TEL AVIV, KOMPAS.TV - Sejumlah pejabat dan politikus Israel melontarkan pernyataan ekstrem soal warga Palestina menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut mencakup seruan pengusiran warga Gaza, klaim bahwa Gaza milik Israel, hingga penyangkalan terhadap identitas Palestina.
Lembaga kajian Israel, OFEK, mencatat 227 komentar ekstrem yang disampaikan pejabat sepanjang tahun ini.
Dalam laporannya, Associated Press menyoroti bagaimana retorika ekstrem mengemuka di tengah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang didukung sejumlah politikus sayap kanan jauh.
Baca Juga: UNICEF: Lebih dari 340 Anak Tewas di Gaza Sejak Gencatan Senjata
Netanyahu tidak menggunakan retorika sekeras sejumlah sekutunya. Namun, slogan kampanyenya, "kanan atau Palestina", dikritik sejumlah pihak sebagai bentuk hasutan.
Politikus Israel Serukan Pengusiran Warga GazaSalah satu pernyataan paling keras datang dari Moshe Feiglin, pemimpin Partai Zehut. Ia menyerukan agar warga Gaza dipaksa meninggalkan rumah mereka dan diusir dengan berbagai cara, termasuk melalui pemutusan pasokan air.
Feiglin bahkan melontarkan pernyataan yang memuji pembunuhan seluruh warga Gaza, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.
"Membunuh mereka semua akan menjadi sesuatu yang luar biasa," ucapnya, dikutip dari Associated Press.
Seruan pengusiran juga disampaikan Zvika Mor, kandidat pemilu sekaligus ayah dari mantan sandera Eitan Mor.
"Tidak cukup hanya mengisolasi Gaza. Penduduknya harus diusir dari sana," ujar Mor.
Pernyataan-pernyataan tersebut muncul di tengah persoalan masa depan Gaza setelah perang yang dipicu serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Menteri Israel Klaim Gaza Milik IsraelBaca Juga: Israel Akan Setop Pasokan Barang Komersial ke Gaza, Warga Terancam Krisis Pangan
Pernyataan ekstrem tidak hanya datang dari politikus di luar pemerintahan. Sejumlah pejabat yang memegang jabatan penting di kabinet Netanyahu juga melontarkan pernyataan mengenai penghancuran dan penguasaan Gaza.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan, "Kami menghancurkan Gaza, dan itulah perubahan yang saya bawa dengan dukungan perdana menteri."
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyampaikan pernyataan yang mengeklaim Gaza sebagai milik Israel.
"Kami kembali ke rumah. Gaza milik kami," kata Ben-Gvir.
Menteri Kehakiman Yariv Levin juga menyampaikan pandangan mengenai perluasan pola permukiman Israel. Saat membahas situasi di Tepi Barat, wilayah Palestina lainnya yang juga telah diduduki Israel sejak 1967, Levin mengatakan apa yang terjadi di wilayah tersebut pada akhirnya juga harus terjadi di Gaza.
Pernyataan-pernyataan itu memperlihatkan bagaimana isu penguasaan wilayah Palestina turut muncul dalam wacana politik Israel menjelang pemilu.
Menteri Israel Sangkal Identitas PalestinaSelain seruan pengusiran, sejumlah pejabat Israel juga melontarkan pernyataan yang menyangkal identitas Palestina atau menggambarkan warga Palestina secara menyeluruh sebagai ancaman.
Menteri Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme, Amichai Chikli, menyatakan identitas Palestina tidak ada.
Baca Juga: PBB: Hampir 50.000 Wanita dan Anak Perempuan Tewas atau Terluka Parah di Gaza
"Faktanya, tidak ada yang namanya identitas Palestina," kata Chikli.
Anggota parlemen Israel, Yitzik Kroizer, juga melontarkan pernyataan mengenai warga sipil di Jenin, kota di Tepi Barat yang diduduki Israel.
"Di Jenin, tidak ada warga sipil yang tidak bersalah. Di Jenin, tidak ada anak-anak yang tidak bersalah," ujarnya.
Pernyataan lain datang dari anggota parlemen Amit Halevi yang membahas hasil pertanian dari Tepi Barat.
Ia menyebut salad yang dikonsumsi warga Israel mengandung "banyak racun Palestina".
Kutipan-kutipan tersebut merupakan pernyataan masing-masing politikus yang dihimpun AP dalam laporannya mengenai meningkatnya retorika ekstrem di Israel.
Ujaran Kebencian Berdampak pada Warga PalestinaAP juga menggambarkan situasi di Tepi Barat, tempat warga Palestina menghadapi pembatasan pergerakan, pos pemeriksaan, dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal Israel.
Di sejumlah ruas jalan, tulisan berbahasa Arab pada papan petunjuk dilaporkan dicat hingga tidak terbaca.
Baca Juga: Israel Kembali Serang Gaza, Gencatan Senjata Belum Hasilkan Perdamaian Permanen | KOMPAS SIANG
Di Desa Lubban al-Sharqiya, puluhan bendera Israel dipasang di sekitar toko milik warga Palestina, Mouayad Oweis, pada bulan sebelumnya. Oweis mengaku mendapat ancaman jika mencopot bendera-bendera tersebut.
"Di sini kami menghadapi serangan pemukim setiap saat," kata Oweis.
Pendiri lembaga pemantau disinformasi Israel FakeReporter, Achiya Schatz, menilai wacana penuh kebencian di negaranya semakin memburuk.
Menurut Schatz, retorika semacam itu telah menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan politik Israel.
AP juga menyoroti peran media sosial dan kecerdasan buatan (AI) yang memperluas penyebaran ujaran kebencian.
Retorika yang merendahkan warga Palestina juga muncul sejak awal perang Gaza.
Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menteri pertahanan Israel saat itu menyebut pihak yang diperangi militer Israel di Gaza sebagai "human animals" atau "binatang dalam wujud manusia".
Pernyataan tersebut kemudian dikutip Afrika Selatan dalam perkara yang menuduh Israel melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Israel dengan tegas menolak tuduhan genosida tersebut. Pemerintah Israel berdalih operasi militernya ditujukan kepada Hamas dan infrastrukturnya, bukan kepada warga Palestina sebagai kelompok.
Baca Juga: Israel Serang Drone di Gaza: Gencatan Senjata Dipertanyakan| BERITA UTAMA
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Associated Press
- politisi israel
- pernyataan ekstrem
- israel
- gaza
- palestina
- pemilu israel
Komentar (0)