Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Albania Edi Rama menuding adanya "perang hibrida" yang memperkeruh situasi politik di negaranya. Pernyataan itu muncul setelah demonstrasi antipemerintah di ibu kota Tirana berlangsung ricuh selama sepekan terakhir.
Aksi protes yang telah berlangsung selama beberapa bulan semakin memanas sejak Selasa pekan lalu. Demonstrasi dipicu tuntutan perbaikan kondisi pendidikan tinggi serta kemarahan publik terhadap dugaan korupsi.
Ribuan orang turun ke jalan dan berulang kali terlibat bentrokan dengan aparat. Menurut laporan AFP, polisi kerap menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan massa yang menyasar gedung-gedung pemerintah.
Sejumlah toko di beberapa bagian ibu kota juga mengalami kerusakan.
Bentrokan yang sempat berlangsung dalam skala lebih kecil pada awal Selasa kembali memburuk. Para demonstran kembali mendesak Rama, pemimpin pemerintahan berhaluan kiri-tengah, agar mengundurkan diri.
Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air untuk menghalau massa yang berusaha mendekati kantor pemerintahan. Para pengunjuk rasa membalas dengan menyalakan kembang api serta melemparkan bom molotov dan batu ke arah petugas.
Sejumlah demonstran juga membakar tempat sampah untuk dijadikan barikade jalan.
Pihak berwenang menyebut sekitar 300 orang terluka dalam rangkaian bentrokan selama sepekan tersebut. Lebih dari separuh korban merupakan anggota kepolisian.
Dalam pernyataan yang disiarkan langsung saat mengunjungi Kementerian Pendidikan pada Selasa, Rama kembali menyalahkan pihak asing atas aksi kekerasan yang terjadi. Sebelumnya, ia menuduh Rusia dan Iran berada di balik penyebaran informasi menyesatkan di internet.
"Hal ini sekarang telah diakui dan menjadi persoalan besar di seluruh Eropa," kata Rama, dilansir AFP, Rabu (21/10/2026).
Ia menilai gejolak tersebut merupakan bagian dari perang hibrida yang memanfaatkan persoalan nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar isu yang dibuat-buat.
"Ini adalah perang hibrida yang mendapatkan momentum justru karena berakar pada keluhan yang nyata, bukan sekadar khayalan," ujarnya.
Rama menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi keresahan warga, mulai dari kenaikan biaya hidup, sulitnya memperoleh hunian dengan harga terjangkau, hingga kekhawatiran mengenai masa depan.
Di tengah situasi tersebut, Rama juga mengisyaratkan kemungkinan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Ia turut menyinggung rencana perubahan batas usia pertanggungjawaban pidana.
Aksi demonstrasi di Albania tidak hanya diikuti mahasiswa. Sejumlah pelajar sekolah menengah juga bergabung dalam unjuk rasa, meskipun keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi kekerasan berulang kali dikecam oleh polisi dan otoritas setempat.
Pada Selasa pagi, ratusan profesor universitas menggelar aksi solidaritas untuk mendukung para demonstran sekaligus memprotes kekerasan polisi terhadap mahasiswa.
Mereka membawa spanduk bertuliskan "Hentikan kekerasan terhadap mahasiswa" dan turut menyerukan agar Rama mundur dari jabatannya.
Gelombang demonstrasi selama sepekan terakhir juga mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah gedung pemerintah, termasuk kantor Kementerian Pendidikan.
Aksi antipemerintah di negara kawasan Balkan itu awalnya dipicu kontroversi pembangunan resor yang dikaitkan dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, kemarahan terhadap proyek tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk menentang korupsi.
Para demonstran kini terus mendesak Rama mundur di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahannya.
(luc/luc)
Komentar (0)