Pramono Anung: Warga Non-KTP Jakarta Bisa Berobat akibat Asap Karhutla, 367 Faskes Disiapkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat konferensi pers usai meresmikan gedung baru PMI Provinsi DKI Jakarta di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). (Sumber: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan warga yang tidak memiliki KTP Jakarta tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI, apabila mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pramono menegaskan, layanan kesehatan terbuka bagi seluruh masyarakat yang terdampak asap karhutla, tanpa membedakan domisili maupun kepemilikan KTP.

"Bukan hanya KTP Jakarta, tapi siapa pun yang menggunakan Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu atau rumah sakit itu dipersilakan selama yang bersangkutan terindikasi terkena hal yang berkaitan dengan asap dan sebagainya. Sekarang sudah berlangsung," kata Pramono saat ditemui di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), dikutip dari Antara.

Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat kabut asap, Pramono telah menginstruksikan 367 fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemprov DKI Jakarta untuk bersiaga melayani masyarakat.

Ratusan fasilitas kesehatan tersebut terdiri atas 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu.

Baca Juga: Cuaca Besok Selasa 20 Oktober 2026: Dampak Siklon Tropis Champi, 12 Kota Hujan

Meski demikian, Pramono mengaku belum menerima laporan mengenai jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat sebaran asap karhutla di Jakarta.

"Jumlahnya saya belum tahu. Karena saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan. Tapi sudah berlangsung," ujarnya.

Asap Karhutla Mulai Menjauh dari Jakarta

Sementara itu, sebaran asap karhutla yang sempat memasuki atmosfer Jakarta dan wilayah sekitarnya dilaporkan mulai menjauh sejak Sabtu (17/10/2026).

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan berkurangnya sebaran asap dipengaruhi perubahan pola angin.

Meski kondisi mulai membaik, Pemprov DKI tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan arah angin yang dapat membawa kembali sebaran asap.

Baca Juga: Pramono Ungkap LPDP Jakarta Bidik Kampus Top Dunia, dari Australia hingga Columbia University

"Berkurang dari Jumat karena angin. Tapi kita terus waspada kalau ada perubahan arah angin," kata Chico di Jakarta.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mendeteksi sebaran asap karhutla memasuki atmosfer Jawa bagian barat, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pada Jumat (16/10/2026).

Namun, hasil pemantauan satelit pada Sabtu (17/10/2026) menunjukkan sebaran asap mulai bergerak menjauh secara bertahap.

BMKG masih mendeteksi sisa sebaran asap di pesisir barat Banten pada ketinggian sekitar 10.000–18.000 kaki atau 3–5,4 kilometer.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, perubahan pola angin pada ketinggian tersebut memengaruhi pergerakan asap dari wilayah Jawa bagian barat.

Baca Juga: Asap Karhutla Menjauh dari Jakarta, Pemprov DKI Tetap Siagakan 367 Fasilitas Kesehatan

Ia menegaskan, keberadaan asap yang terdeteksi melalui satelit tidak selalu berarti terjadi peningkatan konsentrasi polutan di permukaan.

Kendati demikian, kualitas udara Jakarta masih perlu diwaspadai. BMKG mencatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Kemayoran berkisar 46,7–109,7 mikrogram per meter kubik, yang masuk kategori sedang hingga tidak sehat.

DKI Siapkan Water Mist hingga Opsi Sekolah Jarak Jauh

Selain menyiagakan fasilitas kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga mengaktifkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara.

Salah satunya melalui penyemprotan water mist atau kabut air menggunakan 179 perangkat yang terpasang di 145 gedung di berbagai lokasi.

Pemprov DKI juga menyiapkan opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Baca Juga: Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe, Kuasa Hukum Korban Tak Yakin Pelaku Seorang Diri

Di sisi lain, pemantauan kualitas udara terus dilakukan secara real-time melalui stasiun pemantau kualitas udara dan sensor emisi, dengan melibatkan BMKG, BPBD DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Jika kualitas udara memburuk secara signifikan, Pemprov DKI akan mempertimbangkan langkah tambahan, mulai dari rekomendasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa, pembatasan aktivitas luar ruangan untuk kelompok rentan, hingga imbauan penggunaan masker.

"Kami memahami kekhawatiran warga. Yang terpenting, masyarakat tetap tenang, mengikuti informasi resmi, dan saling jaga. Pemprov DKI terus memantau secara intensif serta menyiapkan seluruh langkah antisipasi agar kesehatan warga, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, tetap terlindungi," tutur Chico.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara, Kompas.tv