Unjuk rasa akan kembali digelar di Prancis pada Sabtu (24/10). Prancis kini dalam kondisi waspada maksimal setelah aksi protes serupa pekan lalu berujung kerusuhan.
Sebagai informasi, pada Sabtu (17/10) lalu, Prancis diguncang gelombang kerusuhan, yang diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan, yang tercatat sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir di negara tersebut. Kerusuhan ini terjadi tepat enam bulan sebelum pemilu digelar untuk memilih pengganti Presiden Emmanuel Macron.
Merespons itu, otoritas Prancis pun mengambil keputusan untuk menetapkan Prancis dalam kondisi waspada maksimal.
"Kita berada pada level kewaspadaan maksimum," tegas Menteri delegasi Prancis untuk Kementerian Dalam Negeri, Jean-Didier Berger, saat berbicara kepada televisi terkemuka BFMTV, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (23/10/2026).
Berger mengatakan bahwa pemerintah "sama sekali tidak menutup kemungkinan apa pun dalam beberapa hari dan minggu ke depan" jika dianggap perlu untuk melarang digelarnya pertemuan atau acara budaya dan olahraga.
Dia juga menyatakan bahwa pengerahan pasukan keamanan pada Sabtu (24/10) besok, akan "20 persen lebih banyak" dibandingkan pada 17 Oktober lalu, saat berlangsung demo rusuh yang diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan massal di Prancis.
"Kita telah membatalkan cuti. Kita telah memanggil kembali para personel yang seharusnya sedang cuti, dan kini mereka tidak lagi mengambil cuti tersebut," ucap Berger dalam pernyataannya.
Sebagai bagian pengamanan untuk Sabtu (24/10) besok, pasukan elite Prancis dari Operation Sentinelle, GIGN, dan RAID juga akan dikerahkan.
Operation Sentinelle merupakan operasi antiterorisme militer Prancis, sedangkan GIGN -- kependekan dari Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale -- merupakan unit paramiliter taktis elite Prancis di bawah naungan Gendarmerie Nasional Prancis, dan RAID adalah unit taktis elite dari Kepolisian Nasional Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan dalam rapat dewan keamanan bahwa unjuk rasa yang tidak diselenggarakan oleh serikat pekerja akan dilarang selama beberapa hari ke depan, khususnya pada 24 Oktober.
(maa/rfs)
Komentar (0)