Pantau - Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi panas bumi setelah data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sekitar 88 persen potensi panas bumi nasional belum dimanfaatkan.
Fahmy menilai pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, perlu menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
"Potensi panas bumi kita masih cukup besar, tetapi belum dieksplorasi secara optimal. Ini tantangan," kata Fahmy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Potensi Panas Bumi Indonesia Capai 24 GW, Baru Dimanfaatkan 11,6 PersenBerdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM pada Agustus 2026, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi.
Namun, data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 2.776 megawatt (MW).
Jumlah tersebut setara sekitar 11,6 persen dari keseluruhan potensi panas bumi nasional.
Artinya, sekitar 88 persen potensi panas bumi Indonesia masih tersedia untuk dikembangkan.
Menurut Fahmy, kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan tersebut menunjukkan perlunya percepatan eksplorasi dan investasi.
Ia juga menilai peringatan 100 tahun pengembangan panas bumi di Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dan pelaku industri.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Energi TerbarukanFahmy mengatakan Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang beragam dan melimpah.
Meski pengembangannya telah berjalan, ia menilai arah kebijakan perlu diperjelas agar pemanfaatan energi terbarukan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
"Keputusannya, prioritasnya adalah EBT," katanya.
Menurutnya, panas bumi memiliki peluang pasar yang besar karena listrik yang dihasilkan dapat menjadi alternatif pembangkit berbahan bakar batu bara.
Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga maupun industri.
Fahmy juga menekankan pentingnya keterlibatan investor dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan pembangkit panas bumi.
PLN Targetkan Tambahan Pembangkit Panas Bumi 5,2 GW hingga 2034Pengembangan panas bumi menjadi salah satu bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dalam rencana tersebut, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW.
Dari jumlah itu, sebanyak 42,6 GW direncanakan berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Khusus panas bumi, tambahan kapasitas yang ditargetkan mencapai 5,2 GW hingga 2034.
Pencapaian target tersebut membutuhkan investasi jangka panjang, termasuk untuk eksplorasi, pengeboran, dan pembangunan fasilitas pembangkit.
Pertamina Geothermal Energy Kelola 15 Wilayah Kerja Panas BumiSalah satu perusahaan yang berperan dalam pengembangan panas bumi nasional adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).
Perusahaan tersebut saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang mencapai 1.932 MW.
Kapasitas tersebut terdiri atas 727 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 MW melalui kontrak operasi bersama.
Jumlah itu setara sekitar 70 persen dari kapasitas terpasang panas bumi nasional.
PGEO menargetkan kapasitas yang dioperasikan sendiri meningkat menjadi 1 GW pada 2028 dan mencapai 1,8 GW pada 2034.
Target tersebut sejalan dengan rencana pengembangan energi terbarukan dalam RUPTL PLN.
Satu Abad Panas Bumi Indonesia Berawal dari KamojangPengembangan panas bumi di Indonesia telah berlangsung selama satu abad sejak pengeboran pertama di kawasan Kamojang, Jawa Barat, pada 1926.
Salah satu tonggak awal industri tersebut adalah sumur KMJ-3 yang menghasilkan uap kering secara konsisten.
Kawasan Kamojang hingga kini masih menjadi salah satu lokasi kegiatan operasional PGEO.
Fahmy menilai perjalanan 100 tahun tersebut perlu menjadi dorongan untuk mengoptimalkan potensi panas bumi pada masa mendatang.
Ia menegaskan pencapaian swasembada energi memerlukan kebijakan yang memprioritaskan sumber daya domestik serta kerja sama pemerintah, perusahaan energi nasional, dan investor.
"Pengembangan EBT merupakan satu keharusan yang harus segera dilakukan secara terus-menerus," kata Fahmy.
Komentar (0)