Komisi IX DPR Dukung Penutupan 1.300 Dapur MBG Tak Laik Standar

Pantau - Penutupan 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyelamatkan kesehatan anak. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung penertiban tegas dapur MBG bermasalah tersebut di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pengabaian kebersihan lokasi masak memicu ancaman serius keracunan pangan siswa. Pembenahan total fasilitas dapur wajib mendahului pembukaan kembali akses layanan makanan gratis.

“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Kalau ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus dibenahi sebelum kembali beroperasi,” kata Netty dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/8/2026).

Pihaknya menuntut BGN segera menghadirkan unit pengganti di wilayah penutupan dapur. Penertiban administrasi tidak boleh memutus hak anak mendapatkan asupan gizi harian.

Dia juga menyoal pentingnya audit menyeluruh mencakup pengadaan bahan baku segar hingga pengantaran ke sekolah. Evaluasi berkala secara terbuka mencegah munculnya masalah kesehatan.

“MBG adalah program besar dengan jumlah penerima yang sangat banyak. Karena itu, tata kelolanya juga harus dibangun dengan standar yang kuat. Kita ingin MBG sukses bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” tegas Netty.

Penerapan standar kebersihan dapur memangkas risiko kontaminasi bakteri hingga 90 persen. Pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan program skala nasional.

Netty turut menagih komitmen BGN menjaga kelancaran distribusi pasokan gizi tanpa menurunkan mutu hidangan. Penataan dapur ini menjadi pijakan membangun sistem operasional profesional dan akuntabel.

“Tujuan akhirnya tetap sama: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga,” pungkas Netty.

Penerapan standar keselamatan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. DPR berkomitmen mengawal ketat tata kelola MBG.