Jakarta (ANTARA) - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menegaskan kembali kebijakan zero-tolerance yang tegas dan tidak dapat dinegosiasikan terhadap penggunaan api dalam pembukaan lahan.
RSPO Director of Assurance Aryo Gustomo menyatakan pihaknya terus memperkuat komitmen terhadap pencegahan kebakaran yang proaktif, standar yang ketat, dan akuntabilitas berbasis bukti.
Gustomo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menekankan peran penting persyaratan standar RSPO yang kuat serta sistem dan proses sertifikasi dalam mengatasi risiko kebakaran dan menjaga integritas rantai pasokan.
"Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan masyarakat setempat, dan RSPO menangani setiap risiko dengan sangat serius," kata dia, dalam acara side meeting Road to RT RSPO yang diselenggarakan oleh SawitWatch, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Satya Bumi.
Pelaku industri kelapa sawit global akan berkumpul di Jakarta dalam RSPO Annual Roundtable Conference (RT2026) pada 3-4 November 2026.
Dia menyatakan RSPO berperan untuk memastikan bahwa produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat beroperasi di bawah aturan yang jelas, persyaratan tanpa pembakaran yang ketat, dan sistem jaminan yang kuat.
Ketika muncul kekhawatiran atau tuduhan, katanya lagi, RSPO merespons melalui mekanisme yang terstruktur, transparan, dan kredibel yang mengevaluasi fakta secara ketat, menghormati proses hukum, dan memberikan pertanggungjawaban yang tegas ketika pelanggaran terhadap standar RSPO terbukti.
Ia menegaskan kembali RSPO berdiri teguh dalam solidaritas dengan anggota masyarakat sipil, mitra, dan rekan-rekannya dalam menuntut akuntabilitas dan tindakan terkait kebakaran baru-baru ini yang melibatkan anggota dan memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan solusi permanen untuk mengakhiri siklus kebakaran dan kabut asap yang berulang di Indonesia.
Dalam diskusi yang bertema "Karhutla, Perlindungan Ekosistem, dan Keberlanjutan Sawit", Gustomo menyebutkan data menunjukkan bahwa kelapa sawit bukan lagi pendorong utama kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.
Nusantara Atlas memverifikasi bahwa pada kenyataannya hampir 90 persen dari 1,9 juta hektare lahan yang terbakar di Indonesia antara Januari dan September 2026 berada di luar konsesi kelapa sawit.
Bukti tersebut, ujarnya lagi, memperkuat pentingnya penerapan sistem dan standar yang kuat, selain itu sertifikasi harus dipandang sebagai solusi jangka panjang yang vital.
Gustomo menguraikan fitur-fitur penting dari sistem RSPO yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di antara para anggotanya.
Standar Prinsip dan Kriteria (P&C) Ketat 2024: Melarang penggunaan api dan menegakkan perlindungan lahan gambut dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).
Pemantauan Hotspot Real-Time: Menggunakan pengawasan satelit melalui FireWatch.
Sistem Pengaduan Independen: Memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada Panel Pengaduan independen, yang tercatat dalam basis data publik.
Sanksi yang dapat ditegakkan, yakni sanksi atas pelanggaran ketentuan tanpa pembakaran berkisar dari tindakan korektif hingga penangguhan sertifikat atau penghentian keanggotaan.
Meskipun sertifikasi menawarkan langkah maju yang kuat, RSPO menegaskan pentingnya solidaritas multi-pemangku kepentingan di berbagai lanskap, pemerintah, sektor publik dan swasta, serta masyarakat.
"Kami menghargai keterlibatan kami dengan mitra masyarakat sipil yang kehadiran dan penelitiannya di lapangan membantu memperkuat seluruh sektor," katanya pula.
RSPO tetap berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, penjaminan yang transparan, dan kepatuhan yang terverifikasi di seluruh keanggotaan kami," ujar Gustomo.
Baca juga: Bappenas: Negara hadir untuk berikan rasa aman bagi petani sawit
Baca juga: Mitigasi rantai pasok industri sawit
RSPO Director of Assurance Aryo Gustomo menyatakan pihaknya terus memperkuat komitmen terhadap pencegahan kebakaran yang proaktif, standar yang ketat, dan akuntabilitas berbasis bukti.
Gustomo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menekankan peran penting persyaratan standar RSPO yang kuat serta sistem dan proses sertifikasi dalam mengatasi risiko kebakaran dan menjaga integritas rantai pasokan.
"Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan masyarakat setempat, dan RSPO menangani setiap risiko dengan sangat serius," kata dia, dalam acara side meeting Road to RT RSPO yang diselenggarakan oleh SawitWatch, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Satya Bumi.
Pelaku industri kelapa sawit global akan berkumpul di Jakarta dalam RSPO Annual Roundtable Conference (RT2026) pada 3-4 November 2026.
Dia menyatakan RSPO berperan untuk memastikan bahwa produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat beroperasi di bawah aturan yang jelas, persyaratan tanpa pembakaran yang ketat, dan sistem jaminan yang kuat.
Ketika muncul kekhawatiran atau tuduhan, katanya lagi, RSPO merespons melalui mekanisme yang terstruktur, transparan, dan kredibel yang mengevaluasi fakta secara ketat, menghormati proses hukum, dan memberikan pertanggungjawaban yang tegas ketika pelanggaran terhadap standar RSPO terbukti.
Ia menegaskan kembali RSPO berdiri teguh dalam solidaritas dengan anggota masyarakat sipil, mitra, dan rekan-rekannya dalam menuntut akuntabilitas dan tindakan terkait kebakaran baru-baru ini yang melibatkan anggota dan memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan solusi permanen untuk mengakhiri siklus kebakaran dan kabut asap yang berulang di Indonesia.
Dalam diskusi yang bertema "Karhutla, Perlindungan Ekosistem, dan Keberlanjutan Sawit", Gustomo menyebutkan data menunjukkan bahwa kelapa sawit bukan lagi pendorong utama kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.
Nusantara Atlas memverifikasi bahwa pada kenyataannya hampir 90 persen dari 1,9 juta hektare lahan yang terbakar di Indonesia antara Januari dan September 2026 berada di luar konsesi kelapa sawit.
Bukti tersebut, ujarnya lagi, memperkuat pentingnya penerapan sistem dan standar yang kuat, selain itu sertifikasi harus dipandang sebagai solusi jangka panjang yang vital.
Gustomo menguraikan fitur-fitur penting dari sistem RSPO yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di antara para anggotanya.
Standar Prinsip dan Kriteria (P&C) Ketat 2024: Melarang penggunaan api dan menegakkan perlindungan lahan gambut dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).
Pemantauan Hotspot Real-Time: Menggunakan pengawasan satelit melalui FireWatch.
Sistem Pengaduan Independen: Memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada Panel Pengaduan independen, yang tercatat dalam basis data publik.
Sanksi yang dapat ditegakkan, yakni sanksi atas pelanggaran ketentuan tanpa pembakaran berkisar dari tindakan korektif hingga penangguhan sertifikat atau penghentian keanggotaan.
Meskipun sertifikasi menawarkan langkah maju yang kuat, RSPO menegaskan pentingnya solidaritas multi-pemangku kepentingan di berbagai lanskap, pemerintah, sektor publik dan swasta, serta masyarakat.
"Kami menghargai keterlibatan kami dengan mitra masyarakat sipil yang kehadiran dan penelitiannya di lapangan membantu memperkuat seluruh sektor," katanya pula.
RSPO tetap berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, penjaminan yang transparan, dan kepatuhan yang terverifikasi di seluruh keanggotaan kami," ujar Gustomo.
Baca juga: Bappenas: Negara hadir untuk berikan rasa aman bagi petani sawit
Baca juga: Mitigasi rantai pasok industri sawit
Komentar (0)