HARIAN.FAJAR.CO.ID, SOPPENG—Tingkat literasi keuangan masyarakat Sulsel butuh digenjot. Pasalnya 61,03 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional 69,57 persen.
OJK Sulselbar pun memperkuat edukasi agar masyarakat tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan. Akan tetapi juga mampu mengelola uang dan mengenali risiko keuangan ilegal.
Hal ini dilakukan dengan edukasi bertema Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan digelar di Soppeng. Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, mengatakan literasi keuangan menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif. Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya.
“Namun juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif,” ujarnya, Senin, 19 Oktober 2026.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat inklusi keuangan Sulsel justru mencapai 94,27 persen. Lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi ini memperlihatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan relatif luas, tetapi pemahamannya masih perlu diperkuat.
Muchlasin menegaskan, edukasi keuangan perlu diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan finansial secara tepat dan bertanggung jawab. Pemahaman tersebut juga penting untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya pemerataan edukasi keuangan, terutama bagi masyarakat perdesaan, pelaku UMKM, keluarga, dan generasi muda. Menurut dia, literasi keuangan bukan sekadar mengenal produk perbankan, melainkan juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, serta menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan dan kemampuan.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan,” ujarnya.
Dia mengingatkan masyarakat agar lebih kritis sebelum menggunakan produk keuangan. Legalitas penyedia layanan perlu dipastikan, sementara penawaran dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat harus diwaspadai.
“Edukasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kecakapan finansial masyarakat. Upaya ini diharapkan mendorong penggunaan layanan keuangan yang sehat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah,” bebernya. (edo)
Komentar (0)