Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, GREAT Institute Soroti 8 Capaian Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah perkembangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari perluasan layanan sosial, pertumbuhan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya negara.

Penilaian tersebut disampaikan melalui buku *Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan* yang menyoroti delapan capaian pemerintah, terdiri dari empat bidang ekonomi dan empat bidang politik.

BACA JUGA: Survei Voxpol: 63,1% Responden Percaya Pemerintahan Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, mengatakan pemerintah semakin memperkuat peran negara dalam menyediakan layanan dasar dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

"Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat," kata Sudarto, Jumat (23/10).

BACA JUGA: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Janji Lapangan Kerja?

Menurut Dia, kebijakan tersebut tercermin dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, serta penertiban penguasaan sumber daya negara.

Di bidang ekonomi, GREAT Institute menyoroti perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat.

BACA JUGA: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rakyat Tertekan dan Program Unggulan Tuai Polemik

Berdasarkan data yang dikutip GREAT Institute, program MBG telah menjangkau hampir 57 juta penerima hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, program CKG menjangkau 73,8 juta penduduk hingga 31 Juli 2026, sedangkan Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.

"Bagi keluarga, arti pembangunan terasa ketika anak memperoleh makanan bergizi, kesehatan dapat diperiksa, dan kesempatan sekolah terbuka," ujar Sudarto.

Selain layanan sosial, GREAT Institute mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada triwulan I 2026.

Adapun pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I 2026 tercatat sebesar 5,45 persen.

Persentase penduduk miskin juga turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Dalam periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1,13 juta orang menjadi 22,93 juta orang.

GREAT Institute juga memasukkan kebijakan transisi energi sebagai salah satu capaian, antara lain melalui penerapan biodiesel B40 dan peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan.

Sementara di bidang politik, GREAT Institute menyoroti kebijakan perlindungan pekerja, redistribusi tanah, pemberantasan korupsi, serta penguatan pengelolaan sumber daya negara.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah peningkatan manfaat tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan selama maksimal enam bulan.

Selain itu, pemerintah disebut telah meredistribusikan 195.734 bidang tanah kepada 39.556 keluarga sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Dalam pemberantasan korupsi, GREAT Institute mengutip laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemulihan aset senilai Rp1,531 triliun sepanjang 2025.

Adapun dalam penertiban kawasan hutan, Kejaksaan melaporkan penguasaan kembali sekitar 6,21 juta hektare kawasan perkebunan dan 14.634 hektare kawasan pertambangan hingga 6 Oktober 2026.

"Negara yang melayani masyarakat juga harus mampu menjaga kekayaan bersama. Pemulihan aset dan penertiban kawasan memperlihatkan bahwa agenda kesejahteraan menjangkau pelayanan sosial sekaligus penguasaan sumber daya ekonomi," kata Sudarto.

GREAT Institute turut menyoroti pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Kebudayaan serta pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Sudarto menilai delapan capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam memperluas kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya keberlanjutan berbagai kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

"Tugas bersama kita adalah meneruskan kemajuan tersebut agar semakin banyak keluarga dapat membangun kehidupan yang aman dan sejahtera," pungkasnya. (esy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: