RAPBN 2027 dan Urgensi Memperkuat Kualitas Belanja Negara

RAPBN 2027 menempatkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara Rp3.426,0 triliun dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya angka tersebut menunjukkan sumber daya publik yang akan dikelola negara. 

Namun, perhatian terhadap RAPBN tidak semestinya berhenti pada besarnya anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan setelah uang publik tersebut dibelanjakan?

Dalam pengelolaan keuangan publik, serapan anggaran bukan ukuran akhir keberhasilan. Prinsip value for money (VfM) menuntut belanja dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pada akhirnya, efektivitas perlu dilihat dari outcome yang dihasilkan (Shiva et al., 2024). 

Dengan cara pandang ini, kualitas belanja bukan hanya soal berapa banyak anggaran terserap, tetapi juga hubungan antara sumber daya yang digunakan, keluaran program, perubahan yang terjadi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pertanyaan tersebut semakin penting karena RAPBN 2027 membawa program dengan skala pembiayaan besar. Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi contoh untuk melihat persoalan tersebut. 

Tujuan keduanya sulit diperdebatkan: memperbaiki kualitas gizi dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Namun, tujuan yang baik belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan. Yang perlu dilihat adalah hasil yang dicapai dan apakah hasil evaluasi benar-benar ikut menentukan kebijakan anggaran berikutnya.

MBG menunjukkan mengapa serapan anggaran dan jumlah penerima belum cukup untuk menilai keberhasilan sebuah program. Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap mutu makanan, distribusi, dan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Pada Maret 2026, Badan Gizi Nasional melaporkan 567 SPPG di Wilayah I sempat dihentikan. Sebanyak 450 kembali beroperasi setelah pembenahan, sedangkan 117 lainnya masih dalam evaluasi. Pengawasan ini penting, tetapi kepatuhan terhadap standar operasional belum sama dengan bukti bahwa program telah menghasilkan dampak. 

Pengalaman Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) juga menunjukkan bahwa perbaikan keragaman pangan dan perilaku kesehatan belum otomatis diikuti perubahan status gizi dan asupan zat gizi (Pramesthi et al., 2025). Di sinilah output dan outcome perlu dibedakan.

MBG juga menghadapi persoalan konstitusional dalam struktur pembiayaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa untuk APBN tahun-tahun setelah 2026, anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan, paling lambat pada APBN 2028. 

Alokasi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD pada tahun-tahun berikutnya juga tidak lagi memasukkan MBG yang bukan komponen utama pendidikan. 

Bagi RAPBN 2027, persoalannya karena itu bukan sekadar soal pemisahan pos anggaran. Yang juga penting adalah kejelasan sumber pendanaan, indikator kinerja, outcome, dan pertanggungjawaban program.

KDMP memiliki persoalan yang berbeda. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal)-KEM-PPKF 2027  menargetkan 80.000 KDMP, pertumbuhan volume usaha 10%, rasio modal sendiri terhadap total aset 17%, serta 80% KDMP menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Pemerintah pada saat yang sama mengakui adanya tantangan berupa kurangnya minat dan partisipasi masyarakat, kemampuan mengembangkan potensi desa, ketersediaan stok, dan keterbatasan lahan. Karena itu, keberadaan gerai tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tanda bahwa koperasi telah berhasil. Gerai adalah keluaran program; keberlanjutan usaha adalah persoalan berikutnya.

Ukuran keberlanjutan KDMP perlu melihat indikator yang lebih dekat dengan kesehatan usaha: jumlah anggota aktif, omzet, surplus, arus kas, dan perubahan pendapatan anggota. Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Banten, misalnya, merekomendasikan pilot project yang menekankan pola usaha berbasis modal sendiri, tata kelola keuangan internal, dan penguatan cash flow koperasi. 

Pendekatan seperti ini layak diperhatikan sebelum ekspansi dilakukan secara luas. Target pembangunan fisik penting, tetapi kelayakan model usaha semestinya menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah model memang layak diperbanyak.

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana belanja negara dipandang dalam perspektif syariah. Dalam pengelolaan keuangan publik, amanah tidak cukup dimaknai sebagai menjalankan program sesuai aturan. 

Program dengan tujuan baik pun belum otomatis menghasilkan maslahah. Manfaatnya harus nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam kerangka maqasid al-shariah, MBG berkaitan dengan hifz al-nafs dan hifz al-'aql, sementara KDMP berkaitan dengan hifz al-mal. Semakin besar sumber daya publik yang digunakan, semakin besar pula tuntutan untuk membuktikan manfaat publik yang dihasilkan (Abdillah, 2024).

Pemerintah sebenarnya juga telah memiliki perangkat pengawasan. Agenda Prioritas Pengawasan BPKP 2026 memasukkan MBG sebagai salah satu fokus pengawasan. Antara lain melalui analisis capaian penyaluran dan realisasi keuangan, ketepatan perencanaan dan alokasi anggaran, keandalan data penerima, akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta efektivitas program. 

Dengan demikian, persoalannya bukan semata apakah negara memiliki sistem evaluasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah evaluasi dilakukan. Apakah hasil pengawasan dapat memperbaiki desain program, pelaksanaan, dan keputusan anggaran berikutnya?

Di titik inilah evaluasi perlu dibuat lebih operasional. Untuk MBG, baseline penerima perlu dihubungkan dengan perubahan status gizi, kesehatan, kehadiran sekolah, dan hasil pendidikan. Biaya yang dikeluarkan juga perlu dibandingkan dengan outcome yang diperoleh. 

Untuk KDMP, ukuran yang sama dapat diterapkan pada omzet, surplus, arus kas, produktivitas aset, dan pendapatan anggota. Evidence tidak seharusnya berhenti sebagai laporan, tetapi perlu menjadi bahan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Kelstrup & Jørgensen, 2024; Benamraoui et al., 2024).

Karena itu, RAPBN 2027 membutuhkan siklus umpan balik antara evaluasi dan anggaran. Hasil pengawasan perlu masuk ke dalam perbaikan desain program dan menjadi salah satu pertimbangan ketika anggaran tahun berikutnya disusun. 

Bagi MBG, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi momentum untuk memperjelas indikator dan pertanggungjawaban. Bagi KDMP, target pembangunan gerai perlu diikuti tahapan yang membedakan kesiapan fisik dari kesiapan usaha dan keberlanjutan ekonomi. Dalam kerangka syariah, mekanisme ini mempertemukan amanah, 'adl, dan maslahah dengan tuntutan akuntabilitas publik.

Pada akhirnya, kualitas RAPBN 2027 tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun terkendalinya defisit. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara menunjukkan hubungan antara rupiah yang dibelanjakan dan perubahan yang dihasilkan. 

MBG perlu bergerak dari pengawasan operasional menuju pengukuran dampak, sementara KDMP perlu bergerak dari pembangunan gerai menuju pembuktian keberlanjutan usaha.

RAPBN adalah instrumen untuk mengelola sumber daya publik sekaligus amanah kepada masyarakat. Karena itu, belanja negara perlu bergerak dari serapan menuju outcome, dari laporan menuju keputusan, dan dari klaim maslahah menuju pembuktian manfaat. 

Setiap rupiah tidak harus kembali sebagai rupiah kepada negara, tetapi setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat publiknya.