Rupiah Bisa Mengorbit di Lintasan Rp 17.950–Rp 18.450 per Dolar AS

JAKARTA, KOMPAS - Nilai tukar rupiah diperkirakan mengorbit di seputar Rp 18.000-an di sisa triwulan IV-2026. Keputusan bank sentral AS atau The Fed mempertahankan suku bunga acuan membuat selisih suku bunga dengan Indonesia tetap relatif sempit. Dengan demikian, daya tarik aset keuangan domestik belum cukup kuat meredam tekanan terhadap rupiah, terutama di tengah tingginya imbal hasil obligasi AS dan ketidakpastian pasar global.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan, keputusan The Fed mempertahankan suku bunga merupakan perkembangan yang relatif positif bagi Indonesia. Namun hal itu belum menjadi titik balik bagi tekanan di pasar keuangan. ”Rupiah masih berpotensi bergerak di kisaran Rp 18.000 per dolar AS hingga akhir 2026,” katanya.

The Fed mempertahankan suku bunga di level 3,75–4,00 persen pada Kamis (29/10/2026) dini hari Waktu Indonesia Barat. Menurut Josua, Bank Sentral AS itu berpeluang menaikkan suku bunga pada Desember 2026. Dengan demikian, dolar AS berpotensi tetap kuat.

Tekanan terhadap rupiah juga diperberat oleh harga minyak dunia yang tinggi serta kekhawatiran investor terhadap rencana penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI. ”Meskipun keputusan MSCI belum final, ketidakpastian tersebut sudah mendorong keluarnya sebagian dana asing dari pasar saham,” katanya.

The Fed pada Kamis (29/10/2026) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di 3,75–4 persen. Keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tersebut diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 10 suara setuju dan dua suara menolak.

Target kebijakan itu, merujuk siaran pers The Fed, guna mendukung mandat ganda Federal Reserve, yakni menjaga stabilitas harga dan mendorong kondisi ketenagakerjaan yang maksimal. Komite juga melanjutkan kebijakan untuk menjaga kecukupan cadangan likuiditas dalam sistem perbankan.

Dalam pertimbangannya, The Fed menyebutkan, aktivitas ekonomi terus berekspansi dengan laju kuat. Meskipun ketidakpastian masih tinggi, antara lain akibat perkembangan geopolitik, belanja domestik tetap menunjukkan daya tahannya.

Namun, The Fed mengingatkan, inflasi masih tinggi. Oleh sebab itu, bank sentral akan terus mengumpulkan dan mengevaluasi data ekonomi tambahan untuk menentukan sikap kebijakan moneter yang sesuai. The Fed menargetkan inflasi sebesar 2 persen dan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan stabilitas harga.

Dalam skenario dasar, Josua memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp 17.950–Rp 18.450 per dolar AS hingga akhir 2026. Risiko pelemahan menuju Rp 18.500 atau lebih tetap terbuka apabila The Fed menaikkan suku bunga dan arus keluar modal asing dari Indonesia semakin besar.

Namun, rupiah juga berpeluang kembali menguat apabila ketegangan geopolitik mereda dan kepercayaan investor membaik. Oleh karena itu, stabilisasi rupiah perlu didukung kebijakan BI yang konsisten dan disiplin fiskal pemerintah.

Perbaikan transparansi dan tata kelola pasar modal juga krusial. Kunci penguatan rupiah ke depan adalah pemulihan kepercayaan investor, bukan semata-mata menunggu pelemahan dolar AS.

”Peluang penguatan rupiah dan pemulihan pasar saham akan lebih besar apabila harga minyak kembali menurun, ekspektasi kenaikan suku bunga AS mereda, serta kepercayaan investor terhadap prospek fiskal dan tata kelola pasar modal Indonesia membaik,” katanya, Kamis (29/10/2026).

Dalam situasi saat ini, Josua berpendapat, kebijakan yang paling tepat bagi ekonomi Indonesia adalah menjaga kredibilitas stabilitas moneter dan fiskal terlebih dahulu, sambil menggunakan instrumen likuiditas dan kebijakan sektor riil untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Merujuk data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp 18.128 per dollar AS pada Kamis (29/10/2026) pukul 09.04 WIB. Rupiah menguat 56 poin atau 0,31 persen dibandingkan dengan posisi sebelumnya.

Sepanjang 2026, rupiah terus melemah, dari Rp 16.700 pada awal 2026 ke Rp 18.184 per 28 Oktober 2026. Artinya, rupiah terdepresiasi 8,9 persen sejak awal tahun, meskipun sempat menguat pada beberapa periode.

Keputusan The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,75–4,00 persen, menurut Josua, menunjukkan bahwa otoritas moneter AS memilih menunggu perkembangan data ekonomi sebelum menentukan langkah berikutnya. Namun, keputusan ini belum dapat diartikan sebagai perubahan arah menuju penurunan suku bunga.

”Bagi pasar keuangan Indonesia, keputusan ini memberikan ruang stabilisasi dalam jangka pendek. Sebab, tidak ada kenaikan suku bunga AS yang langsung menambah tekanan terhadap aset negara berkembang,” katanya.

Suku bunga AS yang tetap tinggi, Josua melanjutkan, membuat biaya pendanaan global relatif mahal dan dapat membatasi aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut, biaya impor bahan baku, barang modal, dan energi akan meningkat.

Kondisi tersebut berpotensi menekan biaya produksi perusahaan, daya beli masyarakat, serta menambah beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Di sisi lain, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dapat meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.

Oleh karena itu, perkembangan pasar keuangan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh arah kebijakan The Fed. Kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, mengendalikan inflasi, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik akan menentukan pula.

”Tekanan tersebut masih dapat dikelola sepanjang stabilitas makroekonomi terjaga dan respons kebijakan dilakukan secara konsisten,” kata Josua.

Bagi Bank Indonesia, masih menurut Josua, keputusan The Fed memperkuat perlunya kebijakan moneter yang berhati-hati dengan menempatkan stabilitas rupiah sebagai prioritas tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. BI saat ini mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen dan menaikkan suku bunga fasilitas simpanan menjadi 5,00 persen.

Dengan batas atas suku bunga The Fed sebesar 4,00 persen, selisih suku bunga acuan kedua negara hanya sekitar 175 basis poin. Selisih tersebut berpotensi semakin menyempit apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga, sehingga ruang BI untuk menurunkan BI-Rate dalam waktu dekat menjadi terbatas.

Josua memperkirakan, BI akan cenderung mempertahankan suku bunga acuannya sambil mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing, transaksi lindung nilai, dan pembelian SBN di pasar sekunder untuk meredam gejolak pasar.

”Kenaikan BI-Rate belum menjadi skenario utama, tetapi tetap merupakan pilihan apabila tekanan rupiah semakin besar dan mulai mengganggu ekspektasi inflasi maupun stabilitas sistem keuangan,” katanya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, melalui siaran pers, Rabu (28/10/2026), menyatakan, dinamika rupiah dan mata uang kawasan pada Rabu masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah. Kondisi ini menjaga harga minyak tetap tinggi, di atas 115 dolar AS per barel, serta meningkatkan risiko fiskal ke depan. Ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat.

Sentimen besar di kalangan investor untuk menghindari risiko atau risk-off yang memburuk mendorong penguatan dolar AS dan arus keluar dana dari pasar negara pasar negara berkembang. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

”Dari domestik, kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menekan aliran dana. Kebutuhan valas domestik yang meningkat menjelang akhir bulan juga menambah tekanan,” katanya.

Erwin mengklaim, pergerakan rupiah masih sejalan dengan mata uang kawasan. Secara bulanan, rupiah melemah 1,15 persen. Sementara, cadangan devisa tercatat 146,3 miliar dolar AS pada akhir September 2026.

Selanjutnya, Erwin menekankan, BI akan terus hadir di pasar untuk menjaga mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya. Langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan spot. BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

”Bank Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya,” katanya.