Cirebon (ANTARA) - Bulir-bulir padi yang menguning dan merunduk memenuhi petak sawah di Desa Geyongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada pertengahan September 2026. Tanah yang semula retak akibat kemarau kembali basah setelah mendapat pasokan air dari sistem irigasi bertekanan.
Hal itu diceritakan Mashudi, Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan, kepada ANTARA pada 29 Oktober. Ia mengaku lega setelah petani di desa itu sempat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
Pria berusia 51 tahun itu telah mengenal pekerjaan bertani sejak kecil. Namun, pengalaman mengolah lahan selama puluhan tahun tidak menghilangkan kecemasannya ketika air semakin sulit diperoleh, terutama ketika kemarau diperparah oleh fenomena El Nino.
"Air itu sangat penting. Bagi kami sudah seperti emas. Bayangkan saja Mas, padi kami sempat keriting daunnya karena kemarau," ujarnya.
Bersama anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Jaya, Mashudi mengelola lahan sekitar 90 hektare. Sebagian besar sawah mengandalkan air hujan sehingga rentan terdampak anomali iklim.
Salah satu sumber pengairan di desa tersebut adalah embung seluas sekitar 4,5 hektare yang melayani 60 hektare lahan. Embung itu memiliki kapasitas tampung 70.400 meter kubik dengan tinggi muka air sekitar 1,56 meter.
Namun, kebocoran yang berlangsung selama sekitar tiga tahun mengurangi fungsi embung. Debit air terus menyusut sehingga pasokannya tidak lagi mencukupi kebutuhan lahan pertanian.
Baca juga: Menjaga keandalan jaringan gas sepanjang 606 km di Jawa bagian barat
Cadangan air mulai berkurang tajam sejak Juni 2026 dan mencapai kondisi terburuk pada Juli. Saat itu, tinggi muka air embung hanya tersisa sekitar 30 hingga 40 sentimeter. Distribusi air pun harus digilir setiap empat hari dengan jumlah terbatas untuk sawah-sawah di sekitarnya.
Pasokan air dari arah kawasan Giwangan yang berjarak sekitar 18 kilometer juga tidak mampu mengisi embung karena debit sungai terlalu kecil untuk menjangkau lokasi tersebut.
Kondisi itu membuat rencana petani meningkatkan pola tanam menjadi tiga kali setahun terancam. Bahkan, musim tanam kedua sudah menjadi beban berat karena cuaca sulit diperkirakan.
Biaya mengolah sawah meningkat hingga Rp15 juta per hektare akibat kondisi tersebut, jauh di atas biaya normal yang berkisar Rp7,5 juta–Rp8,5 juta per hektare.
Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan Mashudi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 29 Oktober 2026. (ANTARA/Fathnur Rohman) "Dapat satu ton per hektare saja, saat itu sudah menjadi hasil yang luar biasa," kenang Mashudi.
Sebagian petani terpaksa menjual ternak atau berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya usaha tani. Mereka telah berulang kali menyampaikan keluhan dan meminta bantuan kepada pemerintah desa, tetapi belum memperoleh tanggapan yang diharapkan.
"Ibarat kami ini, petani, seperti anak yang mengadu kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Ya pihak desa," kata Mashudi.
Energi untuk memompa air
Di tengah kekurangan air, petani berupaya mencari sumber pasokan lain agar tanaman tidak mati. Mashudi menyebut sumber air yang bisa dimanfaatkan berada sekitar 1,5 kilometer dari sawah, yaitu dari saluran irigasi rentang di kabupaten tetangga, Majalengka.
Baca juga: Dedikasi insan maritim di garis depan mengawal pasokan energi
Untuk mengalirkan air dari sana, petani mengoperasikan pompa setiap hari. Mereka menggunakan solar bersubsidi untuk menggerakkan pompa dan alat pertanian lainnya.
"Kami ambil jeriken ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pakai surat rekomendasi, memanfaatkan jatah 20 kiloliter itu agar traktor dan pompa besar bisa menyala terus siang malam," katanya.
Ketika pompa utama tak mampu menjangkau saluran yang menanjak atau petak sawah yang sempit, sebagian petani mencari cara lain. Mereka memodifikasi mesin pompa kecil agar dapat dijalankan dengan gas elpiji bersubsidi.
Petani yang membawa tabung elpiji ukuran 3 kilogram ke tengah pematang sawah sudah menjadi pemandangan biasa. Dalam tiga hari tiga malam, satu mesin pompa bisa menghabiskan hingga 11 tabung elpiji.
Upaya itu dilakukan untuk menjaga tanaman yang telah berusia 45–60 hari agar tetap mendapat pasokan air dan terhindar dari gagal panen. Mashudi mengatakan petani bahkan harus bekerja hingga larut malam untuk mengoperasikan pompa.
"Walaupun lelah memikul gas dan banting tenaga, kami tetap berjuang daripada daun padi melinting dan mati," katanya.
Petani mengoperasikan pompa air berbahan bakar solar bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 29 Oktober 2026. (ANTARA/Fathnur Rohman) Selain untuk pompa, solar juga dipakai untuk mengoperasikan traktor ketika mengolah tanah dan combine harvester saat panen. Menurut Mashudi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) membantu pekerjaan petani, terutama ketika mereka harus mengandalkan pompa untuk memperoleh air.
"Kalau untuk BBM tidak ada masalah. Bahkan sangat membantu. Justru berperan sekali untuk mesin pompa, sebelum irigasi bertekanan diterapkan," ujarnya.
Kebutuhan tersebut membuat kepastian pasokan BBM bersubsidi menjadi penting bagi usaha tani. Kelancaran distribusinya diperlukan agar petani dapat mengoperasikan mesin sesuai kebutuhan.
Baca juga: Memanfaatkan sisa gas untuk operasional Kilang Balongan
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Cirebon dan sekitarnya dengan memastikan kecukupan stok di Integrated Terminal Balongan, kesiapan armada mobil tangki, serta kelancaran penyaluran ke SPBU.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Reno Fri Daryanto mengatakan pemantauan stok dan penyaluran dilakukan secara waktu nyata di setiap SPBU. Pemantauan harian tersebut didukung sistem digital dashboard untuk mengetahui perkembangan konsumsi.
"Dengan sistem ini, kami bisa deteksi dini SPBU mana yang mengalami lonjakan konsumsi, sehingga bisa dilakukan beberapa langkah antisipasi seperti percepatan pengiriman untuk menjaga stok," ujar Reno kepada ANTARA.
Untuk menentukan kebutuhan dan alokasi BBM bersubsidi, perusahaan menggunakan data realisasi konsumsi tahun sebelumnya, pertumbuhan kendaraan, serta aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk memetakan kebutuhan sektor transportasi, pertanian, perikanan, dan UMKM.
"Penentuan alokasi (BBM subsidi) didasarkan pada data real, bukan perkiraan semata," katanya.
Data kebutuhan tersebut menjadi bahan usulan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berwenang menetapkan kuota BBM bersubsidi.
Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan Mashudi menunjukkan aliran air hasil penerapan program irigasi bertekanan di Desa Geyongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Fathnur Rohman) Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Pertamina Patra Niaga menjalankan tiga langkah utama, yakni memantau dan mengevaluasi stok serta konsumsi harian di setiap SPBU, mengoptimalkan jadwal dan mempercepat pengiriman dari Terminal Balongan, serta memastikan keandalan sarana dan fasilitas terminal.
"Kami bertugas menyalurkan sesuai kuota dan menyediakan data operasional sebagai dasar pengambilan keputusan," kata Reno.
Baca juga: Jelantah menuju energi penerbangan hijau
Irigasi bertekanan selamatkan tanaman
Setelah sempat dibayangi ancaman gagal panen, petani di Desa Geyongan sekarang bisa bernapas lega. Bantuan irigasi bertekanan dari pemerintah membuat pasokan air lebih memadai sehingga mereka bisa melanjutkan perawatan tanaman hingga sebagian lahan dipanen.
Mashudi mengatakan perubahan mulai dirasakan setelah sistem tersebut beroperasi. Bahkan, ia memastikan tidak ada lahan yang mengalami puso akibat kekeringan pada musim tanam tersebut.
Pompa yang digunakan mengusung teknologi hibrida keluaran 2026 dengan kemampuan menghasilkan debit air sekitar 36.000 liter per jam. Pada siang hari, perangkat itu memanfaatkan energi dari panel surya, sedangkan pada malam hari beralih menggunakan listrik jaringan.
Menurut Mashudi, penggunaan teknologi tersebut juga menekan biaya pengairan. Kebutuhan listrik untuk mengoperasikan pompa hanya sekitar Rp65.000 selama sehari semalam.
Ia mengapresiasi kecepatan pemerintah menindaklanjuti kebutuhan petani. Setelah koordinasi dan evaluasi lapangan dilakukan, tim Kementerian Pertanian turun untuk memastikan bantuan dapat direalisasikan.
Menurut dia, prosesnya berlangsung singkat. Setelah permohonan disampaikan, tim datang ke lapangan pada keesokan harinya. Tidak lama kemudian, pompa dan jaringan pipa dikirim untuk dipasang.
"Petani yang tadinya sudah putus harapan, sekarang bisa mengairi sawah, bahkan sudah ada yang mulai panen," kata Mashudi, seraya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut.
Ia berharap petani bersama-sama merawat pompa dan jaringan irigasi agar fasilitas itu tetap berfungsi dan manfaatnya dapat dirasakan pada musim tanam berikutnya.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arjawinangun Sanaji menjelaskan bahwa sistem serupa juga diterapkan di Desa Susukan, Cirebon. Jaringan pipa sepanjang 2,4 kilometer di desa tersebut memperkuat distribusi air ke lahan pertanian.
Baca juga: Mewujudkan mimpi tak lagi impor bahan bakar minyak
Secara keseluruhan, intervensi irigasi di Geyongan dan Susukan disebut telah menyelamatkan sekitar 305 hektare sawah dari ancaman kekeringan.
Di tingkat wilayah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mencatat Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah yang terdampak kekeringan paling parah. Hingga akhir Oktober 2026, tercatat 76 kejadian kekeringan.
Penanganan dilakukan melalui optimalisasi pompanisasi, pengaturan jadwal giliran air, pembersihan saluran, serta perbaikan pintu air agar pasokan kembali lancar.
Secara keseluruhan, ada 18.898,2 hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan di wilayah kerja BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Dari jumlah tersebut, 15.851,5 hektare telah selesai ditangani, 2.745,2 hektare masih dalam proses penanganan, dan 301,5 hektare tidak memerlukan penanganan lanjutan.
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon juga berupaya menjaga produksi padi agar target tahun ini tercapai. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya menyampaikan produksi padi di wilayahnya kini berada di kisaran 260.000 ton. Pemerintah daerah menargetkan produksi mencapai 370.000 ton sepanjang tahun ini.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan indeks pertanaman dari dua menjadi tiga kali tanam per tahun, dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan ketersediaan air.
Dinas Pertanian telah menyiapkan 120 unit pompa berukuran 6 inci. Selain itu, pompa 3 inci telah disalurkan kepada petani dan 20 unit pompa 4 inci disiagakan sebagai cadangan.
Menurut Deni, irigasi bertekanan menjadi penopang jangka panjang, sedangkan solar dan elpiji bersubsidi membantu memenuhi kebutuhan operasional selama masa peralihan.
Di Desa Geyongan, sawah yang basah dan padi yang menguning adalah perubahan besar yang dialami para petani. Ketersediaan energi ikut menjaga keberlangsungan usaha mereka ketika sumber pengairan utama tidak mencukupi.
Baca juga: Di lumbung pangan Merauke, SPBU khusus petani mempermudah akses energi
Baca juga: Membawa BBM menembus ombak ke perbatasan Sebatik
Hal itu diceritakan Mashudi, Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan, kepada ANTARA pada 29 Oktober. Ia mengaku lega setelah petani di desa itu sempat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
Pria berusia 51 tahun itu telah mengenal pekerjaan bertani sejak kecil. Namun, pengalaman mengolah lahan selama puluhan tahun tidak menghilangkan kecemasannya ketika air semakin sulit diperoleh, terutama ketika kemarau diperparah oleh fenomena El Nino.
"Air itu sangat penting. Bagi kami sudah seperti emas. Bayangkan saja Mas, padi kami sempat keriting daunnya karena kemarau," ujarnya.
Bersama anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Jaya, Mashudi mengelola lahan sekitar 90 hektare. Sebagian besar sawah mengandalkan air hujan sehingga rentan terdampak anomali iklim.
Salah satu sumber pengairan di desa tersebut adalah embung seluas sekitar 4,5 hektare yang melayani 60 hektare lahan. Embung itu memiliki kapasitas tampung 70.400 meter kubik dengan tinggi muka air sekitar 1,56 meter.
Namun, kebocoran yang berlangsung selama sekitar tiga tahun mengurangi fungsi embung. Debit air terus menyusut sehingga pasokannya tidak lagi mencukupi kebutuhan lahan pertanian.
Baca juga: Menjaga keandalan jaringan gas sepanjang 606 km di Jawa bagian barat
Cadangan air mulai berkurang tajam sejak Juni 2026 dan mencapai kondisi terburuk pada Juli. Saat itu, tinggi muka air embung hanya tersisa sekitar 30 hingga 40 sentimeter. Distribusi air pun harus digilir setiap empat hari dengan jumlah terbatas untuk sawah-sawah di sekitarnya.
Pasokan air dari arah kawasan Giwangan yang berjarak sekitar 18 kilometer juga tidak mampu mengisi embung karena debit sungai terlalu kecil untuk menjangkau lokasi tersebut.
Kondisi itu membuat rencana petani meningkatkan pola tanam menjadi tiga kali setahun terancam. Bahkan, musim tanam kedua sudah menjadi beban berat karena cuaca sulit diperkirakan.
Biaya mengolah sawah meningkat hingga Rp15 juta per hektare akibat kondisi tersebut, jauh di atas biaya normal yang berkisar Rp7,5 juta–Rp8,5 juta per hektare.
Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan Mashudi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 29 Oktober 2026. (ANTARA/Fathnur Rohman) "Dapat satu ton per hektare saja, saat itu sudah menjadi hasil yang luar biasa," kenang Mashudi.
Sebagian petani terpaksa menjual ternak atau berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya usaha tani. Mereka telah berulang kali menyampaikan keluhan dan meminta bantuan kepada pemerintah desa, tetapi belum memperoleh tanggapan yang diharapkan.
"Ibarat kami ini, petani, seperti anak yang mengadu kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Ya pihak desa," kata Mashudi.
Energi untuk memompa air
Di tengah kekurangan air, petani berupaya mencari sumber pasokan lain agar tanaman tidak mati. Mashudi menyebut sumber air yang bisa dimanfaatkan berada sekitar 1,5 kilometer dari sawah, yaitu dari saluran irigasi rentang di kabupaten tetangga, Majalengka.
Baca juga: Dedikasi insan maritim di garis depan mengawal pasokan energi
Untuk mengalirkan air dari sana, petani mengoperasikan pompa setiap hari. Mereka menggunakan solar bersubsidi untuk menggerakkan pompa dan alat pertanian lainnya.
"Kami ambil jeriken ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pakai surat rekomendasi, memanfaatkan jatah 20 kiloliter itu agar traktor dan pompa besar bisa menyala terus siang malam," katanya.
Ketika pompa utama tak mampu menjangkau saluran yang menanjak atau petak sawah yang sempit, sebagian petani mencari cara lain. Mereka memodifikasi mesin pompa kecil agar dapat dijalankan dengan gas elpiji bersubsidi.
Petani yang membawa tabung elpiji ukuran 3 kilogram ke tengah pematang sawah sudah menjadi pemandangan biasa. Dalam tiga hari tiga malam, satu mesin pompa bisa menghabiskan hingga 11 tabung elpiji.
Upaya itu dilakukan untuk menjaga tanaman yang telah berusia 45–60 hari agar tetap mendapat pasokan air dan terhindar dari gagal panen. Mashudi mengatakan petani bahkan harus bekerja hingga larut malam untuk mengoperasikan pompa.
"Walaupun lelah memikul gas dan banting tenaga, kami tetap berjuang daripada daun padi melinting dan mati," katanya.
Petani mengoperasikan pompa air berbahan bakar solar bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 29 Oktober 2026. (ANTARA/Fathnur Rohman) Selain untuk pompa, solar juga dipakai untuk mengoperasikan traktor ketika mengolah tanah dan combine harvester saat panen. Menurut Mashudi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) membantu pekerjaan petani, terutama ketika mereka harus mengandalkan pompa untuk memperoleh air.
"Kalau untuk BBM tidak ada masalah. Bahkan sangat membantu. Justru berperan sekali untuk mesin pompa, sebelum irigasi bertekanan diterapkan," ujarnya.
Kebutuhan tersebut membuat kepastian pasokan BBM bersubsidi menjadi penting bagi usaha tani. Kelancaran distribusinya diperlukan agar petani dapat mengoperasikan mesin sesuai kebutuhan.
Baca juga: Memanfaatkan sisa gas untuk operasional Kilang Balongan
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Cirebon dan sekitarnya dengan memastikan kecukupan stok di Integrated Terminal Balongan, kesiapan armada mobil tangki, serta kelancaran penyaluran ke SPBU.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Reno Fri Daryanto mengatakan pemantauan stok dan penyaluran dilakukan secara waktu nyata di setiap SPBU. Pemantauan harian tersebut didukung sistem digital dashboard untuk mengetahui perkembangan konsumsi.
"Dengan sistem ini, kami bisa deteksi dini SPBU mana yang mengalami lonjakan konsumsi, sehingga bisa dilakukan beberapa langkah antisipasi seperti percepatan pengiriman untuk menjaga stok," ujar Reno kepada ANTARA.
Untuk menentukan kebutuhan dan alokasi BBM bersubsidi, perusahaan menggunakan data realisasi konsumsi tahun sebelumnya, pertumbuhan kendaraan, serta aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk memetakan kebutuhan sektor transportasi, pertanian, perikanan, dan UMKM.
"Penentuan alokasi (BBM subsidi) didasarkan pada data real, bukan perkiraan semata," katanya.
Data kebutuhan tersebut menjadi bahan usulan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berwenang menetapkan kuota BBM bersubsidi.
Ketua Forum Petani dan Masyarakat Desa Geyongan Mashudi menunjukkan aliran air hasil penerapan program irigasi bertekanan di Desa Geyongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Fathnur Rohman) Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Pertamina Patra Niaga menjalankan tiga langkah utama, yakni memantau dan mengevaluasi stok serta konsumsi harian di setiap SPBU, mengoptimalkan jadwal dan mempercepat pengiriman dari Terminal Balongan, serta memastikan keandalan sarana dan fasilitas terminal.
"Kami bertugas menyalurkan sesuai kuota dan menyediakan data operasional sebagai dasar pengambilan keputusan," kata Reno.
Baca juga: Jelantah menuju energi penerbangan hijau
Irigasi bertekanan selamatkan tanaman
Setelah sempat dibayangi ancaman gagal panen, petani di Desa Geyongan sekarang bisa bernapas lega. Bantuan irigasi bertekanan dari pemerintah membuat pasokan air lebih memadai sehingga mereka bisa melanjutkan perawatan tanaman hingga sebagian lahan dipanen.
Mashudi mengatakan perubahan mulai dirasakan setelah sistem tersebut beroperasi. Bahkan, ia memastikan tidak ada lahan yang mengalami puso akibat kekeringan pada musim tanam tersebut.
Pompa yang digunakan mengusung teknologi hibrida keluaran 2026 dengan kemampuan menghasilkan debit air sekitar 36.000 liter per jam. Pada siang hari, perangkat itu memanfaatkan energi dari panel surya, sedangkan pada malam hari beralih menggunakan listrik jaringan.
Menurut Mashudi, penggunaan teknologi tersebut juga menekan biaya pengairan. Kebutuhan listrik untuk mengoperasikan pompa hanya sekitar Rp65.000 selama sehari semalam.
Ia mengapresiasi kecepatan pemerintah menindaklanjuti kebutuhan petani. Setelah koordinasi dan evaluasi lapangan dilakukan, tim Kementerian Pertanian turun untuk memastikan bantuan dapat direalisasikan.
Menurut dia, prosesnya berlangsung singkat. Setelah permohonan disampaikan, tim datang ke lapangan pada keesokan harinya. Tidak lama kemudian, pompa dan jaringan pipa dikirim untuk dipasang.
"Petani yang tadinya sudah putus harapan, sekarang bisa mengairi sawah, bahkan sudah ada yang mulai panen," kata Mashudi, seraya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut.
Ia berharap petani bersama-sama merawat pompa dan jaringan irigasi agar fasilitas itu tetap berfungsi dan manfaatnya dapat dirasakan pada musim tanam berikutnya.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arjawinangun Sanaji menjelaskan bahwa sistem serupa juga diterapkan di Desa Susukan, Cirebon. Jaringan pipa sepanjang 2,4 kilometer di desa tersebut memperkuat distribusi air ke lahan pertanian.
Baca juga: Mewujudkan mimpi tak lagi impor bahan bakar minyak
Secara keseluruhan, intervensi irigasi di Geyongan dan Susukan disebut telah menyelamatkan sekitar 305 hektare sawah dari ancaman kekeringan.
Di tingkat wilayah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mencatat Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah yang terdampak kekeringan paling parah. Hingga akhir Oktober 2026, tercatat 76 kejadian kekeringan.
Penanganan dilakukan melalui optimalisasi pompanisasi, pengaturan jadwal giliran air, pembersihan saluran, serta perbaikan pintu air agar pasokan kembali lancar.
Secara keseluruhan, ada 18.898,2 hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan di wilayah kerja BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Dari jumlah tersebut, 15.851,5 hektare telah selesai ditangani, 2.745,2 hektare masih dalam proses penanganan, dan 301,5 hektare tidak memerlukan penanganan lanjutan.
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon juga berupaya menjaga produksi padi agar target tahun ini tercapai. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya menyampaikan produksi padi di wilayahnya kini berada di kisaran 260.000 ton. Pemerintah daerah menargetkan produksi mencapai 370.000 ton sepanjang tahun ini.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan indeks pertanaman dari dua menjadi tiga kali tanam per tahun, dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan ketersediaan air.
Dinas Pertanian telah menyiapkan 120 unit pompa berukuran 6 inci. Selain itu, pompa 3 inci telah disalurkan kepada petani dan 20 unit pompa 4 inci disiagakan sebagai cadangan.
Menurut Deni, irigasi bertekanan menjadi penopang jangka panjang, sedangkan solar dan elpiji bersubsidi membantu memenuhi kebutuhan operasional selama masa peralihan.
Di Desa Geyongan, sawah yang basah dan padi yang menguning adalah perubahan besar yang dialami para petani. Ketersediaan energi ikut menjaga keberlangsungan usaha mereka ketika sumber pengairan utama tidak mencukupi.
Baca juga: Di lumbung pangan Merauke, SPBU khusus petani mempermudah akses energi
Baca juga: Membawa BBM menembus ombak ke perbatasan Sebatik
Komentar (0)