Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendesak Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota menggerakkan pembersihan sungai dan selokan untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Ia juga meminta audit lingkungan untuk mendata lahan pertanian, kawasan resapan air, serta mengidentifikasi pelanggaran tata ruang.
Dalam keterangan tertulis, Senin (26/10), Eko meminta pengelolaan sampah di sungai dioptimalkan, terutama di sekitar Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong.
Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai pembatasan alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan kawasan resapan air.
Eko menyebut lahan pertanian di DIY menyusut rata-rata 200 hektare per tahun. Ia menilai persoalan tersebut, ditambah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang belum cukup mempertimbangkan aspek lingkungan, perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko bencana.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemda menertibkan bangunan tanpa izin yang melanggar tata ruang, termasuk hotel atau bangunan yang melanggar ketentuan sempadan sungai dan pantai.
“Setiap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau pengganti IMB harus dipastikan ketat dalam memeriksa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi menjamin kelestarian alam,” kata Eko.
Menurut Eko, pertumbuhan investasi harus tetap memperhitungkan keselamatan warga dan daya dukung lingkungan. Komisi A DPRD DIY turut mendorong optimalisasi instrumen fiskal daerah, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk memperkuat langkah pencegahan bencana.
Untuk jangka panjang, Eko mengusulkan agar Pemda DIY mendeklarasikan 2027 sebagai “Tahun Menanam”.
Ia menyarankan program tersebut berfokus pada penanaman mangrove di pesisir selatan serta pohon gayam di kawasan DAS untuk menjaga mata air, mencegah erosi, dan memperkuat mitigasi bencana.
“Harapan kita slamet bareng-bareng. Selamat untuk semua, mari kita doakan masyarakat DIY baik yang berada di sekitar Gunung Merapi, tinggal di atas sesar aktif, maupun di pesisir selatan—agar selalu diberikan keselamatan,” ujar Eko.
Komentar (0)