Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China pada hari Rabu menegaskan bahwa aparat penjaga pantainya sedang "menjaga ketertiban" di sekitar atol kecil nan strategis yang dikendalikan oleh Taiwan di ujung wilayah Laut China Selatan. Manuver ini semakin memicu kekhawatiran Taipei bahwa Beijing tengah berusaha memaksakan yurisdiksinya di wilayah tersebut.
Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), China yang memandang wilayah demokratis Taiwan sebagai teritorialnya, pada minggu lalu telah memperingatkan bahwa Taiwan harus "menanggung konsekuensi" setelah penjaga pantai mereka menyemprotkan meriam air ke kapal nelayan China di dekat Kepulauan Pratas.
Sejak Minggu, Taiwan sendiri telah melaporkan dua insiden pendekatan kapal penjaga pantai China ke wilayah Pratas, dan secara tegas menuduh Beijing melakukan perilaku provokatif.
Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan di China, Zhang Han, mengeklaim bahwa Beijing memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Pratas dan perairan di sekitarnya.
"Kapal penjaga pantai daratan yang melakukan patroli penegakan hukum di perairan terkait sedang memenuhi tugas mereka sesuai dengan hukum, menjaga navigasi normal dan ketertiban operasional," paparnya.
"Secara efektif melindungi hak-hak dan kepentingan sah orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan dan keselamatan nyawa serta harta benda."
"Desakan keras kepala dari partai penguasa Taiwan pada sikap separatisnya adalah akar penyebab bahaya perang di seberang selat," tegasnya.
Pemerintah Taiwan dengan tegas menolak klaim teritorial Beijing dan menekankan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak memutuskan masa depan mereka sendiri. China sendiri hingga kini tidak mengakui klaim kedaulatan dari Taiwan dan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.
Sebagai informasi, Kepulauan Pratas tidak memiliki populasi sipil permanen dan terletak di antara wilayah selatan Taiwan dan Hong Kong. Jaraknya yang membentang lebih dari 400 km dari Taiwan membuat para pakar keamanan memandang wilayah ini sangat rentan terhadap potensi serangan militer China.
Militer China diketahui telah beroperasi di sekitar Taiwan hampir setiap hari. Taipei pun makin waspada dengan taktik Beijing yang secara intens menggunakan penjaga pantainya untuk melakukan patroli "penegakan hukum" guna menegaskan klaim yurisdiksi.
Kepala Dewan Urusan Daratan Taiwan, Chiu Chui-cheng, menuduh Beijing sedang mencoba untuk mendomestikasi isu Taiwan demi menciptakan ilusi seolah memiliki yurisdiksi de facto atas perairan sekitarnya dan pulau-pulau lepas pantai Taiwan. Ia menilai bahwa dengan perkiraan terpilihnya kembali Presiden Xi Jinping untuk masa jabatan keempatnya pada tahun depan, maka misi China untuk mencapai penyatuan nasional akan menjadi semakin mendesak.
"Kami menilai bahwa kebijakan Taiwan dari Beijing akan beralih ke strategi provokatif yang lebih agresif berupa pelaksanaan yurisdiksi sebelum mencapai unifikasi," pungkas Chiu.
(tps/luc)
Komentar (0)