Prabowo Dapat Laporan Kekayaan Tambang Rp 5.400 Triliun, Negara Disebut Rugi akibat Spekulasi

Presiden Prabowo Subianto mengungkap potensi cadangan tambang dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia yang nilainya mencapai Rp 5.400 triliun atau setara US$ 300 miliar. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai fantastis tersebut belum bisa dinikmati karena kekayaan itu masih tersimpan di bawah tanah.

‎Prabowo menyampaikan informasi tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia mengaku baru menerima laporan mengenai lima konsesi pertambangan dengan cadangan yang telah terbukti berdasarkan studi.

‎"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, US$ 300 miliar 5 konsesi," ujar Prabowo.

‎Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, Prabowo meminta masyarakat tidak buru-buru merayakannya. Menurut dia, besarnya cadangan belum otomatis menghasilkan keuntungan jika belum diikuti kegiatan pertambangan.

‎"Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," ujar Prabowo.

‎Prabowo juga menyoroti pengelolaan izin tambang yang dinilainya belum optimal. Ia meminta pemerintah di tingkat pusat hingga desa memahami tanggung jawabnya dalam memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎Ia menegaskan pemberian IUP tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pemerintah perlu menilai kemampuan calon penerima izin dalam mengelola dan memaksimalkan potensi tambang, mengingat masih banyak konsesi yang tidak dikerjakan selama bertahun-tahun.

‎"Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," papar Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dalam Memperluas Akses Keuangan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

‎Prabowo menilai izin tambang yang hanya dijadikan alat spekulasi justru merugikan negara. Karena itu, ia ingin penertiban konsesi dan seleksi pemberian izin dilakukan lebih ketat agar potensi sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai.

‎"Begitu dikasih, dipakai untuk spekulasi, untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana. Ujungnya kita rugi kita sebagai bangsa," pungkasnya.