jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai tingginya sorotan dan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta membuat elektabilitasnya menurun.
Hal itu terlihat dari hasil survei dua lembaga yang masih menempatkan Gibran di posisi keempat dalam bursa calon presiden (capres).
BACA JUGA: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menavigasi Badai Hukum, Hegemoni Politik, dan Ambisi Ekonomi
Dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis Minggu (18/10), Gibran memperoleh elektabilitas sebesar 6,9 persen melalui simulasi pertanyaan terbuka atau top of mind. Sedangkan, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Sabtu (17/10) mencatat elektabilitas Gibran sebesar 8,4 persen.
Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama capres tersebut, Gibran berada di urutan keempat, di bawah Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Survei SMRC dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden.
BACA JUGA: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Dari Pertumbuhan yang Timpang Menuju Kemandirian Ekonomi
Ari menilai, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjelaskan posisi Gibran dalam survei, salah satunya cara Wakil Presiden merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut dia, sikap Gibran dalam menyikapi polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut memengaruhi persepsi publik.
BACA JUGA: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Jangan Dilupakan Swasembada 8 Komoditas Pangan
"Harus diakui pemilihan sikap Gibran terhadap kebijakan pemerintahan seperti polemik MBG dan masalah karhutla begitu berbeda dengan sikap Prabowo dan publik menaruh respek kepada Gibran," ujar Ari, Kamis (22/10).
Dia berpandangan, respons seorang pejabat terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat menjadi faktor dalam pembentukan citra politiknya.
Di sisi lain, ia menilai besarnya perhatian terhadap Gibran juga berkaitan dengan posisi strategisnya sebagai Wakil Presiden.
Berbeda dengan tokoh politik lain seperti Dedi Mulyadi dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gibran merupakan orang nomor dua di pemerintahan yang secara konstitusional dapat menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap.
Karena itu, menurut Ari, setiap langkah maupun pernyataan politik Gibran memiliki konsekuensi dan memperoleh sorotan publik yang besar.
Meski demikian, Ari mengingatkan bahwa posisi Gibran dalam jajaran figur dengan elektabilitas tertinggi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, nama besar Jokowi masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat keterpilihan Gibran.
"Kalau pun Gibran bisa masuk 5 besar peraih elektabilitas tertinggi tidak terlepas dari efek nama besar ayahnya Jokowi yang memang punya efek politik di masyarakat," ungkapnya.
Ari juga meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari hasil survei elektabilitas yang dirilis sejumlah lembaga.
Sebab, kata dia, setiap lembaga survei dapat menghasilkan angka elektabilitas yang berbeda, bergantung pada metodologi maupun pelaksanaan survei di lapangan.
"Hasil survei dari beberapa lembaga survei pun kerap berbeda hasilnya satu dengan yang lain," ungkapnya.
Menurut Ari, hasil survei perlu dibaca dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari persepsi masyarakat, dukungan politik, hingga pengaruh tokoh yang berada di sekitar figur tersebut.
Dalam kasus Gibran, ia menilai respons terhadap kebijakan pemerintah, kedudukan sebagai Wakil Presiden, serta pengaruh politik Jokowi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca posisi elektoralnya.(esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad





Komentar (0)