Kemenkeu Pastikan Defisit APBN 2026 Dijaga 2,85%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di angka 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target angka defisit tersebut terus dijaga sebagai working agenda hingga penutupan tahun anggaran, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Juli lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya mencari ruang efisiensi anggaran merupakan proses yang dilakukan secara kontinu. Penataan efisiensi tersebut bukan bertujuan untuk memotong alokasi dana, melainkan untuk memastikan seluruh output dari program prioritas Presiden dapat tercapai secara efektif dan hemat anggaran.
 

Efisiensi Program Prioritas dan Pendorong Ekonomi
Salah satu bentuk efisiensi pengelolaan anggaran terlihat pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berada di bawah naungan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN). Pembentukan tata kelola baru tersebut berhasil menciptakan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

"Jadi untuk pelaksanaan menyelesaikan akhir tahun 2026, yang namanya mencari efisiensi di anggaran itu adalah pekerjaan yang kontinu... Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien. Saya ambil contoh MBG, kita sekarang sudah mengalami perubahan pengelolaan yang luar biasa dan itu dilakukan oleh manajemen Badan Gizi Nasional yang baru sehingga dengan manajemen yang baru, efisiensinya terbentuk," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Senin, 19 Oktober 2026.

Di sisi lain, seluruh kegiatan dan program prioritas pemerintah dipastikan tetap berjalan. Kemenkeu memproyeksikan realisasi belanja pemerintah pada Kuartal IV (Q4) 2026 bakal mencapai Rp3.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan nilai belanja negara ini diharapkan memberi efek stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjalankan fungsi perlindungan sosial.

"Seluruh anggaran seluruh kegiatan prioritas dari pemerintah dan Bapak Presiden terus kita jalankan. Karena itu kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp3.300 triliun di Q4 dan ini lebih tinggi dari tahun lalu, dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB, itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," ucap Suahasil.