Tantowi Yahya pemerhati komunikasi publik menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam merespons berbagai isu strategis.
Menurutnya, perbedaan pernyataan antarpejabat pemerintah dalam menanggapi satu persoalan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, bahkan berdampak fatal terhadap hubungan antarnegara.
Melalui akun Instagram resminya, @tantowiyahyaofficial, Tantowi menilai pemerintah belum memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dengan baik.
Akibatnya, pesan yang disampaikan oleh sejumlah pejabat kerap berbeda sudut pandang, bahkan saling bertentangan.
“Komunikasi publik menjadi satu titik lemah pemerintah hari ini. Terhadap satu isu, suara yang mengatasnamakan pemerintah bisa beda-beda dan tidak sedikit kontradiktif satu sama lain. Membingungkan dan bisa berakibat fatal dalam konteks hubungan antarnegara,” tulis Tantowi.
Ia mencontohkan respons pemerintah Indonesia terhadap protes Singapura terkait persoalan asap.
Menurutnya, terdapat tiga pejabat pemerintah yang menyampaikan pernyataan dengan sudut pandang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan kesan tidak adanya satu sikap resmi yang konsisten.
Pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur diplomatik. ASEAN dinilai dapat menjadi forum untuk membahas isu tersebut, sementara persoalan sensitif sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi tertutup.
Kedua, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan respons yang lebih konfrontatif dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga oksigen. Pernyataan tersebut merujuk pada peran hutan Indonesia dalam menghasilkan udara yang dibutuhkan negara lain, termasuk Singapura. Namun, pernyataan itu menuai kritik karena dinilai kontroversial.
Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melontarkan ancaman untuk menghentikan pengiriman gas ke negara yang tidak menyukai Indonesia. Menurut Tantowi, pernyataan tersebut memperlihatkan nuansa emosional dan orientasi jangka pendek dalam merespons persoalan.
Bagi Tantowi, perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam komunikasi publik pemerintah.
Ia mengidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya.
Pertama, no single narrative atau tidak adanya narasi tunggal. Pemerintah dinilai belum memiliki pesan utama yang disepakati bersama dalam merespons suatu isu. Akibatnya, masing-masing pejabat berpotensi menyampaikan pesan berdasarkan sudut pandangnya sendiri.
Kedua, lack of coordination atau lemahnya koordinasi. Tantowi menilai tidak adanya koordinasi yang memadai di antara para pejabat yang diberi mandat untuk menyampaikan informasi kepada publik dapat memunculkan pernyataan yang tidak sejalan.
Ketiga, lack of credibility atau persoalan kredibilitas komunikator. Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh sosok yang menyampaikannya. Figur yang memiliki persoalan kredibilitas atau tingkat penolakan tinggi dari publik dapat membuat pesan lebih sulit diterima.
“Dalam komunikasi publik, pesan yang sukses banyak ditentukan oleh siapa penyampainya. Figur yang bermasalah, tidak kredibel dan mempunyai tingkat penolakan tinggi dari publik akan memperlambat jalannya sebuah pesan,” tulis Tantowi.
Ia mengakui bahwa pandangan tersebut mungkin terdengar keras. Namun, menurutnya, faktor komunikator merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam strategi komunikasi.
Tantowi kemudian mengibaratkannya dengan dunia musik melalui adagium “the singer, not the song”. Menurutnya, lagu yang biasa-biasa saja dapat terdengar indah ketika dibawakan oleh penyanyi yang tepat dan disukai oleh khalayak.
Analogi tersebut menegaskan bahwa pesan yang baik sekalipun belum tentu efektif apabila disampaikan oleh figur yang tidak dipercaya atau tidak mendapat penerimaan publik.
Tantowi mengingatkan bahwa Indonesia masih akan menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis dikomunikasikan secara konsisten, terarah, dan terkoordinasi.
“Indonesia akan masih banyak menghadapi masalah. Membuat publik mengerti, paham, maklum dan mendukung memerlukan komunikasi tingkat tinggi yang terorkestrasi dengan baik,” tegasnya.
Menurut Tantowi, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Lebih dari itu, komunikasi pemerintah membutuhkan kesatuan narasi, koordinasi antarlembaga, serta pemilihan komunikator yang memiliki kredibilitas agar pesan dapat dipahami dan memperoleh dukungan publik.(faz/ham)
Komentar (0)