Bantah Antikritik, Kabakom Klaim Siap Dengarkan Masukan dari Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bahkan memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah.

BACA JUGA: Pernah Sebut Wapres Gibran Tak Berwibawa, Kabakom Syahganda: Itu Dahulu, Sekarang Ya...

“Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” ucap Syahganda dikutip dari rilis resmi Bakom, pada Kamis (22/10).

Menurut Syahganda, media lokal memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di daerah.

BACA JUGA: Permintaan Rocky Gerung ke Kabakom: Pulihkan Nama Baik Saya, Sudah 3 Hari Dicaci

Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan dengan tepat.

“Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi,” kata dia.

BACA JUGA: Diskusi di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Kabakom Qodari: Ini Anomali

Syahganda menambahkan Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media, mulai dari televisi, media cetak, dan media daring hingga media baru yang bergerak di ranah media sosial.

Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.

Dia juga menekankan bahwa komunikasi pemerintahan harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan yang mereka hadapi.

Komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah.

Sebab, hasil kerja pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap hasil kerja tersebut tidak selalu berjalan seiring apabila informasi yang disampaikan tidak menjangkau publik secara luas.

“Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik,” tuturnya. (dit/jpnn)