Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Sejak pertama kali masuk ke pasar modal pada awal 1990-an, saya selalu membujuk ibu saya untuk membeli saham Indonesia. Beliau tak pernah menolak. Menolak itu tidak sopan. Beliau hanya mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab, "Menarik, ya. Nanti saya pikir-pikir dulu."
Dan beliau memang terus berpikir. Selama kira-kira tiga puluh tahun. Satu kali saya pun mengingatkan beliau. "Mama tahu, kan, saya delapan tahun berturut-turut jadi Best Equity Salesperson versi Asiamoney?"
"Iya, Nak," katanya dengan lembut sebelum mengubah topik. "Sudah makan?"
Selalu begitu. Seorang manajer investasi bisa diyakinkan dengan spreadsheet yang rapi. Tapi seorang ibu? Argumennya harus lebih jitu.
Namun pagi itu, semuanya berubah. Bukan gambar bunga bertuliskan "Selamat Pagi", bukan pula pertanyaan soal cucu. Ibu saya meneruskan pesan WhatsApp berisi daftar saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi yang akan dikeluarkan dari indeks MSCI.
Di bawahnya, beliau menulis, "Aku nggak ngerti ini apa. Tapi sahamnya murah, ya. Sepertinya sekarang waktunya beli?" Saya terdiam. Tiga puluh tahun membujuk. Baru sekarang?
Lalu saya teringat, Ibu lahir pada 1944. Usianya 82 tahun. Kalau beliau bukan contoh investor yang sabar, saya tidak tahu lagi siapa yang pantas disebut begitu. "Ayo, gasss," balas saya dengan nada setengah bercanda.
Ketika melihat data, saya harus mengakui satu hal. Keraguan Ibu selama tiga dekade itu ada dasarnya. Dalam dolar AS, IHSG kini kurang lebih berada di level pada tahun 1993 yang lalu.
Skenario yang Belum Final
Setiap pengumuman MSCI soal Indonesia selalu membuat orang gelisah. Begitu pula setelah peringatan pertama pada 28 Januari 2026. Pengumuman terbaru, sedatar apa pun bahasanya, memicu kegelisahan di level yang baru.
Ibu saya salah satu buktinya. Di kantor kami, Danantara Indonesia, grup WhatsApp sudah ramai sebelum pukul lima pagi. Bagi banyak orang lain, yang tersisa adalah malam-malam tidur yang tak nyenyak.
Pada 16 Oktober 2026, hari yang sama dengan pengumuman itu, IHSG dibuka turun 8% hingga memicu penghentian sementara perdagangan (circuit breaker), lalu ditutup melemah 11,6%: penurunan harian terdalam sejak Januari 1998.
Wajar kalau investor cemas. MSCI mengusulkan status Standalone Market bagi Indonesia. Artinya, Indonesia akan berada di luar indeks global dan regional yang menjadi acuan sebagian besar dana internasional.
Ironisnya, status Frontier Market, ancaman yang dilontarkan MSCI pada 23 Juni 2026, kini terasa seperti pilihan yang "lebih baik."
Meski begitu, keluhan MSCI sebenarnya jelas. MSCI telah mencatat adanya kemajuan: keterbukaan setiap pemegang saham di atas 1%, klasifikasi investor yang diperluas menjadi 39 kategori, laporan konsentrasi kepemilikan, dan jalan menuju free float minimum 15%.
Yang belum dilihat investor, kata MSCI, adalah penerapan yang konsisten dan penegakan aturan, terutama soal perdagangan terkoordinasi atau yang sering disebut saham "gorengan."
Kabar baiknya, semua skenario ini belum final. Di bagian bawah pengumuman tertera: masukan diterima hingga 30 April 2027; keputusan paling lambat 30 Juni 2027.
Jadi, respons terbaik bukan membela diri bahwa Indonesia layak tetap berstatus Emerging Market. Respons terbaik adalah menjadikan Indonesia pasar yang tak bisa diabaikan oleh investor global yang serius.
Rumah Kokoh, Pipa Bocor
Setiap kali pasar bergejolak, setiap orang yang bekerja di sektor keuangan punya satu ketakutan: acara kumpul-kumpul keluarga. Tepatnya, pasti ada satu paman yang menyaksikan pasar jatuh hampir 40% dalam setahun, menunggu hingga obrolan reda untuk menembakkan satu pertanyaan: "Ekonomi kita masih aman, kan?"
Pertanyaan yang wajar. Yang kami lihat, rumahnya masih kokoh. Pipanya? Nah, itu cerita lain.
MSCI sudah menandai titik-titik bocornya: struktur kepemilikan yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, fungsi pasar yang masih terganggu, dan penegakan aturan yang belum berarti.
Sebagian perbaikan sudah berjalan. Dari Januari hingga pertengahan Oktober, OJK menjatuhkan sanksi kepada 835 pihak. Pada hari yang sama dengan pengumuman MSCI, OJK menetapkan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan tiga emiten, dengan denda total Rp2,1 triliun. Lima hari kemudian, OJK menyerahkan surat sanksinya dan membuka rinciannya: manipulasi pasar, serta kepemilikan saham yang dikaburkan.
Tentu, masalahnya bisa lebih dalam dari sekadar penegakan aturan. Kepemilikan yang terkonsentrasi dan free float yang tipis membuat sebagian saham memang mudah "digoreng". Karena itu, perbaikannya harus menyentuh struktur pasar, bukan hanya sanksi.
Dalam menyiapkan tulisan ini, kami berdiskusi dengan para pelaku pasar senior. Inilah yang akan kami titipkan ke kotak saran MSCI:
● Seiring dengan tumbuhnya permintaan basis investor domestik, free float minimum 15% akan diterapkan penuh.
● Keterbukaan informasi yang baik diberi insentif, seperti bursa Tokyo yang mengumumkan daftar emiten yang patuh.
● Kasus penegakan aturan dituntaskan sampai akhir, bukan hanya diumumkan di awal. ● Perlindungan pemegang saham minoritas diperkuat, termasuk hak suaranya. ● Jalur delisting bagi perusahaan dormant dipermudah.
● Sebuah peta reformasi lintas lembaga yang terbuka, melalui sebuah Dewan Daya Saing Pasar Modal.
Namun, ada pertanyaan yang lebih besar di sini. Bukan apa yang diinginkan MSCI, melainkan pasar modal seperti apa yang harus dibangun di Indonesia. Memasuki indeks MSCI mendatangkan pendanaan pasif yang mengikuti indeks. Itu seharusnya standar minimum, bukan tujuan akhir. Ibaratnya, tiket masuk bioskop, bukan filmnya.
Kembali ke Fundamental
Sejak pengumuman itu, IHSG bergerak di kisaran 5.100-5.200. Sentimen boleh berbalik tajam. Fundamentalnya tidak.
Kondisi perusahaan sebenarnya lebih baik daripada yang tercermin di harga sahamnya. Dari 87 perusahaan nonkeuangan terbesar yang tercatat di bursa, hampir separuhnya kini memiliki kas lebih besar daripada utang. Pada 2019, angkanya baru sekitar sepertiga. Secara agregat, laba mereka sekitar 7,5 kali beban bunganya.
Profitabilitas juga bertahan, bahkan di beberapa sektor lebih baik daripada satu dekade lalu. Tujuh dari sepuluh sektor utama diperkirakan menyamai atau melampaui tingkat pengembalian ekuitas, atau return on equity (ROE) 2016 pada tahun ini. Sektor barang konsumsi diperkirakan mencatat ROE 36,7%, dan perusahaan keuangan terbesar 16,2%. Keduanya berada di atas cost of capital.
Naluri ibu saya ternyata ada benarnya: sahamnya memang murah. Imbal hasil laba pasar kini sekitar empat poin persentase di atas imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun: selisih yang terbesar dalam dua dekade terakhir. Investor menuntut imbal hasil sekitar 12% untuk memegang saham Indonesia, lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak masa Covid. Bagi investor, itu artinya harga sedang rendah.
Setiap krisis membawa bahaya namun juga peluang. Menurut riset dari Mandiri Sekuritas, untuk saham-saham IDX80 dan sejumlah saham fundamental pilihan yang mencakup 53% dari kapitalisasi pasar IHSG, imbal hasil dividen setahun ke depan kini diperkirakan sekitar 10%, jauh di atas bunga yang dibayar pemerintah untuk pinjaman 10 tahun.
Hampir separuh perusahaan terbesar memegang lebih banyak kas daripada utang. Artinya, banyak dari mereka yang mampu untuk terus membayar dividen.
Tentu, valuasi yang menarik tidak otomatis berarti saham itu murah dibandingkan risikonya. Selama integritas pasar masih dipertanyakan, diskon valuasi bisa bertahan lama.
Jadi, yang ditinggalkan investor bukan bisnisnya. Ini bukan hal yang baru. Will Robbins, investor kawakan Capital Group, merangkum fenomena ini dalam empat kata: "Liquidity is a coward." Likuiditas itu penakut.
Likuiditas bisa sangat berani menghadapi risiko, karena risiko bisa diukur, diberi harga, dan diperdagangkan, sementara ketidakpastian tidak. Investor rela membayar risiko yang mereka pahami, tetapi tidak akan bertahan di pasar yang harganya tidak mereka mengerti.
Di Balik Setiap Rekening, Ada Cerita
Kerugian pasar mungkin terlihat pada portofolio. Tapi di balik itu, ada banyak sekali cerita personal. Contohnya, salah seorang kawan kami sudah memilih motor baru, lengkap dengan warnanya. Cukup satu transaksi lagi untuk dibungkus. Lalu datanglah berita MSCI, dan portofolionya rungkad.
Cerita serupa muncul di hampir setiap grup WhatsApp. Namun, selalu ada satu orang yang tampak tenang-tenang saja. Alasannya sederhana: ia tidak punya saham sama sekali. Saat yang lain menghitung kerugian dan memantau layar tiap menit, minggunya berjalan biasa saja.
Di balik setiap cerita itu ada gaji, biaya sekolah anak, atau dana pensiun seseorang. Ibu saya telah menjadi satu dari lebih dari 32 juta orang Indonesia yang memiliki rekening di pasar modal. Sebagian besar berinvestasi seperti beliau: tanpa analis, tanpa meja riset, tanpa terminal Bloomberg. Andalan mereka hanyalah aturan yang melindungi mereka.
Apa ukuran keberhasilan sebuah bursa? Mungkin salah satunya adalah berapa banyak modal yang masuk. Tapi itu saja tidak cukup. Ukuran yang lebih penting: seberapa layak bursa itu dipercaya oleh rakyatnya?
Dua Kursi
Merekalah alasan utama di balik tulisan ini. Alasan lainnya, Danantara Indonesia memiliki dua peran.
Di kursi pertama, Danantara Asset Management adalah induk dari banyak badan usaha milik negara (BUMN) yang termasuk perusahaan terbesar di bursa, sekitar 30% nilai pasar. BUMN-BUMN itu pun ikut merasakan efeknya. Perbaikan yang diminta investor juga berlaku bagi perusahaan kami sendiri.
Di kursi kedua, Danantara Investment Management (DIM) direncanakan menjadi pemegang saham bursa setelah demutualisasi rampung. Di situlah salah satu reformasi penting berada.
Substansi demutualisasi sendiri adalah soal tata kelola. Saat ini, bursa dimiliki para broker yang bertransaksi di dalamnya. Seperti pemain bola yang juga memegang peluit wasit.
Demutualisasi memisahkan keduanya. Jalan pun terbuka bagi lebih banyak anggota dewan independen, dan batas yang lebih tegas antara menjalankan bursa sebagai bisnis dan menetapkan aturannya.
Demutualisasi bukan sekadar mengganti pemilik bursa. OJK tetap menjadi satu-satunya regulator sesuai undang-undang. Pemegang saham baru berperan sebagai katalis kelembagaan untuk memodernisasi infrastruktur pasar, dari teknologi perdagangan hingga tata kelola.
Negara-negara tetangga kita sudah melakukan hal yang sama, bahkan dari satu generasi lalu. Singapura, Hong Kong, dan Malaysia mendemutualisasi bursanya antara 1999 dan 2004. Di Hong Kong dan Kuala Lumpur, langkah itu mempermudah lahirnya reformasi, termasuk aturan pencatatan yang lebih ketat.
Bolehkah satu lembaga duduk di dua kursi sekaligus? Ini pertanyaan yang wajar. Perlu ditegaskan, OJK tetaplah menjadi regulator. Investor baru di BEI akan menjadi pemegang saham bursa, bukan wasitnya.
Waktu terus berjalan. Kotak saran MSCI ditutup pada 30 April 2027, 196 hari setelah pengumuman.
Setelah peringatan pertama MSCI pada Januari 2026, kami menulis di Danantara Indonesia Diaries Edisi 25: "Ini peluang untuk perbaikan yang tidak datang setiap hari. Sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan."
Kami masih memegang prinsip itu. Pada akhirnya, ini bukan soal MSCI. Ini soal Indonesia.
Setidaknya satu investor "bayi" berusia 82 tahun sudah percaya. Tugas kita, hingga kotak saran ditutup dan sesudahnya, adalah memastikan pasar ini layak mendapatkan kepercayaannya.
Disclaimer: Tulisan ini adalah opini pribadi penulis. Isi tulisan ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri atau konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum mengambil keputusan investasi.
(dpu/dpu)
Komentar (0)