Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) menilai pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura berpotensi memengaruhi iklim investasi apabila kebijakan tersebut mengubah alokasi gas yang telah diatur dalam kontrak.
Ketua Umum Aspermigas Moshe Rizal mengatakan, kepastian kontrak menjadi hal penting bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun calon investor di sektor minyak dan gas bumi (migas). Menurutnya, perubahan alokasi ekspor yang tidak sesuai dengan kontrak dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.
“Nah kalau seperti ini, alokasi ekspor itu diubah-ubah oleh pemerintah. Tidak sesuai dengan kontrak. Kalau sesuai dengan kontrak tidak ada masalah, tapi kalau tidak sesuai dengan kontrak dan diatur-atur oleh pemerintah nah ini bisa menjadi konsekuensi terhadap iklim investasi. Karena KKKS yang lain, calon-calon investor itu akan melihat loh ‘oh ini Pak Menteri bisa ubah-ubah’ gitu,” kata Moshe kepada kumparan, Minggu (25/10).
Ia menjelaskan, skema usaha migas berbeda dengan sektor pertambangan. Jika kegiatan pertambangan berbasis perizinan, sektor migas berjalan berdasarkan kontrak. Karena itu, menurut Moshe, kepastian terhadap kontrak yang telah disepakati perlu dijaga.
Moshe juga menilai KKKS saat ini telah memenuhi ketentuan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban memasok kebutuhan gas dalam negeri.
Terkait pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sempat mengancam menghentikan ekspor gas ke sejumlah negara, Moshe mengingatkan pemerintah agar tetap menghormati hak KKKS untuk mengekspor gas selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Dan saya kasih peringatan juga, hati-hati. Ini akan mempengaruhi iklim investasi karena itu merupakan hak KKKS. Jangan dilarang-larang selama mereka sudah memenuhi aturan dan regulasi yang ada. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Moshe juga menyayangkan ancaman penghentian ekspor gas ke negara tetangga. Meski Bahlil tidak menyebut negara yang dimaksud secara spesifik, Moshe menilai pernyataan tersebut mengarah pada Malaysia dan Singapura.
“Jadi, jangan asal bicara juga. Apalagi, Pak Bahlil sempat mengancam negara-negara tetangga. Memang tidak menyebutkan negara mana saja, tetapi kita tahu negara yang dimaksud, seperti Malaysia dan Singapura. Nah, ini juga menjadi persoalan. Sektor kita dipakai sebagai bahan untuk menekan negara-negara lain,” lanjutnya.
Mengenai prioritas pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik atau ekspor, Moshe menilai keduanya perlu dijalankan secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menurutnya, juga perlu didukung harga yang sesuai agar menarik bagi pelaku usaha.
“Gas harus balance sih. Tapi gas itu selalu menghormati adanya kebutuhan dalam negeri itu pasti. Mau 100 persen untuk dalam negeri mereka juga oke karena harganya cocok gitu kan. Yang jadi masalah kan harga di dalam negeri ini maunya murah. Kita maunya 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar. Lihat di luar sana. Sekarang itu harga ekspor, harga gas LNG itu sudah di atas 30 dolar. Harga gas ya udah 30 dolar per MMBTU. Lagi naik-naik ya,” kata Moshe.
Adapun terkait efektivitas pemangkasan ekspor untuk mengatasi persoalan pasokan gas dalam negeri, Moshe mengaku belum mengetahui secara terperinci besaran kebutuhan Indonesia. Namun, ia menilai dampak kebijakan tersebut terhadap Singapura relatif terbatas.
Berdasarkan laporan yang telah dilihatnya, pengurangan pasokan gas dari Indonesia hanya mencakup sekitar 2 persen dari total kebutuhan Singapura. Negara tersebut juga dinilai memiliki alternatif pasokan untuk memitigasi dampaknya.
“Tapi kalau dari sisi Singapura, saya sudah lihat laporan dari Singapura. Singapura itu yang dipangkas itu adalah sekitar 2 persen dari total kebutuhan mereka. Jadi dari sisi Singapuranya tidak begitu signifikan dan mereka sudah ada alternatif lain lah untuk mitigasi itu. Tapi dari sisi Indonesianya, terus terang saya ingat kurang tahu seberapa kurang kebutuhannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion British thermal unit per day (BBTUD). Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai Sabtu (24/10).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan pasokan berasal dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
"Mulai hari ini kami kurangi pasokan gas ke Singapura dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera 16 BBTUD," ujar Djoko di sela acara Subroto Awards 2026, Jumat (23/10).
Djoko menjelaskan, pasokan dari Sumatera bersumber dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Pemangkasan dilakukan karena Singapura merupakan satu-satunya negara tujuan ekspor gas Indonesia yang terhubung langsung melalui jaringan pipa transmisi gas bumi lintas negara. "Ekspor pipa transmisi kita memang hanya tersambung ke Singapura," tambah Djoko.
Komentar (0)