JAKARTA, KOMPAS - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan agar belanja APBD tidak menumpuk pada penghujung tahun. Hingga 30 September 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 40,40 triliun atau 54,39 persen dari total anggaran Rp 74,29 triliun.
Pramono mengingatkan, kebiasaan mengejar penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun masih terjadi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Pola tersebut berisiko membuat pekerjaan menumpuk pada November dan Desember.
”Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun,” ujar Pramono dalam pemaparan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan-III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Pramono, pelaksanaan program semestinya dimulai setelah APBD ditetapkan. Dengan persiapan lebih awal, perangkat daerah dapat menjalankan kegiatan secara bertahap dan menyelesaikannya sesuai jadwal.
”Namun, ini selalu menjadi tradisi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November atau Desember,” katanya.
Besarnya anggaran yang belum terserap menjadi salah satu hal yang perlu dikejar pada sisa tahun anggaran. Dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp 74,29 triliun, masih terdapat Rp 33,89 triliun yang belum terealisasi hingga akhir September 2026 atau triwulan-III 2026.
Adapun APBD Jakarta 2026 semula ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Namun, kemudian disepakati menjadi Rp 79,56 triliun dalam Perubahan APBD pada September 2026.
Di sisi pendapatan, hingga triwulan III-2026, pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta mencapai Rp 39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Jumlah itu tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD, dengan penerimaan Rp 34,58 triliun atau meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp 6,46 triliun dari target Rp 9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan baru terealisasi Rp 2,02 triliun dari anggaran Rp 7,04 triliun.
Salah satu program dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah adalah penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana. Hingga triwulan-III 2026, realisasi anggaran program tersebut baru mencapai Rp 1,26 triliun atau 26,07 persen dari total alokasi Rp 4,84 triliun.
Program itu mencakup pembangunan tanggul pengaman pantai, pengembangan sistem drainase, penetapan zona konservasi air tanah, serta pemeliharaan hidran kota dan alat bantu pernapasan.
Anggaran juga digunakan untuk pelatihan dan simulasi pencegahan kebakaran, penyediaan logistik dan peralatan perlindungan bencana, serta operasi modifikasi cuaca.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, salah satu kendala pembangunan tanggul pengaman pantai adalah pembebasan lahan. Pemerintah daerah tengah mempercepat proses tersebut agar pembangunan dapat berjalan dan penyerapan anggaran meningkat pada triwulan-IV 2026.
”Untuk tanggul, berdasarkan penjelasan dari Dinas Sumber Daya Air, memang salah satu kendalanya selama ini adalah pembebasan lahan. Ini kami sedang lakukan percepatan ke sana agar pada saat nanti di triwulan keempat itu bisa direalisasikan sesuai dengan target,” kata Michael.
Penyerapan anggaran yang belum mencapai 60 persen juga terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hingga triwulan-III 2026, realisasi anggaran peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp 4,99 triliun atau 53,83 persen dari pagu Rp 9,27 triliun.
Adapun realisasi anggaran peningkatan kualitas kesehatan masyarakat mencapai Rp 4,28 triliun atau 53,97 persen dari total alokasi Rp 7,93 triliun.
Di sisi lain, realisasi anggaran perlindungan sosial telah mencapai Rp 829,06 miliar atau 70,42 persen. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta, serta layanan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, realisasi anggaran peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp 2,16 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengembangan jaringan transportasi dan subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, serta LRT Jakarta.
Michael menjelaskan, proses administrasi pembayaran yang belum tuntas juga menjadi salah satu alasan realisasi belanja belum sepenuhnya tercatat hingga triwulan-III. Sejumlah kegiatan sebenarnya telah rampung, tetapi pembayaran belum dapat diproses karena perangkat daerah belum menyerahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban.
Meski demikian, Michael optimistis realisasi belanja APBD Jakarta akan terus meningkat pada triwulan-IV. Berkaca pada tren tahun-tahun sebelumnya, penyerapan belanja dapat mencapai lebih dari 80 persen hingga 90 persen pada akhir tahun anggaran.
Michael juga menyebutkan, realisasi belanja daerah hingga triwulan III 2026 merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir.
Data BPKD Jakarta menunjukkan, penyerapan belanja daerah hingga triwulan-III mencapai 49,76 persen pada 2022, naik menjadi 50,29 persen pada 2023 dan 52,53 persen pada 2024. Pada 2025, realisasi turun menjadi 49,07 persen, sebelum meningkat menjadi 54,39 persen pada 2026.
”Jadi, 54,39 persen sebetulnya itu sudah peningkatan 5 persen dari belanja-belanja tahun sebelumnya,” ujar Michael.
Di tengah upaya mempercepat realisasi belanja APBD, perekonomian Jakarta menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 juga berada di level 150, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Pramono mengatakan, pertumbuhan ekonomi ditopang berbagai lapangan usaha, termasuk konstruksi. Ia berharap sektor tersebut terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di Ibu Kota.
”Pertumbuhan ini ditopang berbagai lapangan usaha. Saya berharap sektor konstruksi semakin tumbuh karena menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik,” ujar Pramono.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap terjaga. Inflasi Jakarta pada September 2026 tercatat 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Pengendalian inflasi dilakukan melalui upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Langkah tersebut antara lain diwujudkan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, serta penguatan distribusi pangan.
Perkembangan ekonomi tersebut diikuti perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 tercatat 3,96 persen, turun 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Perbaikan juga terlihat pada indikator ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 turun menjadi 5,79 persen, berkurang 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat 0,57 poin persentase menjadi 66,05 persen.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemerintah Provinsi Jakarta menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, bursa kerja yang melibatkan 214 perusahaan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
Di luar program ketenagakerjaan, Pemprov Jakarta juga mendorong aktivitas ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
Jakarta Fair 2026, misalnya, mencatat transaksi Rp 8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung. Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp 26,8 triliun dengan melibatkan 104 pusat perbelanjaan.
Menurut Pramono, kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, perhotelan, dan transportasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa,” ujarnya.
Pemprov Jakarta juga mendukung penyelenggaraan agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24–25 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Jakarta sebagai tujuan penyelenggaraan berbagai acara berskala besar.
Dalam pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen indikator yang dinilai untuk mengukur pencapaian SDGs telah memenuhi target.
Capaian Jakarta juga tercermin dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026. Posisi Ibu Kota meningkat dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi ke-140 dari 1.000 kota di dunia.
Pramono menegaskan, berbagai capaian ekonomi dan kesejahteraan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Menurut dia, transparansi pengelolaan anggaran dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
”Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” ujar Pramono.
Di tengah pencapaian ekonomi dan kesejahteraan tersebut, efektivitas penggunaan APBD tetap menjadi perhatian. Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, kesiapan program dan ketepatan alokasi anggaran menjadi hal yang perlu dipastikan agar belanja daerah dapat terealisasi sesuai kebutuhan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta juga meminta Pemprov Jakarta mengevaluasi kegiatan yang belum siap dilaksanakan dalam Perubahan APBD 2026. Langkah ini diperlukan agar anggaran dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak.
Anggota Banggar DPRD Jakarta, Wita Susilowaty, mengatakan, kegiatan yang belum siap perlu dirasionalisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu anggaran dan kesiapan pelaksanaannya.
”Kegiatan yang belum siap diminta untuk dirasionalisasi dan anggarannya dialihkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujar Wita.
Banggar juga meminta Pemprov Jakarta memperbaiki kualitas perencanaan anggaran mulai APBD 2027. Pengurangan belanja operasional dalam jumlah besar pada tahap perubahan APBD dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kebutuhan anggaran dapat dihitung lebih tepat sejak awal.
Selain itu, Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di bidang perekonomian, keuangan, pembangunan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan rakyat.
Di bidang perekonomian, pihaknya meminta penguatan mitigasi distribusi pangan bersubsidi serta mengusulkan pembentukan panitia khusus pangan bersubsidi. Transjakarta juga diminta mengkaji kemungkinan penambahan kelompok pelajar sebagai penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) mulai 2027.
Sementara itu, di bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah diminta mengevaluasi target penerimaan pajak dan retribusi agar lebih realistis dan berbasis data. Dinas Pendidikan juga diminta memperkuat verifikasi dan validasi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), termasuk penerima lama yang masih menjalani proses verifikasi.
Untuk pembangunan dan lingkungan hidup, rekomendasi mencakup percepatan perbaikan trotoar ramah disabilitas dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Layanan pemakaman juga perlu diperkuat melalui penyediaan pusat panggilan (call center) yang beroperasi selama 24 jam.
Di bidang kesejahteraan rakyat, perhatian diarahkan pada ketepatan penentuan desil penerima bantuan sosial. Pemprov Jakarta diminta memperjuangkan penyesuaian indikator desil dengan kondisi sosial ekonomi dan tingginya biaya hidup warga Jakarta.
Verifikasi lapangan juga perlu dipercepat agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan, seperti KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pangan murah, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu, Banggar mengusulkan pembentukan sekolah lansia di seluruh 267 kelurahan di Jakarta serta penguatan edukasi dan pelayanan kontrasepsi untuk menekan angka kehamilan tidak diinginkan (KTD).
Komentar (0)