Ketua DPR Minta Utamakan Perlindungan Anak dari Kabut Asap Karhutla

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menyusul laporan puluhan ribu balita yang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” kata Puan dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2026.
 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus, dengan 70.239 di antaranya menyerang balita. Puan menilai kecemasan orang tua yang anaknya mengalami masalah pernapasan harus dijawab dengan keputusan pemerintah yang memberikan kepastian layanan medis.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan.

Puan mengingatkan bahwa paparan kabut asap karhutla yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas harian anak. Namun, berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang yang mengancam tumbuh kembang mereka.

“Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” tutur Puan.


Kebakaran lahan dekati kompleks perkantoran Pemkot Palangka Raya, Kamis, 22 Oktober 2026. ANTARA/JO-Damkar Kamboja PKY.

Ia menegaskan perlindungan anak dari ancaman bencana asap harus dijadikan komitmen yang terus berlanjut hingga masa pemulihan pascabencana.

“Selain proses pemadaman api yang masif, pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan karhutla harus menjadi komitmen nasional,” kata Puan.

Untuk meringankan beban warga terdampak, Puan mendorong pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi para korban. Sekaligus memastikan layanan BPJS Kesehatan dapat diakses tanpa hambatan.

“Jangan sampai para korban karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” kata Puan.