REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Diplomasi tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah pusat. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, pemerintah daerah juga dituntut aktif membangun hubungan internasional untuk menarik investasi, memperluas perdagangan, dan mendorong pembangunan di daerah.
Peran strategis pemerintah daerah dalam hubungan internasional ini menjadi salah satu sorotan dalam lokakarya penguatan diplomasi kota yang digelar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Rabu (21/10/2026).
Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, Ph.D., mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam menjalin kerja sama internasional seiring perubahan lanskap hubungan global.
Dinamika internasional saat ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Perubahan iklim, urbanisasi, hingga persaingan ekonomi global menjadi persoalan yang harus direspons pemerintah kota.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas untuk membangun kemitraan internasional yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayahnya.
Pandangan tersebut dibahas dalam lokakarya bertajuk "Strengthening Capacity, Advancing City Diplomacy" yang bertujuan memperkuat kemampuan aparatur Pemerintah Kota Makassar dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kerja sama internasional.
Guru Besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Prof Fredy Buhama Lumban Tobing, menjelaskan, kota kini menjadi salah satu aktor penting dalam tata kelola global. Posisi tersebut didukung kedekatan pemerintah kota dengan masyarakat sehingga memungkinkan respons yang lebih langsung terhadap berbagai persoalan perkotaan.
Dalam konteks itu, aparatur pemerintah daerah menjadi garda terdepan yang membawa kepentingan dan potensi kota ke tingkat internasional.
Fredy memaparkan konsep paradiplomasi, yakni keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, termasuk melalui kerja sama *sister city* dan jejaring kota transnasional seperti United Cities and Local Governments (UCLG) serta C40.
Keterlibatan pemerintah daerah tersebut tetap harus berjalan dalam kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Menurut Fredy, diplomasi kota tidak cukup hanya diwujudkan melalui pertemuan resmi atau penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama harus berlanjut menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan.
Pengalaman Makassar menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki peluang untuk memperluas jejaring internasional. Selama ini, Makassar telah menjalin kerja sama sister city dengan Gold Coast, Australia, serta kemitraan di bidang pengelolaan sampah dengan Jepang dan sektor otomotif.
Namun, peluang tersebut juga menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan. Dalam lokakarya itu, perwakilan Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar mengungkapkan bahwa tawaran kemitraan dari Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia terus berdatangan. Sebagian di antaranya belum beranjak dari tahap Letter of Intent (LoI) akibat panjangnya proses birokrasi.
Persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa diplomasi kota tidak hanya membutuhkan kemampuan menjalin komunikasi dengan mitra asing, tetapi juga kesiapan birokrasi untuk menindaklanjuti kesepakatan.
Fredy menekankan pentingnya penyederhanaan proses administrasi, koordinasi antarlembaga, serta penciptaan iklim kota yang aman dan ramah bagi wisatawan maupun investor.
Upaya menarik investasi, menurut dia, tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja. Seluruh perangkat daerah perlu berkolaborasi agar peluang kerja sama internasional dapat segera diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi UI dan Unhas tersebut.
Pemerintah Kota Makassar berharap penguatan kapasitas aparatur dapat mendorong kerja sama internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Setiap kemitraan harus selaras dengan agenda pembangunan serta visi dan misi Kota Makassar.
Dalam sesi diskusi, peserta dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu turut mempertanyakan bagaimana paradiplomasi dapat menghasilkan investasi yang berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Sementara itu, perwakilan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengangkat persoalan intermestik, yakni keterkaitan persoalan domestik dengan citra dan hubungan internasional suatu daerah.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya kemampuan aparatur memahami dinamika global sekaligus menghubungkannya dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Lokakarya kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan studi kasus mengenai kerja sama Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti aparatur dari sejumlah perangkat daerah, termasuk Bagian Kerja Sama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Melalui kolaborasi tersebut, Departemen HI UI, HI Unhas, dan Pemkot Makassar berharap aparatur daerah semakin siap menjalankan diplomasi kota. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya menjadi penerima dampak perubahan global, tetapi juga mampu membangun kemitraan internasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komentar (0)