REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Infra Bestari Gede Sandra menilai rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia tidak berkaitan dengan aksi korporasi pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang mengakuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN).
Gede menilai, akuisisi saham senilai Rp 26,1 triliun tersebut merupakan keputusan bisnis yang tidak semestinya dikaitkan dengan kebijakan MSCI sebagai penyedia indeks global. Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa transaksi tersebut tidak berlangsung secara transparan.
“Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu,” kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Gede, perkembangan teknologi dan sistem transaksi saat ini membuat proses bisnis semakin sulit berlangsung tanpa jejak informasi. Meski demikian, ia menilai pihak perbankan dapat memberikan penjelasan lebih terperinci kepada pelaku pasar mengenai transaksi tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market,” ujarnya.
Gede juga mempertanyakan alasan di balik rencana MSCI yang berpotensi mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ia menduga terdapat kepentingan asing di balik kebijakan tersebut.
Ia mengaitkan persoalan itu dengan pertemuan Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama petinggi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026 di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026.
Menurut Gede, pertemuan tersebut diharapkan dapat memperbaiki hubungan Indonesia dengan pelaku pasar global, termasuk MSCI. Namun, ia menilai harapan tersebut belum terwujud.
“Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya,” katanya.
Gede menduga rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia berkaitan dengan kepentingan pasar Amerika Serikat (AS) terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui akun TikTok m.lutfi menyampaikan dugaan bahwa kepentingan institusi investasi besar di Singapura turut memengaruhi tekanan terhadap pasar saham Indonesia.
Dalam pandangannya, pengelola investasi seperti Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) memiliki kepentingan terhadap pergerakan pasar saham Indonesia. Lutfi menduga perubahan klasifikasi oleh MSCI dapat memicu tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang kemudian membuka peluang bagi investor untuk membeli saham Indonesia pada harga lebih rendah.
Lutfi juga menyoroti besarnya investasi asing di Singapura. Berdasarkan data 2024 yang ia rujuk, nilai investasi asing di negara tersebut berada pada kisaran 3.130 miliar hingga 3.169 miliar dolar AS. Investor asal AS disebut menyumbang sekitar 28 persen atau setara 874,9 miliar dolar AS.
Namun, dugaan mengenai keterlibatan institusi investasi Singapura maupun kepentingan pasar AS dalam rencana MSCI tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Lutfi, bukan bukti bahwa pihak-pihak tersebut mengarahkan kebijakan MSCI.
Lutfi menyatakan, penarikan dana asing sebelumnya belum membuat pasar saham Indonesia mengalami kejatuhan seperti yang ia perkirakan. Ia mengklaim sekitar 80 persen dana asing telah keluar dari pasar Indonesia, tetapi harga saham tidak mengalami penurunan signifikan.
“Dana-dana asing sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Namun, bursa kita tidak hancur, harga saham tidak turun,” kata Lutfi.
Ia menduga perubahan status Indonesia menjadi standalone market berpotensi menekan IHSG dan harga saham domestik. Dalam skenario yang ia sampaikan, tekanan tersebut dapat dimanfaatkan investor untuk mengakumulasi saham Indonesia pada harga lebih murah.
Lutfi mengajak masyarakat untuk tidak memandang persoalan tersebut sebagai persaingan antarnegeri, melainkan sebagai persoalan kepentingan ekonomi nasional.
Komentar (0)