HARIAN.FAJAR.CO.ID, BELOPA- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (PP Imwal), Arfan, mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu dan Polres Luwu bertindak tegas dalam menyelesaikan sejumlah persoalan krusial di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas).
Desakan tersebut disampaikan Arfan dalam sambutannya pada pelantikan pengurus PP Imwal periode 2026–2027 yang dihadiri Wakil Bupati Luwu, Dhevy Syukur Bijak, di Aula Kantor Camat Walenrang, Minggu (18/10/2026).
Arfan menyoroti tiga persoalan utama yang membutuhkan penanganan serius, yakni konflik horizontal di sejumlah titik di Walmas, dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta legalitas operasional tambang galian C.
Menurutnya, konflik horizontal yang terjadi di sejumlah wilayah Walmas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian harus segera mengambil langkah konkret demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
“Konflik horizontal di beberapa titik di Walmas bukan lagi sekadar persoalan yang perlu diselesaikan, tetapi wajib dituntaskan. Ini menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Jika terus berkembang, konflik dapat menjadi bumerang dan menghambat aktivitas warga, yang pada akhirnya berdampak pada lesunya perekonomian di Walmas,” tegasnya.
Selain konflik sosial, Arfan juga menyoroti dugaan praktik mafia BBM bersubsidi yang dinilai merugikan masyarakat. BBM bersubsidi, kata dia, seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, termasuk nelayan dan petani, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Ia menduga terdapat oknum yang melakukan penimbunan BBM demi memperoleh keuntungan pribadi. Praktik tersebut perlu ditelusuri dan ditindak tegas apabila terbukti melanggar hukum.
“Negara telah memberikan subsidi BBM untuk kepentingan masyarakat. Namun, jika subsidi itu disalahgunakan, nelayan, petani, dan masyarakat Walmas pada umumnya tidak dapat menikmati hak mereka. Kondisi ini juga berpotensi memicu kelangkaan BBM,” ujarnya.
Arfan turut mendesak pemerintah dan aparat berwenang memeriksa seluruh perizinan tambang galian C yang beroperasi di wilayah Walmas tanpa tebang pilih. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, melindungi lingkungan, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa legalitas harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain berpotensi merugikan daerah dari sisi penerimaan, kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, termasuk banjir.
Arfan menilai, ketiga persoalan tersebut harus menjadi prioritas Pemkab Luwu dan jajaran Polres Luwu. Penanganan yang lamban dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum dibiarkan dan seolah-olah menjadi hal yang lumrah.
Karena itu, Imwal berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Walenrang-Lamasi.
“Kami akan mengawal proses penegakan hukum di Walmas sebagai bentuk komitmen kami sebagai agent of change yang menjalankan fungsi kontrol terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Luwu, khususnya di wilayah Walmas,” katanya.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan simbolis maupun kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Skema penanganan persoalan ini sudah tidak relevan jika hanya mengandalkan pola-pola simbolis dan seremonial. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret agar masyarakat Walenrang-Lamasi benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Begitu pula dalam penegakan hukum, dibutuhkan ketegasan Polres Luwu beserta jajarannya,” tutup Arfan. (shd/*)
Komentar (0)