Chef Arnold Kritik Pola Bisnis Dapur MBG, Investor Disebut Tak Sabar Menunggu Balik Modal

Grid.ID - Chef Arnold kritik pola bisnis dapur MBG. Ia menyebut jika investor tak sabar menunggu balik modal.

Chef Arnold Poernomo menyoroti dugaan kecenderungan investor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ingin memperoleh kembali modal mereka dalam waktu singkat.

Kritik tersebut disampaikan melalui akun Threads pribadinya pada Rabu (21/10/2026). Dalam unggahannya, ia turut menyinggung persoalan pengembalian investasi serta peran pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).

Melalui akun Threads @arnoldpo, Arnold mempertanyakan ekspektasi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat, padahal keberlangsungan usaha dapur MBG untuk lima tahun mendatang juga perlu menjadi pertimbangan.

Ia kemudian membandingkan target waktu pengembalian modal dalam bisnis dapur MBG dengan praktik yang lazim ditemui di industri makanan dan minuman. Menurut Arnold, bisnis kuliner tidak selalu bisa mencapai titik impas atau break-even point hanya dalam waktu 1,5 tahun.

"Kenapa segitu rakusnya para investors dapur MBGkarena mereka saja tidak yakin apa project ini akan tetapi lanjut 5th kedepan?

Makanya mereka dengan semuanya ambil jalan pintas demi balikin modal dan untung.

Dapur MBG itu balik modal kurang lebih 1thn dan sisanya untung. Buka business F&B saja belum tentu 1.5thn balik modal ataupun orderan yg pasti.

Maaf fakta yang menyakitkan..Dan ini PR yg luar biasa untuk BGN," tulis Arnold.

Tak hanya itu, Chef Arnold juga mengkritik soal banyaknya dapur MBG yang dibangun dengan standar yang tidak sesuai. Ia pun menyinggung soal peralatan dapur MBG yang akan rusak jika sudah dipakai selama dua tahun.

"Banyak dapur MBG dibangun dengan standard yg sangat minim...dengan operational load yang sangat berat.

 Baca Juga: Kronologi Pegawai SPPG di Bantul Olok-olok Korban Keracunan MBG, BGN DIY Kecewa sampai Beri Teguran Keras

Kalau sekarang sudah 2thn bentar lagi banyak peralatan mereka yang akan jebol...jangan sampe output kualitas semakin memburuk...jangan sampe nambah dana lagi karena bahan baku tiap taun naik...tapi budget makanan sama," tulisnya lagi.

Beberapa waktu lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus insentif dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 6 juta per hari.

"Iya, sudah enggak ada (insentif Rp 6 juta) per hari ini," ucap Kepala BGN Sudaryono di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (4/10/2026), dikutip dari Kompas.com.

Penghapusan insentif sebesar Rp6 juta per dapur merupakan bagian dari langkah efisiensi yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, setiap dapur MBG menerima insentif dengan nominal yang sama, yakni Rp6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Bagi Sudaryono, skema tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, mekanisme pemberian insentif bagi dapur MBG kemudian ditata ulang agar lebih efisien.

"Tentu saja kita kan ingin efisien. Jadi, setiap rupiah APBN kita harus betul-betul dikelola dengan benar, dan kemudian dikonversi dengan bener sehingga jadi MBG-nya bagus," sambung dia.

Saat ini, besaran insentif untuk dapur MBG ditentukan berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi setiap hari. Mitra dapur akan memperoleh insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi yang disiapkan.

Sudaryono menjelaskan, skema tersebut tetap memungkinkan para mitra yang telah menanamkan modal dalam usaha dapur MBG memperoleh keuntungan, meskipun nilainya tidak terlalu besar.

"Ini kan bisa dibilang MBG ini semacam kegiatan utilitas. Utilitas itu rutin, harian, pengembaliannya atau untungnya enggak gede, tapi volume mainnya panjang. Ini bukan kegiatan yang sekali kerja langsung untung (besar)," ungkap Sudaryono.

Kepala BGN tersebut turut menegaskan bahwa penyesuaian skema insentif ini pada dasarnya mengembalikan kebijakan ke aturan sebelumnya. Sejak awal, insentif telah ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Namun, ketentuan itu sempat diubah menjadi pembayaran tetap sebesar Rp6 juta per dapur setiap hari.

"Sekarang kita kembalikan. Keyword-nya adalah efisiensi dan keadilan. Dia lebih adil, proporsional, dan yang jelas kita ingin setiap anggaran APBN dikelola dengan bener dan dikonversi menjadi MBG dengan benar," jelas Sudaryono. (*)

Artikel Asli