikan. Menurut dia, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menyikapi persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau memang ada hal-hal yang dianggap menyimpang, apalagi sudah ada putusan hukum, ya tentu harus diluruskan dan saya kira kita semua, semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, ya punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
Komentar (0)