Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan petugas serta relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga mendorong evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman menyusul gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat berjibaku memadamkan api.
Puan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para petugas dan relawan yang gugur saat menjalankan tugas. Ia mengapresiasi dedikasi mereka dalam membantu masyarakat yang terdampak karhutla.
“Kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat berjibaku memadamkan api,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (23/10).
Setidaknya sembilan petugas dan relawan pemadam karhutla dilaporkan gugur, terdiri dari tiga orang di Kalimantan Tengah, lima petugas atau relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Probolinggo, serta satu orang bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Selain itu, seorang warga lanjut usia yang membantu memadamkan karhutla untuk mencegah api menjalar ke permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur, juga meninggal dunia.
Menurut Puan, rangkaian peristiwa tersebut memperkuat urgensi percepatan pengendalian karhutla sekaligus perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran, termasuk masyarakat yang terdampak asap.
“Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api Karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tuturnya.
Puan menilai banyaknya petugas dan relawan yang gugur harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama terkait standar keselamatan selama proses pemadaman.
“Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara,” tegasnya.
Puan Soroti Peran Relawan PerempuanPuan turut menyoroti keterlibatan perempuan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, para relawan perempuan, termasuk kelompok ibu-ibu yang membantu memadamkan api, perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan yang memadai.
“Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhutla juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ungkap Puan.
Salah satu kelompok relawan perempuan yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan adalah The Power of Mama. Mereka aktif berpatroli, mencatat titik api, hingga membantu memadamkan kebakaran di sekitar wilayahnya.
Selain terlibat langsung dalam pemadaman, sejumlah perempuan juga bertugas sebagai relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), membantu menyediakan logistik, hingga menyiapkan makanan di dapur umum bagi petugas.
“Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” ujar Puan.
Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan para relawan perempuan memperoleh akses terhadap tempat beristirahat, pelayanan, dan perlindungan selama menjalankan tugas.
Minta Keluarga Korban Dapat PendampinganPuan juga meminta pemerintah memberikan pendampingan berkelanjutan kepada keluarga petugas dan relawan yang meninggal dunia akibat karhutla. Menurutnya, dukungan tersebut perlu mencakup pemenuhan hak keluarga, penghidupan, pengasuhan, hingga keberlanjutan pendidikan anak.
“Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,” ucapnya.
Perhatian pemerintah, lanjut Puan, juga harus diberikan kepada petugas dan relawan yang mengalami cedera atau sakit selama penugasan, termasuk mereka yang membutuhkan waktu untuk pemulihan.
Di sisi lain, masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap juga membutuhkan dukungan, terutama kelompok yang mengalami gangguan kesehatan maupun kehilangan pendapatan akibat aktivitas yang terganggu.
Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan perlindungan kesehatan berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga terdampak. Daerah dengan kemampuan terbatas juga perlu mendapat bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan.
DPR, kata Puan, melalui komisi terkait akan mengawal tindak lanjut pemerintah, termasuk kesinambungan perlindungan sejak penanganan karhutla hingga tahap pemulihan.
“Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” kata Puan.
“Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” tutupnya.
Komentar (0)