Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional Tahun 2026. Musrenbang HAM Nasional tahun ini bertema Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan ini sekaligus menjadi kick-off rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, yang terdiri atas Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, dan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.
Dalam sambutannya, Pigai menegaskan keterkaitan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan hak asasi manusia.
"Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," ujar Natalius.
Pigai pun menekankan bahwa agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita dan UUD 1945. "Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," tegasnya.
Selain empat agenda utama tersebut, acara ini juga ditandai dengan peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen penting penyusunan kebijakan berbasis data.
Pigai juga menegaskan bahwa Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembuatan keputusan, di mana Penggerak HAM bertugas membawa suara warga terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang sulit menjangkau layanan publik secara utuh dan aman.
Selain itu, Musrenbang HAM turut membahas isu-isu terkini yang beririsan dengan HAM, seperti perkembangan kecerdasan artifisial (AI), teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.
Forum ini diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional guna memusatkan tindak lanjut yang konkret.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Musrenbang HAM 2026 diselenggarakan sebagai siklus kebijakan utuh yang mencakup pemetaan masalah (sensing), penetapan prioritas (prioritising), perumusan aksi (responding), pengukuran target (measuring), akuntabilitas (accountability), dan pembelajaran (learning) untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto; Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya; Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris; serta jajaran pejabat tinggi dan perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Lembaga Nasional HAM.
Komentar (0)