JAKARTA, DISWAY.ID - Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya membawa harapan baru bagi masyarakat Pulau Rengit Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
Bagi sekitar 44 kepala keluarga atau kurang lebih 200 jiwa yang bermukim di pulau tersebut, perubahan itu bukan sekadar soal lampu yang menyala sepanjang hari.
Hendra, salah satu warga yang merupakan nelayan kepiting rajungan, mengungkapkan jika kehadiran listrik 24 jam bukan sekadar membuat rumah lebih terang di malam hari, melainkan menghadirkan harapan baru.
Pasalnya dengan adanya listrik 24 jam tersebut dapat membuat hasil laut yang menjadi sumber penghidupannya mampu bertahan lebih lama dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
"Dulu kalau listrik tidak 24 jam, rajungan yang saya kumpulkan harus langsung dibawa kembali ke Tanjung Pandan. Sekarang listrik sudah menyala 24 jam, sehingga saya bisa beli freezer supaya hasil tangkapan bisa lebih awet," ungkap Hendra.
Kehadiran PLTS ini merupakan bagian dari Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/8/2026), juga memberikan harapan pada warga lainnya.
Itam Ali warga yang merupakan pembuat kapal kayu menyampaikan jika kehadiran listrik sepanjang hari memberi kesempatan baginya untuk bekerja lebih optimal karena peralatan listrik yang sebelumnya terbatas penggunaannya kini dapat dimanfaatkan kapan pun.
“Sekarang peralatan listrik bisa saya pakai juga di siang hari karena ada listrik. Pekerjaan saya bisa lebih produktif,” tutur Itam.
BACA JUGA:Prabowo Gaspol PLTS 100 GWp, Investasi Tembus Rp1.140 Triliun
Program PLTS di Pulau Rengit merupakan salah satu dari 14 proyek PLTS tahap awal berkapasitas total 5.300 megawatt peak (MWp) di berbagai wilayah Indonesia.
Dari 14 proyek PLTS, PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung dan PLTS Pulau Sembur Kepulauan Riau merupakan 2 proyek yang telah mulai memberikan manfaat pada masyarakat.
Sekitar 200 kepala keluarga (KK) Pulau Sembur juga mendapatkan manfaat dari proyek PLTS berkapasitas 1 MWp yang dilengkapi baterai (BESS) 1 MWh dan menyalurkan listrik selama 24 jam penuh sejak dioperasikan pada Agustus 2026 lalu.
Selain itu juga terdapat 3 proyek PLTS yang saat ini masih dalam tahap konstruksi, di antaranya:
- PLTS Terapung Karangkates (Jawa Timur) – 133 MWp (Progres konstruksi berjalan di atas 50%)
- PLTS Saguling (Jawa Barat) – 92 MWp
- PLTS Tembesi (Kepulauan Riau) – 46 MWp
Adapun proyek PLTS yang telah masuk dalam proses tahap groundbreaking, antara lain:
- PLTS Terapung Gajah Mungkur (Jawa Tengah) – 134,2 MWp
- PLTS Pasuruan (Jawa Timur) – 132 MWp
- PLTS Banyuwangi (Jawa Timur) – 130,2 MWp
Sedangkan proyek PLTS dengan skala mega-kapasitas saat ini tengah masuk ke tahap pelelangan, di antaranya:
- PLTS Terapung Jatiluhur (Jawa Barat) – 1.688 MWp
- PLTS Terapung Cirata (Jawa Barat - Fase Ekspansi) – 1.250 MWp
- PLTS Terapung Jatigede (Jawa Barat) – 636 MWp
- PLTS & BESS Klaster Madura (Jawa Timur) – 605 MWp (Mendukung program eliminasi BBM di Madura)
- PLTS Bali / Site Gilimanuk (Bali) – 300 MWp (Mendukung green tourism Bali)
- PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta (Jawa Barat) – 69 MWp
Pemerataan penerangan di Tanah Air dengan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang merupakan salah satu program strategis Pemerintahan Prabowo Subianto.
Program ini dibuka dengan peresmian 14 titik PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas awal mencapai 5,3 GWp yang dipusatkan di PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa, 25 Agustus 2026 lalu.
Tidak hanya di Bali, ada tiga proyek elektrifikasi lainnya yang sudah beroperasi di antaranya di PLTS Terapung Gajah Mungkur di Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah; PLTS Pulau Sembur di Desa Galang Baru, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau dan PLTS Pulau Rengit di Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung.
BACA JUGA:Pertamina NRE Pamerkan PLTS Pulau Sembur di Depan Presiden Prabowo
Proyek ini diproyeksikan menjadi katalis utama akselerasi energi bersih sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh mengawal proyek energi terbarukan ini agar rampung sesuai target jangka pendek yang telah ditetapkan sebelumnya.
Targetnya adalah Prabowo berharap pembangunan proyek energi terbarukan ini mampu mencapai 100 gigawatt dalam tiga tahun sejak peluncuran.
"Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," tegas Prabowo.
Apa Dampak Ekonomi dan Lapangan Kerja?Program energi surya ini dirancang dinilai bukan sekadar untuk mengejar target pengurangan emisi, melainkan juga untuk menciptakan efisiensi anggaran negara secara signifikan.
Nilai investasi jumbo yang masuk diyakini memberi efek domino bagi penciptaan lapangan kerja nasional.
Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Energi, sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, program ini merupakan program strategis yang berdampak positif secara signifikan pada sejumlah aspek.
PLTS tidak hanya fokus pada pembangkit skala utilitas, tetapi juga mencakup PLTS atap, PLTS apung di bendungan, serta PLTS untuk mendukung elektrifikasi di wilayah terpencil yang selama ini menggunakan pembakit listrik tenaga diesel.-dok disway-
Menurutnya, melalui program ini pemerintah dapat melakukan penghematan APBN, penghematan diesel, penciptaan lapangan kerja hingga penurunan emisi karbon.
"Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih," buka Bahlil.
Ia menambahkan, dari total investasi proyeksi tersebut negara akan menghemat anggaran subsidi setiap tahunnya mencapai Rp73,9 triliun.
BACA JUGA:Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Klaim Bisa Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun dan Ciptakan 5,52 Juta Lapangan Kerja
"Dari total pekerjaan ini kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan," jelasnya.
Bahlil juga mengatakan megaproyek ini akan melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan pengamanan dan teknis dari lembaga negara lainnya.
"Saya ucapkan terima kasih kepada TNI, Polri dan seluruh kementerian/lembaga yang telah membantu mendukung sehingga ini bisa terlaksana," sambung Bahlil.
Dari sisi teknis operasional, Kementerian ESDM mematangkan payung hukum berupa peraturan Presiden guna mempercepat eksekusi proyeksi di lapangan, terutama terkait kebutuhan lahan yang diperkirakan menembus lebih dari 100 ribu hektare.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa program PLTS 100 GWp menjadi bagian dari agenda percepatan transisi energi nasional.
"Program 100 GWp ini merupakan arahan Presiden dan harus segera dicapai," tegas Enia.
Kebutuhan lahan skala besar menjadi perhatian utama untuk menjamin kelancaran pasokan arus listrik ke jaringan transmisi PLN.
Menurutnya identifikasi lahan dibutuhkan agar sistem kelistrikan, jaringan transmisi, dan lokasi prioritas pengembangan energi surya dapat dipetakan.
Eniya juga menerangkan, proyek PLTS tidak hanya fokus pada pembangkit skala utilitas, tetapi juga mencakup PLTS atap, PLTS apung di bendungan, serta PLTS untuk mendukung elektrifikasi di wilayah terpencil yang selama ini menggunakan pembakit listrik tenaga diesel.
BACA JUGA:Kejar Kemandirian Energi, Prabowo Targetkan Pembangunan PLTS 100 GWp Selesai Pada 2029
Pada April 2026 lalu, Badan Tank Tanah mencatat pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) mencapai 35.011 hektar di 22 provinsi dengan 15.067 hektare di antaranya siap diverifikasi untuk kebutuhan energi bersih.
Meskipun program PLTS telah dimulai, namun masih terdapat tantangan dalam pemerataan penerangan di seluruh Tanah Air.
Adapun data wilayah yang masih belum dialiri listrik:
- Maluku, Papua, Nusa Tenggara Menjadi area dengan tantangan terbesar dengan total 5.555 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik optimal.
- Provinsi Papua: Pegunungan mencatat angka tertinggi, yaitu mencapai 2.122 lokasi.
- Pulau Kalimantan: Masih terdapat 1.099 lokasi di pedalaman dan perbatasan yang belum berlistrik. Sebagai contoh, di Kabupaten Kutai Timur, desa-desa terluar seperti Pulau Miang, Sandaran, dan Tanjung Mangkalihat masih dalam tahap pemenuhan infrastruktur.
- Pulau Sumatera & Sulawesi: Tersebar 985 lokasi di Sumatera (termasuk pulau-pulau terluar di pantai barat dan timur) serta 799 lokasi di Sulawesi yang masih mengandalkan listrik terjadwal.
Pemerataan akses listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.
Ketersediaan listrik yang stabil bukan sekadar memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung pendidikan, layanan kesehatan, produktivitas usaha, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.
Listrik memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari, mulai di sektor pendidikan, penerangan dan akses internet membantu siswa belajar lebih nyaman serta memperluas kesempatan memperoleh informasi.
Selain itu juga di bidang kesehatan, pasokan listrik yang stabil mendukung operasional fasilitas kesehatan, penyimpanan obat, dan penggunaan peralatan medis.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), listrik memungkinkan penggunaan peralatan produksi, penyimpanan bahan pangan, serta pengembangan usaha berbasis digital.
Ketersediaan energi yang memadai juga dapat meningkatkan produktivitas, membuka peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pembangunan jaringan listrik, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, stabil, dan terjangkau.
Selain memperluas jangkauan layanan, keberlanjutan energi juga perlu menjadi prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan angin, dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau jaringan utama.
Pengembangan energi bersih perlu disertai perencanaan matang, teknologi yang sesuai, serta pemeliharaan jangka panjang.
Dengan demikian, pemerataan akses listrik bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan investasi penting bagi kualitas hidup masyarakat.
Kolaborasi pemerintah, penyedia listrik, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan setiap wilayah memperoleh manfaat energi yang andal dan berkelanjutan.
Listrik yang merata menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.
Komentar (0)