MALANG, KOMPAS - Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi damai memeringati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor DRPD dan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026) sore. Mereka menyerukan tujuh tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga militerisme.
Tak hanya berorasi dan meneriakkan yel-yel, massa juga membentangkan poster dengan berbagai ukuran. Beberapa poster berukuran besar, antara lain berbunyi “Democracy Doesn’t Fear Protests! Dictator Do”, “Turunkan Harga, Naikkan upah”, serta “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan Lawan militerisme-Oligarki!”.
Sedangkan poster-poster ukuran kecil, antara lain “Turunkan Harga BBM dan Harga Kebutuhan Pokok Rakyat Lainnya”, “Sejahterakan Tani dan Nelayan Jalankan Reformasi Agraria”, “Yang Dibakar Hutan, yang Dipadamkan Aspirasi”, serta “Adili Pelanggar Ham, Hentikan Impunitas”.
Dalam orasinya, mereka mengkritik bahwa masih ada sejumlah hal yang masih menjadi sorotan dan perlu diperbaiki pemerintah. Para peserta aksi tersebut turun ke jalan dengan membawa tujuh tuntutan. Tuntutan itu antara lain, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah sebagai bencana nasional, desakan untuk memulihkan alam, mencabut konsesi, dan pemulihan hak korban.
Tuntutan lainnya adalah mewujudkan keadilan bagi buruh dengan menaikkan upah mereka, memberi kerja layak, serta menghapus sistem kontrak. “Kita membawa semangat, ayo kita dorong pemerintah untuk menyelesaikan karhutla yang sekarang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, kita menginginkan adanya keadilan bagi buruh dengan cara apa? Naikan upah, beri kerja layak, hapus kontrak dan outsourcing,” ujar Kusno, koordinator lapangan dari aksi tersebut.
Tuntutan selanjutnya, menurut Kusno, pemerintah perlu melakukan pembelaan terhadap petani dan nelayan, serta menjalankan reforma agraria. Adapun tuntutan lainnya adalah mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Masyarakat di sini juga banyak yang sepakat bahwa kita harus menekan pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM, dan menurunkan pajak,” kata Kusno.
Peserta aksi juga menuntut pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka mengingatkan, jangan sampai pemerintah menggunakan APBN untuk hal-hal yang justru merugikan rakyat. Kesejahteraan rakyat masih menjadi yang utama, khususnya dalam hal pendidikan.
“Lebih baik APBN itu dipakai untuk pendidikan, untuk sejateraan rakyat. Bukan hanya fokus pada program-program yang pada akhirnya banyak juga rakyat yang tidak setuju dengan program-program itu,” kata Kusno.
Selanjutnya dalam tuntutan yang terakhir, peserta aksi mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan militerisme, kembalikan militer ke barak, dan membubarkan batalion infantri teritorial pembangunan yang dulu dibentuk pada zaman Orde Baru. “Kami juga minta agar pelanggar-pelanggar HAM itu diadili. Hentikan impunitas,” kata Kusno.
Kusno menambahkan, ada sejumlah hal yang disorot selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ada banyak sekali yang bisa kita highlight. Di antaranya prestasi bahwa ada 50.000 siswa keracunan oleh program makan bergizi gratis (MBG). Dan ada Rp 757 triliun anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG. Juga ada 4.000 prajurit TNI aktif yang bertugas melakukan jabatan sipil. Ada sekitar 1,9 hektare luas karhutla di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Kusno, ada sekitar 6.000 aktivis yang ditangkap, sekitar 300 lebih kasus korupsi, dan indeks kebebasan pers menurun. Selain itu, ada 150.000 lebih pekerja yang di lakukan pemutusan hubungan kerja. Hingga yang terbaru, nilai tukar rupiah anjok sampai Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat.
Aksi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung sejak pukul 15.00-17.30 WIB itu berlangsung aman dan tertib. Bahkan, kendaraan bermotor sempat tetap melintas di tengah-tengah peserta aksi.
Sementara itu, tak sedikit warga maupun mahasiswa secara sukarela iuran untuk pengadaan logistik guna mendukung jalannya aksi damai tersebut. Hal itu dilakukan, khususnya oleh mereka yang tidak bisa ikut aksi lantaran masih bekerja atau ada kegiatan lain.
Azelia relawan Donatur Kolektif, yang menginisiasi kegiatan tersebut, mengatakan, total dana yang terkumpul mencapai Rp 9 juta. Dana tersebut kemudian dibelikan makanan dan minuman, seperti makanan ringan, nasi kotak, buah potong, dan air mineral untuk dibagikan kepada peserta aksi.
“Kita posting di Instagram banyak yang menyumbang makanan dan minuman. Ada yang datang mampir. Di luar itu, ada Rp 9 juta dan kita belanjakan. Itu harus habis semua untuk pertanggungjawaban. Kita juga spare (sisakan) Rp 1 juta untuk belanja ke PKL (pedagang kaki lima) di sekitar sini untuk dibagi ke teman-teman yang ikut aksi,” ucap Azelia.
Komentar (0)