Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat standardisasi, sertifikasi, dan jaminan mutu produk perikanan nasional untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional sekaligus mendorong nilai ekspor Indonesia melampaui 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan penguatan standar menjadi langkah penting agar produk perikanan Indonesia mampu memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
Hal tersebut disampaikan Yudi dalam Forum Konsultasi Publik Layanan yang diselenggarakan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) KKP di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
"Karena kita ada di hilirnya, jadi ujung tombak bagaimana produk kelautan dan perikanan ini bisa lebih baik, bisa meningkat daya saingnya, maka kita punya target. Pertama, nilai ekspor perikanan kita harus naik dua kali lipat," kata Yudi.
KKP Targetkan Nilai Ekspor Perikanan Naik Dua Kali LipatYudi menjelaskan nilai ekspor produk perikanan Indonesia saat ini berada di kisaran 6 miliar dolar AS.
Pemerintah menargetkan nilai tersebut meningkat hingga lebih dari 10 miliar dolar AS melalui penguatan mutu, inovasi, dan daya saing produk.
Menurutnya, pelaku usaha perikanan nasional telah menghasilkan berbagai inovasi, tetapi sebagian produk masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar internasional.
Kondisi tersebut menjadi perhatian KKP karena persyaratan mutu dan keamanan pangan merupakan faktor penting untuk memasuki pasar ekspor.
Melalui penguatan standardisasi, pemerintah berupaya memastikan produk perikanan memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi ketentuan negara tujuan.
Jepang, China, Eropa, dan Amerika Serikat Tetap Jadi Pasar UtamaKKP akan terus mengoptimalkan pasar ekspor yang selama ini menjadi tujuan utama produk perikanan Indonesia.
Pasar tersebut meliputi Jepang, China, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat.
Selain mempertahankan pasar yang sudah berkembang, pemerintah juga membidik kawasan Afrika dan Timur Tengah sebagai tujuan ekspor potensial.
Perluasan pasar tersebut akan didukung melalui peningkatan kualitas produk serta pemenuhan standar dan sertifikasi yang dipersyaratkan negara tujuan.
BSN Dorong Sertifikasi Terpadu untuk Tekan Biaya EksporKepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono menekankan pentingnya jaminan keamanan produk perikanan bagi konsumen domestik maupun pasar internasional.
Menurutnya, setiap negara tujuan ekspor dapat memiliki persyaratan dan skema sertifikasi yang berbeda.
Perbedaan tersebut membuat proses pemenuhan standar menjadi lebih kompleks dan berpotensi menambah biaya bagi nelayan serta produsen produk olahan perikanan.
Untuk mengatasi kendala itu, BSN mendorong BBP3KP KKP memperluas cakupan layanan sertifikasi sesuai kebutuhan berbagai negara tujuan ekspor.
Pengembangan layanan sertifikasi terpadu di satu balai diharapkan dapat membuat proses pengujian lebih efisien dan mengurangi beban biaya pelaku usaha.
Donny menilai kolaborasi BSN dan KKP dalam penguatan standardisasi serta jaminan mutu dapat mendukung percepatan peningkatan ekspor perikanan nasional.
KKP Dorong Konsumsi Ikan Lewat Program Makan Bergizi GratisSelain meningkatkan ekspor, KKP juga berupaya memperluas konsumsi ikan dalam negeri melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yudi mengatakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 yang mengatur konsumsi ikan sedikitnya dua kali dalam sepekan menjadi momentum untuk meningkatkan pemanfaatan produk perikanan.
Menurutnya, jaminan mutu dan keamanan pangan diperlukan agar masyarakat, terutama pelajar, semakin yakin mengonsumsi ikan sebagai sumber protein.
KKP juga mendorong pengembangan produk olahan ikan yang lebih praktis, modern, dan sesuai dengan selera generasi muda.
Pengembangan produk tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan makanan berbahan ikan sekaligus meningkatkan konsumsi protein dari hasil perikanan nasional.
BGN Siapkan Pengelola Dapur MBG untuk Mengolah IkanSekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Lili Khamiliyah menyatakan dukungannya terhadap peningkatan pemanfaatan produk ikan dalam Program MBG.
Lili menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengikuti bimbingan teknis pengolahan ikan selama tiga hari.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyiapkan makanan berbahan ikan yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan gizi.
BGN juga akan menindaklanjuti kerja sama dengan KKP untuk memperkuat penggunaan produk perikanan sebagai sumber protein dalam program pemenuhan gizi nasional.
Sementara itu, Forum Konsultasi Publik Layanan BBP3KP mengusung tema "Memperkuat Standar, Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal untuk Meningkatkan Daya Saing".
Forum tersebut diselenggarakan untuk menghimpun masukan pengguna layanan, mengevaluasi kebutuhan pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan standardisasi produk perikanan.
Komentar (0)