Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 November 2026 setelah sekitar 28.000 hektare lahan diperkirakan terdampak kebakaran.
Perpanjangan status tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman, pembasahan lahan, dan pencegahan kebakaran tetap berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputera, menyampaikan keputusan tersebut di Banjarmasin pada Selasa.
Ronny menjelaskan bahwa perpanjangan status siaga darurat dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Selatan bersama pihak terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sebelumnya, status siaga darurat karhutla di Kalimantan Selatan dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026, tetapi pemerintah memutuskan memperpanjangnya selama satu bulan hingga 30 November 2026.
Meski kebakaran telah berdampak pada puluhan ribu hektare lahan, Pemprov Kalsel memutuskan untuk tetap mempertahankan status siaga darurat dan belum meningkatkannya menjadi tanggap darurat.
BMKG Prediksi Hujan Normal Baru Turun Pekan Ketiga NovemberRonny mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan utama perpanjangan status siaga darurat adalah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi cuaca di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan prediksi BMKG, hujan secara normal diperkirakan baru mulai turun pada pekan ketiga November 2026 sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan masih perlu diantisipasi.
“Kebijakan tersebut mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa hujan secara normal baru mulai turun pada pekan ketiga November, sehingga upaya pemadaman dan pembasahan lahan masih perlu dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Ronny, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah tetap melanjutkan penanganan karhutla meskipun jumlah titik api aktif telah menunjukkan penurunan.
Pemerintah berharap seluruh kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dapat diselesaikan sebelum masa perpanjangan status siaga darurat berakhir.
BPBD Catat 5.000 Kejadian Karhutla dengan Luas 28.000 HektareBPBD Kalimantan Selatan mencatat jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 5.000 kejadian.
Dari ribuan kejadian tersebut, total luas lahan yang diperkirakan terdampak kebakaran mencapai sekitar 28.000 hektare dan tersebar di sejumlah kabupaten serta kota.
Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan estimasi lahan terdampak paling luas, yakni mencapai sekitar 8.000 hektare.
Besarnya luas lahan yang terbakar di Kabupaten Banjar menjadikan wilayah tersebut salah satu perhatian utama dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Ronny menjelaskan bahwa jumlah titik api aktif kini telah mengalami penurunan signifikan setelah hujan turun di sejumlah wilayah.
Selain hujan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Meski demikian, penurunan jumlah titik api belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan kegiatan penanganan di lapangan.
Petugas masih melanjutkan pemadaman dan pembasahan lahan untuk mencegah munculnya kembali api di kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran.
Pembasahan lahan dilakukan untuk menjaga kondisi area bekas kebakaran agar tidak mudah terbakar kembali, terutama ketika kondisi cuaca masih kering.
BPBD Kalsel Mulai Petakan Wilayah Rawan BanjirSelain menangani kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi banjir menjelang datangnya musim hujan.
Persiapan tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami banjir seiring dengan perkiraan meningkatnya curah hujan pada November.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi perubahan ancaman bencana, dari kebakaran hutan dan lahan pada musim kering menuju potensi banjir saat musim hujan.
BPBD Kalimantan Selatan juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal agar risiko dan dampak banjir dapat diminimalkan ketika curah hujan mulai meningkat.
Sementara itu, kegiatan pemadaman dan pembasahan lahan tetap menjadi prioritas selama status siaga darurat karhutla masih berlaku.
Perpanjangan status hingga 30 November 2026 diharapkan memberikan waktu tambahan bagi petugas untuk menuntaskan penanganan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Pemprov Kalsel juga berupaya memperkuat koordinasi penanggulangan bencana agar penanganan karhutla dan persiapan menghadapi potensi banjir dapat berjalan secara bersamaan.
Komentar (0)