2 Tahun Prabowo-Gibran, Kritik Jangan Dipandang sebagai Perlawanan

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza mengingatkan risiko melemahnya pengawasan terhadap kekuasaan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akibat dominasi kekuatan politik di dalam koalisi pemerintah.

Menurut Efriza, besarnya dukungan politik memang membantu menjaga stabilitas pemerintahan.

BACA JUGA: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rakyat Tertekan dan Program Unggulan Tuai Polemik

Namun, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan.

“Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu poros pemerintahan, mekanisme checks and balances berisiko tidak berjalan optimal,” kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (21/10).

BACA JUGA: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Celios Desak Evaluasi Menteri dan Reshuffle Kabinet

Dia menilai situasi tersebut membuat peran masyarakat sipil, akademisi, dan media semakin penting perannya dalam menjaga kualitas demokrasi.

Efriza juga menyoroti hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.

BACA JUGA: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Terobosan Berani di Tengah Dunia yang Berubah

Menurut dia, kritik semestinya menjadi bagian dari evaluasi demokratis, bukan langsung dipandang sebagai bentuk perlawanan politik.

Dalam pernyataannya, Efriza turut menyinggung prediksi pada 2024 mengenai kemungkinan munculnya dorongan pemakzulan dalam dua tahun pemerintahan.

Namun, dia menyebut perkembangan politik yang terjadi justru berbeda dari prediksi tersebut, dengan munculnya polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan isu ijazah SMA yang dikaitkan dengannya.

Efriza menekankan bahwa tantangan pemerintahan ke depan bukan lagi sekadar menjaga stabilitas politik yang dinilainya telah terbangun dengan baik.

“Tantangan terbesar pemerintahan ini bukan lagi membangun stabilitas politik, melainkan membuktikan bahwa kekuatan politik yang besar dapat diterjemahkan dengan dihasilkannya keputusan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai pemerintahan perlu menunjukkan kinerja yang efektif dan transparan agar stabilitas politik tidak dipersepsikan sebagai konsentrasi kekuasaan semata.

“Pemerintah semestinya dapat mewujudkan hasil kinerja yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” kata Efriza. (kkp/jpnn)