Komisi V DPR Dorong Integrasi Kelembagaan dan Anggaran untuk Perkuat Penanganan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Komisi V DPR mendorong pemerintah mengintegrasikan kelembagaan penanggulangan bencana agar respons terhadap bencana alam berada dalam satu komando.

Integrasi itu dinilai perlu disertai skema anggaran khusus yang dapat digunakan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

BACA JUGA: Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Cek Langsung Penyaluran Bantuan Korban Gempa Flores

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan kebutuhan tersebut terlihat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut dia, penanganan bencana saat ini masih melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas dan kewenangan berbeda, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

BACA JUGA: Gempa Bumi M 7,4 Kolombia Menewaskan 111 Orang

"Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan,” kata Syaiful dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Syaiful, Komisi V telah berkoordinasi dengan tiga lembaga tersebut dalam merespons gempa NTT. Koordinasi mencakup pemantauan kemungkinan gempa susulan dan tsunami, evakuasi korban, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.

BACA JUGA: Gempa Bumi Venezuela, Korban Tewas Mencapai 235 Jiwa

Informasi Gempa dan Tsunami Harus Terus Diperbarui

Syaiful mengatakan setelah BMKG melaporkan gempa berkekuatan 7,7, Komisi V meminta lembaga tersebut terus memberikan pembaruan informasi secara real time, khususnya mengenai kemungkinan tsunami dan gempa susulan.

Informasi mengenai potensi tsunami telah disampaikan kepada masyarakat setelah gempa utama. Dalam perkembangan berikutnya, potensi tsunami dinyatakan tidak terjadi.

Namun, Syaiful menilai pembaruan informasi tetap diperlukan karena gempa susulan masih terjadi.

“Sebelum saya ke sini saya tanya Bapak Kepala BMKG apakah ada potensi gempa susulan yang sifatnya tinggi. Belum menyampaikan potensi itu, kecil, tidak ada,” ujarnya.

Dia juga meminta informasi kebencanaan tidak berhenti pada penyampaian secara umum, tetapi diperinci hingga tingkat kabupaten dan kota di wilayah terdampak.

Menurut Syaiful, informasi yang spesifik menjadi penting bagi masyarakat untuk menentukan langkah evakuasi, terutama ketika warga harus berpindah ke wilayah yang lebih tinggi.

“Kita minta dengan berbagai saluran, berbagai stakeholder terkait yang ada di NTT untuk itu bisa disampaikan kepada masyarakat umum, terutama masyarakat yang kena dampak bencana,” katanya.

Basarnas Diminta Percepat Mobilisasi Tim

Dalam koordinasi dengan Basarnas, Komisi V meminta seluruh peralatan pencarian dan pertolongan yang berada di wilayah terdekat dengan NTT segera dimobilisasi.

Syaiful mengatakan berdasarkan laporan Kepala Basarnas, sumber daya dari provinsi-provinsi terdekat dapat dikerahkan dengan cepat. Dia menyebut keluhan terkait proses evakuasi korban sejauh ini relatif kecil.

Meski demikian, tidak seluruh korban dapat diselamatkan. Syaiful mengatakan masih terdapat korban meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh.

“Tidak semua bisa tertolong. Karena itu masih kita dapati seorang ibu beserta putrinya meninggal karena tertimpa rumah roboh dari rumah pribadinya,” ujarnya.

Menurut dia, respons Basarnas dalam 12 hingga 24 jam pertama setelah gempa relatif baik. Tim pencarian dan pertolongan disebut telah berada di lokasi tidak lama setelah menerima informasi mengenai bencana.

Jalan, Air Bersih, dan Sanitasi Jadi Prioritas

Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum diarahkan pada percepatan penanganan infrastruktur yang rusak akibat gempa.

Syaiful mengatakan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan berat hingga terputus. Sejumlah fasilitas publik, termasuk dermaga, juga terdampak.

Pemulihan akses menjadi penting untuk memastikan bantuan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang mengungsi di wilayah dataran tinggi. Jika akses darat belum dapat digunakan, bantuan dapat dikirim melalui jalur udara.

Selain akses jalan, Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pemulihan fasilitas air bersih dan sanitasi.

“Beberapa infrastruktur, terutama perbaikan air bersih, sanitasi menjadi prioritas dari kerja PU,” kata Syaiful.

Untuk sektor kelistrikan, Syaiful mengatakan PLN juga telah menangani dampak gempa di lapangan.

Dia menilai penanganan gempa NTT sejauh ini relatif lebih baik dibandingkan dengan penanganan sejumlah gempa besar sebelumnya di Sumatera.

Namun, penilaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai karena proses pemulihan masih berlangsung.

Komisi V Soroti Fragmentasi Penanganan Bencana

Pengalaman penanganan gempa NTT, menurut Syaiful, perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penanggulangan bencana secara nasional.

Dia menilai pembagian kewenangan kepada sejumlah lembaga dapat menimbulkan persoalan koordinasi, termasuk dalam penggunaan anggaran.

Karena itu, Komisi V mendorong pembentukan pola kelembagaan yang lebih terintegrasi sehingga penanganan bencana memiliki otoritas dan komando yang lebih jelas.

“Kita ingin ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan,” katanya.

Menurut Syaiful, integrasi kelembagaan juga harus diikuti dengan penataan anggaran kebencanaan. Dia mengusulkan adanya anggaran yang secara khusus dicadangkan untuk penanganan bencana dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.

“Kita ingin anggaran kebencanaan ini difokuskan dalam satu kelembagaan tunggal dan dari situ baru nanti didistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsi,” ujarnya.

Anggaran Tidak Boleh Berhenti di Masa Darurat

Syaiful menekankan, kebutuhan anggaran kebencanaan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.

Pembiayaan juga harus menjangkau fase pemulihan agar pelayanan publik dan infrastruktur yang rusak dapat kembali berfungsi.

Dia berharap sistem tersebut memungkinkan pemulihan dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi pelayanan masyarakat kembali seperti sebelum bencana.

“Supaya semua resource tidak berhenti di saat tanggap darurat, tapi juga sampai berlanjut memastikan semua pelayanan publik, semua infrastruktur bisa kembali seperti sedia kala sebelum gempa bumi,” katanya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sistem pembiayaan kebencanaan yang mampu menopang penanganan dalam jangka pendek sekaligus jangka panjang.

Tanpa skema anggaran yang jelas dan kelembagaan yang terintegrasi, Syaiful khawatir penanganan bencana akan membuat satu lembaga bergantung pada lembaga lainnya.

“Kalau tidak memang akan saling mengandalkan antarkelembagaan satu dengan kelembagaan lainnya,” ujarnya.

Syaiful menegaskan gagasan integrasi tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana nasional.

Menurut dia, kebutuhan itu semakin penting karena Indonesia menghadapi potensi bencana yang tinggi.

Dengan sistem komando, koordinasi, dan pembiayaan yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons bencana pada jam-jam pertama, tetapi juga memastikan proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur berlangsung hingga tuntas.(fri/jpnn)