Airlangga Bawa Pesan Mendagri ke Prabowo, Ini Isinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyimpan harapan agar pemerintah daerah (pemda) yang berprestasi dalam memperluas akses keuangan masyarakat diberikan insentif.

Harapan Mendagri ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di depan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).

Airlangga mengatakan, usulan tersebut merupakan titipan dari Mendagri yang berharap adanya penghargaan bagi Pemda dengan kinerja baik dalam mendorong akses keuangan di daerah.

"Kami berterima kasih kepada Pemda dan tentu apabila Pemda berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif. Karena ini titipan dari Pak Mendagri," ujar Airlangga.

Dia mengungkapkan, Mendagri sebelumnya ingin menyampaikan usulan tersebut melalui Menteri Keuangan. Namun, Airlangga mengatakan permintaan itu perlu disampaikan terlebih dahulu melalui dirinya.

"Pak Mendagri mau bicara lewat Menkeu, tapi katanya harus lewat saya dulu. Walaupun tadi saya ada rapat dengan Menkeu, tapi ini belum saya sampaikan," katanya.

Airlangga selanjutnya meminta arahan Presiden agar program perluasan akses keuangan daerah terus mendapat dukungan. Menurutnya, pemberian insentif kepada Pemda berprestasi diharapkan dapat meningkatkan semangat pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut.

Dalam paparannya, Airlangga juga mengungkapkan penyaluran kredit di daerah masih didominasi sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Jawa Tengah mencatat penyaluran kredit sebesar Rp45,46 triliun atau hampir 17% dari total yang dipaparkan. Selanjutnya, Jawa Timur mencapai Rp41,84 triliun atau 16,32%, sedangkan Jawa Barat sebesar Rp27,76 triliun atau sekitar 10%.

Di luar Jawa, Sumatera Utara mencatat penyaluran kredit sebesar Rp14,8 triliun atau 5,7%, sementara Sulawesi Selatan mencapai Rp14,5 triliun atau 5,68%.

Pemerintah juga berupaya memperluas akses pembiayaan ke wilayah Indonesia timur. Penyaluran kredit di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar Rp2,65 triliun, Maluku Rp1 triliun, dan Papua Rp1,76 triliun.