Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), wadah perhimpunan kerajaan dan kesultanan se-Indonesia, sukses menggelar perhelatan lima tahunan Musyawarah Agung FSKN 2026 yang berlangsung pada 15-18 Oktober 2026 di Jakarta.
Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum bersejarah dimana pertama kali dirayakan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun lalu, dan tersurat diusulkan oleh FSKN di Januari 2025.
Keberadaan keraton/kerajaan/kesultanan atau sebutan lainnya di Indonesia merupakan entitas historis sekaligus pusat peradaban adiluhung yang meletakkan fondasi sosial, hukum adat, dan kebudayaan bangsa jauh sebelum proklamasi kemerdekaan.
Lebih dari sekadar peninggalan sejarah, keraton dipandang sebagai live heritage (cagar budaya hidup) dan saujana budaya (cultural landscape) yang memegang peran krusial dalam terbentuknya dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berperan penting dalam kemajuan perekonomian yang berkelanjutan berbasis potensi ekonomi kreatif.
Berbagai elemen warisan istana seperti seni kriya, seni pertunjukan, arsitektur, busana adat, kuliner, hingga filsafat hidup merupakan modal budaya mutlak yang dapat ditransformasikan menjadi sektor pariwisata dan industri kreatif berdaya saing global.
Rangkaian acara Musyawarah Agung FSKN 2026 dihelat selama 4 hari mulai dari Kamis, 15 Oktober 2026 hingga 18 Oktober 2026 diisi dengan beragam acara melalui kegiatan eksplorasi warisan sejarah city tour ke kawasan Kota Tua Jakarta dengan Bus Trans Jakarta Double Decker dan city shuttle dengan Bus Royal Trans, Royal Dinner di Balai Agung - Balai Kota bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Sarasehan Nasional di Grand Sahid Hotel dan Aryaduta Hotel Menteng Jakarta yang dihadiri para raja, sultan, beberapa menteri, pakar hukum, akademisi, serta jajaran kementerian teknis.
Dalam sesi pertama sarasehan nasional Keraton Nusantara bersama Kementerian Dalam Negeri, keynote speech oleh Wakil Ketua DPD-RI, Tamsil Linrung menyatakan bahwa keberadaan Keraton sangat penting dalam perjalanan bangsa, oleh karenanya terbitnya UU Perlindungan dan Pelestarian Keraton di Indonesia sangat diperlukan dan dalam hal ini, DPD RI siap mendukung dan mengawal sampai proses prolegnas dimana FSKN telah mempersiapkan Draft RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Keraton di Indonesia yang akan disampaikan kepada Kemenbud RI untuk kemudian harapannya didukung oleh DPR RI.
Sementara itu, Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK RI, menyatakan pentingnya payung hukum untuk mempertegas perlindungan dan pelestarian Keraton di Indonesia.
Perwakilan dari Menteri Dalam Negeri RI, Ses Dirjen Polpum, Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP, M.Si. menyatakan dukungannya terhadap kegiatan FSKN dan akan terus bersinergi karena merupakan sebuah wadah strategis para raja/sultan di Indonesia dalam menjalin silaturahmi, menggalang aspirasi dan pererat persatuan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, Kemendagri RI turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan mensukseskan acara ini serta telah merekomendasikan para Kepala Daerah yang memiliki keraton di wilayahnya untuk fasilitasi kehadiran Raja-Sultan diwilayahnya dalam acara Musyawarah Agung FSKN 2026.
Masih dalam rangkaian acara Musyawarah Agung FSKN 2026, sesi kedua sarasehan pada perayaan pertama kalinya Hari Budaya Nasional tanggal 17 Oktober 2026.
Hadir pada kesempatan pertama menjadi keynote speaker adalah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon. Fadli mengatakan, walau dengan keterbatasan pemerintah melalui Kemebud RI telah mengalokasikan anggaran dan melaksanakan revitalisasi fisik keraton secara bertahap, dan pada kesempatan tersebut juga menyampaikan kesiapan mendukung program-program FSKN secara prosedural terutama pada penyelenggaraan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA) 2027 tahun depan yang di inisiasi oleh FSKN.
Sementara itu, Kementerian Pariwisata RI melalui Asisten Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata Itok Parikesit memberikan dukungan penuh dalam penyusunan standar destinasi wisata sejarah dan budaya berkelas internasional berbasis keraton.
Upaya penguatan kemandirian ekonomi berbasis komunitas adat itu juga didorong oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono berkomitmen memfasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi setiap keraton di seluruh Indonesia yang dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Menkop RI dan Ketum FSKN disaksikan Menbud RI dan Menekraf RI.
Dari aspek ekonomi, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan kesiapan kolaborasi lintas sektor guna mengonversi aset artefak, busana, hingga legenda keraton menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, mulai dari ranah sinematografi hingga produksi cendera mata, yang akan sangat berkontribusi dan menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan negara di masa depan.
Narasumber yang mewakili Kapolri, Direktur Binpotmas Korbimmas Baharkam Polri Brigjen Pol M Rudy Syafirudin menyampaikan dalam sambutannya bahwa peran Raja Sultan sebagai tokoh strategis di masing-masing wilayahnya sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pelestarian budaya keraton yang adhiluhung, dan jajaran Polri di masing-masing daerah hadir dalam menjaga dan melindungi agar budaya keraton tetap lestari.
Sinergi ini kian diperkuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur Rano Karno. Dia menyepakati kolaborasi strategis dengan mengintegrasikan budaya keraton Nusantara ke dalam agenda perayaan lima abad Jakarta pada tahun 2027.
Integrasi tersebut akan diwujudkan melalui dukungan penyelenggaraan acara rutin FSKN yaitu Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA) FSKN tahun depan di Jakarta, sekaligus menegaskan dukungan usulan konsep FSKN menjadikan Jakarta sebagai Etalase Budaya Keraton se-Nusantara dan berkolaborasi dengan FSKN dalam implementasinya.
Sebagai bentuk apresiasi seluruh anggota Dewan Keraton yang diwakili oleh Ketum FSKN menyematkan pin dan memberikan plakat FSKN kepada para menteri yang hadir dan memberi perhatian besar pada perlindungan dan pelestarian budaya keraton di Indonesia.
Puncak agenda kelembagaan FSKN ditandai dengan pelaksanaan Musyawarah Agung FSKN 2026. Melalui laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026 yang diterima secara penuh, dan forum secara aklamasi kembali menetapkan YM Brigjen Pol (P) Dr. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si. (Karaeng Turikale VIII Maros) sebagai Ketua Umum DPP FSKN untuk masa bakti 2026–2031.
Seluruh rangkaian acara ditutup pada Minggu, 18 Oktober 2026, melalui kegiatan syukuran dengan menghadiri parade kebudayaan Jakarta Penuh Warna ,(Festival Sarendo-rendo) di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia. Para raja-sultan se-Nusantara menyapa masyarakat bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Spi. dan jajaran Pemprov DKI Jakarta lainnya, membuktikan inklusivitas budaya keraton bersinergi dengan masyarakat modern.
Ketua Umum FSKN YM Brigjen Pol (P) Mapparessa menekankan bahwa budaya Keraton bukan tentang eksklusivitas wasiat para leluhur Keraton kepada keturunannya bahwa sepakat bersatu guna melahirkan sebuah bangsa dan negara besar bernama Indonesia, tetapi juga menjadi suatu keniscayaan bahwa jati diri dan beragam kekayaan budaya Keraton di seluruh Indonesia harus tertanam dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan bangsa dan keutuhan NKRI di masa depan.
FSKN secara inklusif juga akan terus berkolaborasi dengan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh lini masyarakat untuk mendukung perlindungan dan pelestarian budaya Keraton di seluruh Indonesia demi kepentingan kedaulatan bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045".
Komentar (0)