Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi perhatian Presiden terhadap penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan penanganan perubahan iklim. Menurut Eddy, ketiga agenda tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian energi Indonesia.
Eddy menilai perhatian pemerintah terhadap ketiga agenda tersebut tercermin dalam arah kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya, bayu, air, dan panas bumi.
Pengembangan berbagai sumber energi tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi dominasi energi fosil secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan energi nasional, keterjangkauan harga, dan keandalan pasokan.
Menurutnya, ketahanan energi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu, ia mengapresiasi perhatian Presiden terhadap pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi, sekaligus menekankan pentingnya menjaga pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan industri.
"Karena itu, saya mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi. Kita perlu memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat dan industri tetap terpenuhi, sementara pemanfaatan energi bersih terus ditingkatkan secara konsisten," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Sejalan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan energi bersih tersebut, Eddy menilai strategi phasing out atau pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap merupakan pendekatan yang tepat bagi Indonesia.
Menurutnya, transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Struktur energi nasional yang masih didominasi sumber energi fosil membuat proses peralihan membutuhkan perencanaan jangka panjang, investasi besar, kesiapan teknologi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
"Kita tidak mungkin mengubah struktur energi nasional yang selama ini didominasi energi fosil dalam waktu singkat. Yang perlu kita pastikan adalah arah perubahannya jelas, targetnya terukur, dan setiap tahap pelaksanaannya membawa kita semakin dekat pada sistem energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan," tuturnya.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian Eddy dalam mempercepat transisi energi adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Menurutnya, target pembangunan pembangkit tersebut perlu didukung percepatan pelaksanaan proyek, penguatan jaringan transmisi, dan pengembangan penyimpanan energi.
"Presiden Prabowo pada Maret 2026 telah menegaskan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW. Program ini perlu terus dikawal melalui percepatan pembangunan proyek, penguatan jaringan transmisi, pengembangan penyimpanan energi, dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri," ucap Eddy.
Selain pengembangan tenaga surya, perencanaan ketenagalistrikan nasional juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas energi bersih.
Ia menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW di antaranya direncanakan berasal dari EBT serta pengembangan penyimpanan energi sebesar 10,3 GW.
Eddy menilai target tersebut perlu diikuti pelaksanaan yang konsisten agar peningkatan kapasitas energi bersih dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung penurunan emisi. Ia juga menyoroti capaian bauran EBT nasional sebesar 15,75 persen pada 2025, dengan kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 15.630 MW.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan lebih lanjut perlu didukung peningkatan investasi, penyederhanaan proses perizinan, kepastian regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
"Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan terus berjalan dan masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Kita perlu mempercepat pemanfaatan potensi tenaga surya, air, bayu, dan panas bumi, sekaligus memastikan transisi ini memberikan manfaat ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional," katanya.
Eddy juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan perubahan iklim. Menurut Wakil Ketua Umum PAN tersebut, pengurangan emisi perlu berjalan bersama dengan langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, perlindungan hutan, pengendalian pencemaran, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana terkait iklim.
Untuk mendukung berbagai upaya tersebut, Eddy menilai penguatan kerangka hukum penanganan perubahan iklim menjadi langkah penting.
Menurutnya, penanganan perubahan iklim membutuhkan komitmen lintas sektor dan landasan hukum yang kuat. Karena itu, ia mendorong agar agenda penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan segera mencapai kesepakatan dan disahkan DPR.
"Saya mengapresiasi upaya untuk memperkuat kerangka regulasi perubahan iklim. Ke depan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan mitigasi, adaptasi, pembiayaan iklim, dan perlindungan masyarakat terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan pembangunan nasional," ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan penanganan perubahan iklim perlu berjalan seiring dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih awal.
Menurutnya, untuk mendukung pencapaian target tersebut, konsistensi arah kebijakan, penguatan investasi energi bersih, dan keterlibatan seluruh sektor ekonomi dalam penurunan emisi perlu terus dijaga.
"Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan tekad yang kuat untuk mendorong dekarbonisasi perekonomian Indonesia secara bertahap dan pasti. Kita perlu menjaga konsistensi arah kebijakan, memperkuat investasi energi bersih, dan memastikan seluruh sektor ekonomi ikut mengambil bagian dalam penurunan emisi," pungkas Eddy.
(anl/ega)
Komentar (0)