Keresahan di Prancis tidak bermula pada 17 Oktober 2026. Sejak akhir September, protes pelajar mengenai kekurangan guru dan kondisi sekolah berkembang menjadi mobilisasi nasional, yang kemudian diikuti pekerja dan kelompok masyarakat lain dengan keluhan mengenai biaya hidup.
Pada 17 Oktober, otoritas mencatat sekitar 550.000 pengunjuk rasa, sedangkan penyelenggara memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang. Sebagian aksi berubah menjadi pembakaran dan penjarahan. Sekitar 2.400 orang ditangkap sepanjang akhir pekan. Kekerasan tersebut menutupi tuntutan para demonstran damai, tetapi tidak menghapus persoalan yang membawa mereka ke jalan.
Mengapa negara dengan perlindungan sosial seluas itu masih menghadapi kemarahan terhadap layanan publik dan kesulitan hidup? Pertanyaan ini semakin mendesak ketika ekonomi melemah dan utang terus membesar, sementara persaingan menuju pergantian Presiden Emmanuel Macron mempersempit ruang kompromi politik.
Negara kesejahteraan bertumpu pada kesediaan masyarakat membayar pajak dan iuran dengan harapan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pensiun, serta perlindungan ketika kehilangan pekerjaan. Kesediaan itu dapat bertahan selama masyarakat merasakan bahwa kontribusi mereka sepadan dengan manfaat yang diterima.
Belanja publik Prancis mencapai 57,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Namun, angka tersebut tidak menunjukkan berapa banyak sumber daya yang benar-benar tersedia untuk memperbaiki layanan publik saat ini.
Laporan pensiun yang dilampirkan pada rancangan anggaran 2027 memberikan gambaran lebih jelas. Sekitar 32% anggaran Kementerian Pendidikan, atau 28,5 miliar euro, dialokasikan untuk pembiayaan pensiun pegawai negeri. Akibatnya, besarnya anggaran pendidikan belum tentu menyisakan ruang yang sebanding untuk menambah guru atau memperbaiki ruang kelas.
Negara harus memenuhi hak para pensiunan sekaligus membiayai kesempatan generasi muda. Kedua kewajiban itu kini bersaing memperebutkan ruang dalam anggaran yang sama.
Bagi keluarga, ukuran keberhasilan layanan pendidikan jauh lebih sederhana: apakah anak mereka mendapatkan pengajaran yang baik.
Ekonomi Lemah, Ruang Fiskal MenyempitBanque de France memperkirakan pertumbuhan ekonomi Prancis pada 2026 hanya mencapai 0,4%, dengan tingkat pengangguran naik menjadi 8,4% pada akhir tahun. Menyempitnya kesempatan kerja memperberat keresahan generasi muda, sementara pertumbuhan yang rendah membatasi penerimaan negara.
Tekanan juga datang dari luar. Konflik Iran dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz meningkatkan biaya energi, yang kemudian merambat ke harga bahan bakar minyak (BBM), ongkos transportasi, dan biaya produksi. Pada September, harga energi Prancis naik 21,3% dibandingkan setahun sebelumnya, jauh di atas inflasi keseluruhan sebesar 3,1%.
Beban tersebut tidak ditanggung secara merata. Keluarga yang bergantung pada kendaraan pribadi merasakan tekanan lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki akses memadai terhadap transportasi umum. Sementara itu, perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya semakin sulit meningkatkan upah pekerja.
Pemerintah dituntut memberikan bantuan ketika ruang fiskalnya sendiri semakin sempit. Utang publik mencapai 119% dari PDB pada akhir Juni, sedangkan rancangan anggaran 2027 masih menargetkan defisit sebesar 5% dari PDB. Beban bunga pemerintah pusat diproyeksikan meningkat dari 62,6 miliar euro pada 2026 menjadi 72,9 miliar euro pada 2027.
Biaya pinjaman pun sudah tinggi sebelum kerusuhan terjadi. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun pada 1 Oktober mencapai 4,93%. Dengan demikian, persoalan pembiayaan bukan bermula dari kekerasan di jalanan. Kerusuhan justru menambah ketidakpastian di tengah kondisi fiskal yang sebelumnya sudah sulit.
Penyesuaian Tanpa Kesepakatan PolitikSetiap pilihan untuk memperbaiki kondisi fiskal memiliki penerima manfaat sekaligus pihak yang harus menanggung beban. Tambahan subsidi dapat meredakan tekanan ekonomi, tetapi membutuhkan pembiayaan. Penghematan, kenaikan pajak, dan pengalihan prioritas belanja akan memengaruhi kepentingan kelompok yang berbeda. Sementara itu, perbaikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu sebelum dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pembagian beban tersebut sudah menjadi perdebatan konkret. Dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah mengusulkan penghematan sebesar 5,5 miliar euro dari kelompok pensiunan, antara lain melalui penyesuaian sejumlah pensiun di bawah tingkat inflasi dan pengurangan fasilitas pajak.
Para pensiunan diminta ikut menanggung upaya pengurangan defisit ketika generasi muda menuntut layanan publik yang lebih baik. Kelompok yang diminta berkorban wajar mempertanyakan mengapa beban diarahkan kepada mereka dan apakah alternatif lain telah ditempuh.
Parlemen tanpa mayoritas pendukung pemerintah semakin memperumit persoalan. Pembahasan bagian penerimaan rancangan anggaran 2027 dimulai pada 13 Oktober. Pemerintah harus menghadapi tuntutan masyarakat di jalanan sekaligus mencari dukungan untuk membiayai kebutuhan negara pada tahun berikutnya.
Beban koordinasi berada pada Perdana Menteri Sébastien Lecornu. Di bidang keamanan, Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez dan memerintahkan pemeriksaan terhadap kegagalan perencanaan dan intelijen. Pemerintah memilih menjaga kesinambungan pemerintahan, tetapi tuntutan pertanggungjawaban tetap ada.
Menjelang pemilihan presiden pada April–Mei 2027, Marine Le Pen menekankan ketertiban dan perlindungan sosial, Jean-Luc Mélenchon membela mobilisasi masyarakat, sedangkan tokoh-tokoh tengah dan kanan menuntut ketegasan serta pertanggungjawaban pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, kompromi menjadi mahal secara politik. Kandidat yang mendukung kebijakan tidak populer berisiko merugikan peluang pencalonannya. Padahal, penolakan terhadap kebijakan pada hari ini dapat menjadi beban bagi dirinya sendiri jika kelak memerintah.
Negara kesejahteraan membutuhkan kepastian kebijakan lintas pemerintahan. Namun, kebutuhan tersebut justru berhadapan dengan politik yang semakin terpusat pada pergantian kekuasaan.
Menuju Perfect Storm?Tekanan-tekanan tersebut dapat saling memperburuk. Ekonomi yang lemah mempersempit ruang anggaran, penyesuaian fiskal memicu penolakan, dan ketidakpastian yang berlarut dapat meningkatkan premi risiko. Krisis belum tentu terjadi, tetapi hingga akhir 2026, arah perkembangannya dapat dibaca melalui tiga skenario.
Pertama, stabilisasi bertahap. Keputusan mengenai pendidikan yang dijanjikan sebelum akhir Oktober membuka ruang dialog, kekerasan mereda, dan anggaran memperoleh dukungan yang memadai untuk dilaksanakan. Skenario ini semakin mungkin apabila selisih imbal hasil obligasi Prancis terhadap Jerman menyempit dan penerbitan utang tetap berjalan lancar.
Kedua, kebuntuan berkepanjangan. Ketertiban membaik, tetapi respons pemerintah terhadap tuntutan sosial terbatas. Anggaran hanya dapat diselesaikan melalui pengaturan sementara, sedangkan keputusan sulit ditunda hingga pemilihan presiden. Risiko ini perlu diwaspadai apabila pemerintah mampu bertahan, tetapi gagal membangun kesepakatan kebijakan.
Ketiga, eskalasi. Gangguan ekonomi berlanjut, anggaran tidak memperoleh jalan keluar yang kredibel, dan premi risiko terus melebar. Kombinasi perkembangan tersebut dapat mendorong Prancis menuju perfect storm.
Reuters melaporkan bahwa selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun terhadap Jerman mencapai sekitar 146 basis poin pada 19 Oktober. Selisih tersebut melebar ke tingkat tertinggi dalam dua minggu, tetapi masih di bawah hampir 160 basis poin pada awal bulan.
Kerusuhan menambah tekanan terhadap pasar, sementara pergerakan pada awal Oktober menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai pembiayaan telah muncul sebelum kekerasan meluas. Karena itu, keberlanjutan tekanan tambahan lebih penting untuk dicermati daripada pergerakan dalam satu hari.
Hingga akhir September, 85% program penerbitan utang 2026 telah terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa akses Prancis ke pasar pembiayaan masih terjaga. Penyelesaian sisa penerbitan utang akan menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah kepercayaan pasar dapat dipertahankan.
Pertanyaan yang tersisa adalah apakah keputusan mengenai pendidikan pada akhir Oktober cukup konkret untuk memisahkan tuntutan pelajar dari kemarahan sosial yang lebih luas. Pertanyaan lainnya, apakah parlemen yang terbelah mampu menyepakati anggaran sebelum perhatian politik sepenuhnya beralih ke pemilihan presiden.
Pada akhirnya, ujian bagi negara kesejahteraan Prancis bukan hanya menjaga ketertiban atau mempertahankan besarnya belanja publik. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa sumber daya negara menghasilkan layanan yang dirasakan masyarakat, sementara penyesuaian fiskal tetap memperoleh legitimasi politik. Tanpa keduanya, tekanan ekonomi dan sosial berisiko terus menggerus kepercayaan terhadap kemampuan negara memenuhi janjinya.
Komentar (0)