Ganjil Genap Jakarta Masuk Evaluasi, Pabrikan EV Harap Kebijakan Tak Dihapus

kumparan.com
6 jam lalu
Cover Berita

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPR pada awal Oktober lalu sempat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi penerapan ganjil-genap di beberapa ruas jalan protokol yang telah beroperasi selama satu dekade.

Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor tersebut kini memasuki tahap peninjauan kembali untuk menilai dampaknya terhadap kemacetan maupun kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota. Satu sisi, kebijakan ini jadi salah satu alat untuk memasarkan mobil listrik.

Ya, peraturan ganjil genap di Jakarta hingga kini menjadi salah satu insentif non-fiskal paling ampuh yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai. Kemudahan mobilitas harian tanpa terikat tanggal kalender menjadi nilai tambah utama bagi para pemilik mobil listrik roda empat di Jabodetabek.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli menyoroti sejumlah dampak positif maupun dampak negatif terhadap pusat-pusat ekonomi selama kebijakan tersebut berjalan sejak 2016 silam.

"Saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta awal Oktober ini.

Brand Head of Leapmotor Indonesia, Samuel Christian Wowor mengakui bahwa fasilitas pembebasan ganjil-genap merupakan faktor pendorong krusial bagi konsumen dalam memutuskan pembelian mobil listrik.

"Kalau peraturan ganjil-genap khusus EV benar-benar hilang, ya otomatis kan salah satu trigger buat convert ke EV pasti berpengaruh lah. Saya enggak bisa bilang itu enggak bakal berpengaruh, berarti berpengaruh," buka Samuel di Sentul, Jawa Barat (20/10).

Di sisi lain, bila ada perubahan aturan secara mendadak, maka dikhawatirkan dapat merugikan para pengguna yang sudah telanjur berinvestasi membeli mobil listrik demi kemudahan moda transportasi harian.

Samuel menekankan agar pemerintah mempertimbangkan secara matang aspek keadilan bagi konsumen yang telah membeli unit berpatokan pada regulasi yang berlaku.

"Tapi kan pemerintah juga enggak bisa melihat dari satu sisi saja, karena kan enggak sedikit juga yang sebelum-sebelumnya beli, dia sudah beli juga karena untuk menggunakan aturan itu," jelas Samuel.

Kendati ada potensi dampak terhadap pasar, pabrikan memastikan akan tetap adaptif dan menghormati apa pun hasil evaluasi regulasi dari pemerintah.

"Tapi ya kalau dari kita balik lagi, ya kita mengikuti saja aturan pemerintah yang berjalan. Tapi kalau misalnya ditanya ngaruh atau enggak, ya pasti ngaruh sih," tandas Samuel.


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Tim BTB Kerahkan 51 Personel untuk Tangani Karhutla di Tiga Pulau
• 18 jam lalu
0
thumb
5 Makanan Populer yang Tercipta karena Ketidaksengajaan
• 7 jam lalu
0
thumb
Sudaryono BGN: Enggak Akan Ada Pengadaan Sampai Ratusan Miliar Kayak yang Lalu-Lalu
• 13 jam lalu
0
thumb
Bandung Siaga, 11 Polisi Jadi Korban Penyerangan saat Demo Chaos
• 7 jam lalu
0
thumb
Kopi Siap Minum Buatan Indonesia Kini Melangkah hingga Australia, Intip Yuk!
• 1 jam lalu
0
Berhasil disimpan.