Mendagri Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Pendukung MBG

Cumicumi.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang dinilai mampu mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah memberikan insentif fiskal melalui skema kompetisi yang melibatkan sejumlah wilayah. Penghargaan juga direncanakan berlanjut pada tahun depan dengan mempertimbangkan dukungan dan kreativitas kepala daerah dalam menjalankan program MBG.

"Tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan sebanyak Rp1 triliun dalam tiga gelombang dan enam region. Tahun depan kita akan pertandingkan juga, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Tentu akan diberikan penghargaan," kata Tito di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Tito menyebut penghargaan tersebut memiliki tingkatan nilai. Juara pertama disebut akan memperoleh Rp3 miliar, juara kedua Rp2 miliar, dan juara ketiga Rp1 miliar. Namun, rincian mekanisme penilaian dan pembagian penghargaan perlu merujuk pada ketentuan resmi pemerintah.

Selain mendorong partisipasi daerah, Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Daerah yang belum membentuk satgas diminta segera menindaklanjutinya dalam waktu satu minggu.

Satgas tersebut diharapkan dapat membantu memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada 14 indikator yang menjadi pedoman evaluasi.

Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap operasional dapur, mulai dari melanjutkan kegiatan, melakukan perbaikan, hingga menyatakan dapur tidak memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyampaikan rencana anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah dalam APBN 2027. Skema tersebut ditujukan untuk mendorong kinerja daerah, sementara indikator dan mekanisme penilaiannya masih dibahas.

Insentif fiskal bagi pemerintah daerah selama ini dapat dikaitkan dengan sejumlah indikator pembangunan, seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja, pengangguran, dan kemiskinan.

Karena itu, besaran Rp1 triliun dalam skema insentif fiskal daerah perlu dibedakan dari nilai penghargaan khusus yang dikaitkan dengan dukungan terhadap MBG. Kepastian mengenai kategori penerima, indikator penilaian, dan mekanisme penyaluran tetap bergantung pada aturan resmi yang ditetapkan pemerintah.