JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi rencana Malaysia yang ingin membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong kerangka hukum (legal framework) baru pada KTT ASEAN di Filipina. Kemlu menegaskan bahwa mekanisme penanganan kabut asap lintas batas di tingkat kawasan sebenarnya sudah ada dan berjalan, Kamis (22/10/2026).
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani permasalahan karhutla di dalam negeri. Indonesia pun memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara tetangga yang terdampak oleh kabut asap lintas batas tersebut.
Kendati demikian, terkait usulan Malaysia untuk membawa isu ini ke forum ASEAN, Nabyl menekankan bahwa kawasan regional sebenarnya telah memiliki mekanisme penanganan yang sudah mapan (established).
"Terkait dengan usulan untuk dibawa ke tingkat ASEAN, sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan," ujar Nabyl dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia selalu terbuka dengan semangat kerja sama dan dialog dalam mempercepat penanganan karhutla. Namun, implementasi kerja sama bilateral maupun regional tersebut harus mempertimbangkan situasi dan kebutuhan riil di lapangan.
Komentar (0)