Jokowi Tuduh Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazah, PDIP: Beritahu Saja, Beliau Bukan Pihak Lemah

Foto Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Juru Bicara PDIP, Seno Bagaskoro meminta Jokowi untuk mengungkap operasi politik yang dimaksud, alih-alih melempar tudingan ke ruang publik. (Sumber: KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Seno Bagaskoro, berbicara mengenai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menuding adanya operasi politik di balik isu ijazah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden RI.

Dia menilai alih-alih melempar tudingan tanpa nama ke ruang publik, langkah terbaik yang seharusnya diambil adalah memberikan pembuktian secara gamblang. 

"Enggak usah menuding-nuding ada operasi politik, ya buktikan saja, atau beritahu saja kepada publik kira-kira siapa yang mau melakukan itu kepada beliau, yang mau menzalimi itu siapa," ujarnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Isu Ijazah Jokowi-Gibran Berlarut-larut, PSI: Memang Tempatnya Bukan di Perdebatan, tapi Pengadilan

Menurut Seno, Jokowi memiliki kapasitas dan posisi yang kuat, sehingga tidak relevan jika menempatkan diri sebagai pihak yang tersudut dalam pusaran isu ini.

"Kan beliau bukan pihak yang lemah, bukan korban dalam situasi ini, beliau punya kekuatan, dan independensi dalam menentukan langkah politik."

Dia juga menyoroti bahwa narasi mengenai operasi politik ini bukan pertama kalinya dilemparkan Jokowi ke hadapan publik.

Di masa lalu, kata dia, saat diterpa isu serupa mengenai keaslian ijazahnya, Jokowi juga sempat menyinggung hal yang sama.

"Kan berkali-kali, bukan sekali saja Pak Jokowi menyampaikan itu. Dulu soal ijazah beliau juga disampaikan ada operasi politik, saat ini ada lagi operasi politik," tuturnya.  

Sebagai tokoh bangsa, Jokowi dinilai memiliki akses informasi yang valid yang seharusnya dibuka saja demi transparansi.

"Seakan-akan Pak Jokowi bukan aktor politik yang pegang kekuasaan, seakan-akan bukan tokoh yang punya informasi. Kalau memang ada informasi soal itu, daripada menjadi polemik dan konflik berkepanjangan, narasi-narasi perang di publik. Padahal fakta di MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya tidak menemukan gitu ya. Dibongkar saja gitu, dibuktikan saja, kan Mas Gibran Wapres hari ini," ujarnya.

"Sehingga ada urgensi kepentingan untuk mengatakan pada publik bahwa semua prosedur yang diwajibkan bagi warga negara untuk diikuti proses kontestasi itu sudah dipenuhi. Nah poinnya kan itu. Daripada kita berdebat lagi." 

Baca Juga: PSI Sebut Polemik Ijazah Gibran Mestinya Selesai dengan Putusan MK, Praktisi Hukum Tak Setuju

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menuduh isu ijazahnya dan Gibran dimotori "penumpang gelap" yang meluncurkan operasi politik. Menurut Jokowi, isu ijazah adalah upaya untuk merusak reputasi politik dirinya dan Gibran.

Jokowi menyebut isu ijazah dilontarkan untuk merusak reputasi politiknya. Namun, Jokowi tidak menyebut secara tegas pihak mana yang disebutnya penumpang gelap itu.

“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi di Surakarta, Jumat (16/10/2026).

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV