jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sukses melancarkan 36 operasi tangkap tangan (OTT) selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Komisi III mengapresiasi kinerja luar biasa KPK yang konsisten dan selalu galak dalam memberantas korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Sahroni dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
BACA JUGA: Survei Dua Tahun Prabowo-Gibran Melorot 13 Persen, Efriza: Jadi Catatan Penting Pemerintah
Lebih lanjut Sahroni memandang capaian tersebut menjadi peringatan bagi setiap pihak yang masih mau berbuat korupsi.
“Bagi setiap pihak yang masih mau main-main, tentu wajib di-OTT sesuai concern (perhatian, red.) Presiden Prabowo yang menerapkan zero tolerance (nihil toleransi, red.) terhadap para koruptor,” katanya.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK tetap perlu membuat gebrakan dalam aspek pencegahan, terutama terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Ia memandang hal tersebut diperlukan karena sebagian besar dari 36 OTT tersebut menyasar para kepala daerah.
“Kalau dari 36 OTT itu mayoritas melibatkan kepala daerah, berarti pengawasan dan pencegahan di daerah masih kurang dan harus jadi perhatian utama. KPK harus turun gunung langsung, cek sistemnya, dan pastikan celah korupsi ditutup,” nilainya.
Berikut daftar 36 OTT KPK selama 20 Oktober 2024—20 Oktober 2026:
1. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, November 2024
2. Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Desember 2024
3. Kepala Dinas PUPR dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Maret 2025
4. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Juni 2025
5. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Agustus 2025
6. Direktur Utama PT Inhutani V, Agustus 2025
7. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, Agustus 2025
8. Gubernur Riau Abdul Wahid, November 2025
9. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, November 2025
10. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Desember 2025
11. Jaksa di Banten, Desember 2025
12. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Desember 2025
13. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Desember 2025
14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Januari 2026
15. Wali Kota Madiun Maidi, Januari 2026
16. Bupati Pati Sudewo, Januari 2026
17. Kepala KPP Madya Banjarmasin, Februari 2026
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Februari 2026
19. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Februari 2026
20. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Maret 2026
21. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Maret 2026
22. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Maret 2026
23. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, April 2026
24. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Juni 2026
25. Bupati Muara Enim Edison, Juni 2026
26. ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI (lanjutan OTT Muara Enim), Juni 2026
27. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Juni 2026
28. Bupati Langkat Syah Afandin, Juli 2026
29. Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Juli 2026
30. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Juli 2026
31. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Juli 2026
32. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Agustus 2026
33. Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, September 2026
34. Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, September 2026
35. Adik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Oktober 2026
36. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Oktober 2026
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean





Komentar (0)