Tamsil Linrung Sebut Anies Baswedan Layak Gantikan Wapres Gibran

harianfajar
1 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Nama Anies Baswedan masuk dalam bursa figur yang dinilai layak menggantikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, di tengah bergulirnya polemik persyaratan pencalonan wapres dan dorongan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan.

Tamsil mengatakan, persoalan yang berkaitan dengan pengajuan hak angket hingga kemungkinan pemakzulan atau impeachment terhadap wapres menjadi perhatian DPD RI. Namun, pihaknya masih menunggu perkembangan proses politik dan hukum yang saat ini berada di ranah DPR RI.

Menurut Tamsil, anggota DPD RI yang berjumlah 152 orang belum berada pada posisi untuk mengambil langkah lebih jauh sebelum persoalan tersebut dibawa ke tahapan yang menjadi kewenangan lembaga perwakilan lainnya.

“Kami menunggu di ujung. Kalau dibawa ke sidang MPR RI. Ini masih di ranah DPR,” kata Tamsil saat berada di Makassar dalam rangka kunjungan reses.

Dia menjelaskan, DPD RI akan mencermati perkembangan polemik tersebut sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku. Apabila persoalan itu berlanjut hingga ke MPR RI, DPD akan berada pada posisi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga tersebut.

Polemik ini mencuat seiring dorongan sejumlah elemen masyarakat agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti. Isu tersebut antara lain dikaitkan dengan ketentuan persyaratan pendidikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Di tengah dinamika tersebut, pembicaraan mengenai figur yang berpotensi menggantikan Gibran juga mulai mengemuka di kalangan elite politik, baik di DPR RI maupun DPD RI.

Tamsil menyebut sejumlah nama dari kalangan internal pemerintahan dan parlemen yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut. Mereka di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, sejumlah menteri koordinator yang juga merupakan pimpinan partai politik turut masuk dalam pembicaraan. Tamsil menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat; Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN); serta Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Bisa juga dari Menko yang juga pimpinan partai seperti AHY, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPD RI juga saya kira, saya kenal baik beliau dua tahun terakhir,” ujarnya.

Tidak hanya dari kalangan internal pemerintahan dan parlemen, Tamsil juga menyinggung sejumlah tokoh eksternal yang namanya dinilai berpotensi masuk dalam pembicaraan mengenai figur pengganti wapres.

Nama Anies Baswedan, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, hingga Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sapaan KDM, disebutnya sebagai figur yang ramai diperbincangkan.

Penyebutan nama-nama tersebut menunjukkan bahwa diskursus mengenai figur alternatif mulai berkembang di tengah polemik yang berlangsung. Meski demikian, pembicaraan mengenai kandidat pengganti tidak serta-merta berarti adanya keputusan politik ataupun proses resmi pergantian wapres.

Tamsil sendiri mengakui telah bertemu dengan Anies Baswedan beberapa hari sebelum melakukan kunjungan ke Makassar. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus membahas dinamika kebangsaan yang tengah berkembang.

“Oh iya, saya ketemu Pak Anies beberapa hari lalu sebelum ke sini,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut menambah perhatian terhadap nama Anies di tengah berkembangnya wacana figur alternatif. Namun, Tamsil tidak menyebut pertemuan itu sebagai pembahasan resmi mengenai pencalonan atau penggantian wakil presiden.

Di sisi lain, setiap proses pemberhentian maupun penggantian presiden dan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi. Karena itu, dinamika politik yang berkembang masih perlu dibedakan dari proses hukum dan ketatanegaraan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Hingga kini, pembicaraan mengenai nama-nama potensial tersebut masih berada dalam ranah wacana politik. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses yang berlangsung di lembaga-lembaga negara sesuai kewenangannya. (nas)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Literasi Keuangan Sulsel Tertinggal dari Nasional
• 4 jam lalu
0
thumb
Kementerian PKP Percepat Penyaluran KUR dan KPR Subsidi Dukung Program 3 Juta Rumah
• 2 jam lalu
0
thumb
Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan, Silmy Karim Cs Segera Disidang
• 12 jam lalu
0
thumb
Foto: Dianggap Memiliki Bau Menyengat, Pohon Ikonik di Hanoi Mulai Dipangkas
• 5 jam lalu
0
thumb
Tak Banyak yang Tahu, Mobil-mobil Baru Ini Masih Pakai Penggerak Roda Belakang
• 23 jam lalu
0
Berhasil disimpan.